erek88

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Mentan Jamin Stok Beras Aman Sampai Maret 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras aman sampai Maret 2023. Berdasarkan data yang diterima, stok beras kelebihan 3 juta ton dari kebutuhan.

Ia mengungkapkan data tersebut sudah berdasarkan pencocokan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS),standing cropdan laporan daerah mengenai stok beras pada Januari, Februari, dan Maret 2023.

"Alhamdulillah, sesudah mencocokan semua data ini, kemudian kami faktualisasi dengan laporan 17 provinsi dan tanggapan dari masing-masing kadis dan gubernur, ternyata hasilnya oke. Katakanlah dalam Januari-Maret kurang lebih ada overstockkita tiga juta karena kurang lebih 12 juta ton hasil panen yang ada sekarang ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/2).

Melihat hal itu, ia memastikan stok saat ini yang aman sampai Maret akan bertambah lagi setelah panen raya berlangsung.

"Ingat sampai dengan Maret itu bukan puncak panen loh, puncak panen kita Maret-April-Mei berarti berjalan kesana masih panjang," terangnya.

Ia menjelaskan selama ini data yang digunakan Kementan adalah data verifikasi dari sejumlah pemantauan yang kemudian disampaikan BPS sebagai lembaga negara dalam mengurus data Indonesia.

"Tentu saja rujukan utama yang kita pakai adalah data BPS. Tetapi data satelit yang kami miliki juga membackup. Oleh karena itu hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada, dan ternyata data standing crop kita dengan data yang dari BPS kurang lebih oke," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok beras Indonesia defisit selama enam bulan terakhir.
Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Khusus untuk Januari, produksi beras diperkirakan hanya 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Airