puncak88

Cahaya Suci Wilayah Bintang

OIKN Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Sebelum 17 Agustus 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengungkapkan uji coba taksi terbangdi Ibu Kota Baru dilakukan sebelum HUT RIKe-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKN Mohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara.

Ali menambahkan terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal. Salah satunya, landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

Ia menambahkan melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang. Menurutnya, ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

"Menurut saya momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN, dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai nilai tambah," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Daftar 10 Perusahaan yang Guyur Rp20 T Demi Bantu Jokowi Bangun IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci 10 perusahaan Indonesia anggota konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi Rp20 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi. 

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi.

Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium nusantara ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi.

Di lain sisi, Jokowi mengklaim sejumlah pengusaha asing juga sudah lirik-lirik ke IKN, bahkan menyatakan keseriusannya. Ia merinci ada 30 calon investor dari Korea Selatan, 40 dari Jepang, dan 120 lainnya merupakan konglomerat Singapura.

Terlepas dari itu, ada sedikit perbedaan daftar 10 investor lokal yang mengikuti groundbreaking di IKN kemarin dengan paparan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (18/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berikut perbedaannya:

10 investor di groundbreaking Hotel Nusantara IKN:

1. Agung Sedayu Group
2. Indofood
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Adaro
6. Barito Pacific
7. Astra
8. Mulia Group
9. Kawan Lama Group
10. Alfamart Group

10 investor paparan OIKN di Banggar DPR RI:

1. Agung Sedayu Group
2. Salim Group
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Djarum
6. Wings Group
7. Adaro
8. Barito Pacific
9. Mulia Group
10. Astra

Era Kitab Para Dewa

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Master Pedang Samsara

IHSG Dibayangi Tekanan di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Senin (18/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut gerak IHSG masih dalam pola datar dengan potensi melemah. Namun, momentum koreksi bisa menjadi peluang mengumpulkan saham.

"Mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend serta kondisi perekonomian masih stabil. Namun, hari ini IHSG berpeluang dalam tekanan," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, JSMR, BBCA, PWON, TLKM, TBIG, HMSP, dan SMRA.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat indeks saham masih rawan koreksi di awal pekan ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support6.900 dan resistance7.020.

Herditya menyebut investor akan mencermati pertemuan The Fed yang diperkirakan akan menahan suku bunga di level 5,5 persen. Begitu pula Bank Indonesia (BI) yang diramal tetap menahan suku bunga di posisi 5,75 persen.

"Selain itu, pergerakan harga komoditas masih mempengaruhi gerak emiten-emiten di IHSG," ungkapnya.

IHSG naik ke posisi 6.982 pada perdagangan Jumat (15/9). Indeks saham menguat 23,45 poin atau plus 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp21,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 57,87 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Respons Antam Kalah Gugatan 1,1 Ton Emas dengan Crazy Rich Surabaya******

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk buka suara soal kekalahan yang mereka alami dalam sengketa gugatan perdata terkait 1.136 kilogram (kg) emas batangandengan crazy richSurabaya Budi Said.

Suara mereka sampaikan usai Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) dari PT Antam atas gugatan Budi. Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

Pada laman MA, tertulis bahwa perkara PK itu diputus majelis hakim agung pada 12 September 2023 lalu.

"Namun, kami masih menunggu untuk memperoleh salinan putusan tersebut dimaksud," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual beli dengan aturan yang berlaku.

Ia menyebut PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," imbu Faisal.

Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga (PT Antam) senantiasa melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dan peraturan yang berlaku," tadasnya.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy richitu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Mereka meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis dalam PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.

Menelan Langit

Warga Masih Menolak, Pendaftaran Relokasi Rempang Diperpanjang******

Badan Pengusahaan (BP) Batammenunda penutupan pendaftaran relokasi warga yang terdampak rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Semula pendaftaran digelar 11-20 September 2023. Namun banyaknya warga yang masih enggan mendaftar bahkan menolak direlokasi membuat BP Batam memperpanjang waktu pendaftaran.

"Sesuai tanggal pertama 20 (September), kemudian 28, setelah itu menyesuaikan," ujar Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Perubahan jadwal itu, kata Ariastuty, berlaku untuk 16 kampung Melayu. Namun saat ini BP Batam memfokuskan pendaftaran di empat kampung, Kelurahan Sembulang, Galang.

"Prioritas kami dilahan 2000 hektare di Sembulang untuk empat kampung," ungkapnya.

Adapun keempat kampung tersebut yakni Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang dan Pasir Merah.

Ia pun mengklaim lebih dari 100 warga telah setuju dan bersedia direlokasi.

"Lebih dari 100 yang sudah mendaftar," pungkasnya.

Terdapat 16 kampung melayu yang masuk dalam rencana relokasi pemerintah, yakni Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melayu, Monggak, Pasir Panjang, Sungai Raya dan Sembulang.

Selanjutnya ialah Dapur Enam, Tanjung Banun, Sijatung (Sijantung), Dapur Tiga, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.

Lihat Juga : Ganjar Bicara Solusi Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya imbas pembangunan kawasan Rempang Eco-city.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16 hektare.

Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggalinya jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.

Bentrok pun tak terelakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menjadi provokator.

[Gambas:Video CNN]