totoslot88

Peri dan Setan Daqin

viral4d

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada tulang terminal

spbo4d

PT Bukit Asam bangun irigasi sawah dilengkapi PLTS di Muara Enim******

sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun

Palembang (ANTARA) - BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membangun irigasi sawah yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Muara Enim, Sumatera Selatan untuk memacu pemanfaatan potensi energi terbarukan bebas emisi. "PLTS irigasi yang berada di Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ini merupakan program CSR PTBA yang menghasilkan 38 Kilo Watt Peak energi listrik," kata Asisten Manager Sustainable Community Development PTBA Dewa Made di Muara Enim, Sabtu.

Ia menambahkan irigasi tersebut mampu mengalirkan air terhadap lahan sawah seluas tiga hektare dan para petani mampu panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Setelah sebelumnya hanya mampu panen setahun sekali dan saat kemarau air kering, namun sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun," katanya.
 Ia menerangkan PLTS Karang Raja merupakan bantuan perusahaan untuk masyarakat yang sebelumnya menggunakan pompa air sumur bor berbahan bakar solar. Lalu PTBA membantu dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga listrik surya Karang Raja yang kini menjadi milik masyarakat. Total panel surya terpasang sebanyak 76 keping solar panel yang menghasilkan 38 KWV energi listrik. Panel solar itu beroperasi menyerap energi matahari dengan rentang waktu sejak pukul 09:00 hingga 14:00 WIB. Sementara itu seorang petani bernama Meyda mengatakan bahwa sebelum dibangun PLTS tersebut, sawah warga sering mengalami kekeringan saat kemarau dan hasil panen sawah hanya bisa satu kali paling sering dua kali setahun.

Namun dengan adanya irigasi yang dibangun dengan pemanfaatan energi PLTS tersebut, hasil panen warga bisa tiga kali dalam setahun. "Dulu sawah sering kering karena irigasinya belum ada, sekarang sudah dioptimalkan melalui pemanfaatan irigasi dengan PLTS panen bisa setahun sekali," ujarnya. Ia berharap pemanfaatan PLTS di wilayah itu bisa lebih dikembangkan lagi sehingga banyak inovasi-inovasi terbarukan. Bahkan ia berharap bisa untuk menerangi rumah warga melalui PLTS tersebut. 
Baca juga: PTBA terapkan irigasi pertanian berbasis PLTS di Sumsel
Baca juga: Bantul gerakkan petani beralih ke pompa listrik untuk irigasi sawah
Baca juga: PLN bangun fasilitas "green house" kembangkan pertanian buah naga 

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Hongmeng

cara mendapatkan limit kredivo

PLEDIS konfirmasi S.Coups SEVENTEEN dibebaskan dari wajib militer******

Jakarta (ANTARA) - Agensi PLEDIS Entertainment resmi mengonfirmasi bahwa S.Coups SEVENTEEN akan dibebaskan dari tugas wajib militernya (wamil) karena mengalami cedera di bagian kakinya. Melansir dari Soompi, Jumat, PLEDIS Entertainment secara resmi mengumumkan alasan rinci mengenai pembebasan tugas wajib militer S.Coups.

S.Coups diklasifikasikan sebagai pria Kelas 5 dalam sistem kesehatan wajib militer Korea Selatan, sehingga dia dibebaskan dari tugas wajib militernya kali ini.
Baca juga: S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN rilis lagu solo terbaru "Me"
 “Karena pecahnya ligamen anterior di sendi lutut kirinya, S.Coups menjalani operasi rekonstruksi ligamen anterior dan operasi rekonstruksi ligamen anterolateral,” kata PLEDIS. Mereka menambahkan, “Karena itu adalah operasi besar, dia telah menjalani terapi rehabilitasi fisik untuk waktu yang lama, mulai dari tahun lalu hingga sekarang. Akibatnya, dia diklasifikasikan sebagai Kelas 5,” kata mereka. Menurut sistem wajib militer Korea Selatan, pria di Kelas 5 dibebaskan dari wajib militer selama masa damai. Namun, saat negara dalam kondisi perang, pria di Kelas 5 tetap diharuskan untuk melakukan kerja dalam mendukung militer negara. PLEDIS Entertainment juga menanggapi laporan bahwa SEVENTEEN sedang mempersiapkan comeback April dengan menyatakan, "Kami akan membuat pengumuman resmi mengenai jadwal comeback yang tepat (SEVENTEEN) di kemudian hari,” kata mereka. Sementara itu, PLEDIS Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa S.Coups dan Jeonghan akan melanjutkan kegiatan grup bulan ini setelah hiatus karena cedera. Mereka pun akan memulai kegiatan grup dengan tampil bersama 11 rekan lainnya di konser SEVENTEEN “FOLLOW” di Incheon, Korea Selatan dan Jepang.

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN akan absen dalam promosi "comeback" grup

Baca juga: PLEDIS bagikan kabar baru kondisi S.Coups SEVENTEEN
 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

urat suci emas

77lucks

Bank Dunia siapkan reformasi penerbitan jaminan tahunan******

Washington (ANTARA) - Grup Bank Dunia (World Bank Group) mengumumkan perombakan besar-besaran pada bisnis penjaminannya yang akan menyuguhkan kesederhanaan, peningkatan akses, dan eksekusi lebih cepat melalui lokapasar baru yang nyaman.

Reformasi baru ini sangat penting untuk mencapai target meningkatkan penerbitan jaminan tahunan sebanyak tiga kali lipat menjadi 20 miliar dolar AS per 2030, demikian diumumkan oleh Grup Bank Dunia pada Rabu (28/2).

Saat ini, Grup Bank Dunia menawarkan 20 solusi penjaminan yang tersebar di seluruh institusi. Masing-masing memiliki proses, aturan, dan standar yang berbeda. "Pada akhirnya, ini menghambat potensi mereka dan menghambat akses klien," kata bank pemberi pinjaman multilateral tersebut.

Perombakan itu, yang menandai perubahan signifikan pertama dalam 15 tahun, akan meliputi enam pembaruan konkret, yakni struktur yang ringkas, daftar produk yang disederhanakan dan komprehensif, proses yang efisien, aksesibilitas yang lebih tinggi, penerapan pendekatan risk-weighted yang memusatkan sumber daya pada proyek berdampak tinggi dan portofolio proyek, serta instrumen baru yang inovatif.

Perombakan terpadu ini akan tersedia bagi semua klien Grup Bank Dunia pada 1 Juli mendatang, kata grup tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Tauren tercela

cara dapat uang dari survey berbayar

MUI: Serangan ke warga Gaza saat tunggu bantuan tindakan sangat keji******

Jakarta (ANTARA) - Serangan ke warga Gaza yang sedang menunggu bantuan hingga tewas oleh tentara Israel merupakan tindakan di luar batas peri kemanusiaan dan sangat keji, ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

"Dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, umat Islam khususnya panjatkan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahummagh firlahum warhamhum wa afihim wa’fu anhum. Ini peristiwa yang terlalu memilukan membunuhi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, bukan orang-orang yang bersenjata. Benar-benar perbuatan di luar batas peri kemanusiaan. per hari ini total korban meninggal atas perbuatan pengecut Israel sudah melebihi angka 30.000 orang," ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sudarnoto mengatakan Netanyahu telah benar-benar memenuhi janjinya dengan tidak akan mendengar siapapun bahkan Mahkamah Internasional sekalipun untuk terus melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap warga dan menghancurkan Palestina.

"Tidak ada satupun yang bisa menutupi kebusukan dan kejahatan besar Israel. Dalih menghabisi Hamas karena Hamas adalah teroris adalah omong kosong karena pada kenyataannya Israel adalah teroris terbesar di dunia dan benar-benar bermaksud menghancurkan Palestina," kata Sudarnoto.

Ia menyesalkan negara-negara besar seperti Amerika juga masih menutup telinga, mata, akal sehat dan nuraninya. Kebangkrutan moral Amerika dan negara-negara lain pembela Israel benar-benar terjadi dan merupakan tragedi abad 21 yang sangat mengerikan.

"Ini tantangan khususnya bagi Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang akan melemahkan rekomendasi penting terkait dengan okupasi dan genosida Israel. 52 negara yang menyampaikan pidatonya di ICJ termasuk pidato Menlu RI yang sangat tajam menjadi momentum yang sangat penting dalam Sejarah hukum internasional. Sesi hearing ICJ telah membuka kesadaran bahwa hukum internasional memang harus benar-benar ditegakkan," kata Sudarnoto.

Ini juga momentum yang sangat berharga bagi ICJ untuk menunjukkan kredibilitasnya dengan memberikan catatan bahwa okupasi Israel adalah tidak sah dan Israel telah benar-benar melakukan genosida, kata dia.

Untuk itu, ujar dia, Israel harus dihukum atau diberi sanksi internasional dan mengembalikan semua hak bagsa Palestina yang selama ini telah dirampas paksa oleh Israel.

Selain itu, ia menyerukan umat Islam dan umat agama lain untuk secara terus menerus memberikan dukungan dan bantuan membela Palestina dengan berbagai cara yang bermartabat.

Seruan juga disampaikan kepada para akademisi dan kalangan profesional lainnya untuk terus memperkuat dukungan kepada Palestina. Aksi yang lebih kongkrit masyarakat internasional dan negara-negara pendukung kemanusiaan penting dilakukan agar Israel terus tertekan secara ekonomi, politik, diplomatik dan bahkan militer.

"Aliansi masyarakat sipil lintas agama, kelompok, organisasi di setiap negara harus diperkuat dan melakukan aksi-aksi moral dan damai mereka agar pemerintah setempat segera melakukan Langkah kongkrit untuk membela Palestina dan dorong sanksi internasional bagi Israel," ujar Sudarnoto.

Baca juga: Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan
Baca juga: AS desak serangan ke warga Gaza yang menunggu bantuan diselidiki
Baca juga: Menhan AS dan Israel bahas situasi Gaza termasuk pengiriman bantuan

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dua bintang besar

mpo168

Jumlah anak yang meninggal akibat malnutrisi di Gaza menjadi 10 jiwa******

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Jumlah anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi dan dehidrasi di berbagai rumah sakit di Jalur Gaza utara meningkat menjadi 10 jiwa, menurut keterangan Kementerian Kesehatan di wilayah Palestina itu pada Kamis (29/2).

Kematian terakhir terjadi pada empat anak di Rumah Sakit Kamal Adwan, menurut pernyataan kementerian tersebut.

Pada Rabu, juru bicara kementerian Ashraf Al-Qudra, mengatakan empat anak meninggal dunia di RS Kamal Adwan dan dua lainnya di Kompleks Medis Al-Shifa dalam beberapa hari terakhir atas akibat yang sama.

Al-Qudra menyerukan institusi internasional untuk "segera turun tangan untuk mencegah bencana kemanusiaan" di Jalur Gaza utara, yang dikepung oleh pasukan Israel.

"Masyarakat internasional menghadapi ujian moral dan kemanusiaan untuk menghentikan genosida yang dilakukan pendudukan Israel di Jalur Gaza," lanjut dia.

Hamas mengatakan, kematian anak-anak tersebut merupakan “kegagalan internasional untuk melindungi umat manusia.”

Pada 19 Februari, UNICEF memperingatkan bahwa peningkatan tajam kekurangan gizi di kalangan anak-anak, perempuan hamil dan ibu menyusui di Jalur Gaza menimbulkan “ancaman serius” terhadap kesehatan mereka, terutama di tengah perang yang sedang berlangsung.

Israel telah membuat 31 rumah sakit di Gaza tutup total akibat pemboman, penghancuran dan perampasan persediaan medis dan bahan bakar, dan sebagian menargetkan 152 fasilitas kesehatan, menurut Kantor Media Pemerintah di Gaza.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pengadilan itu pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024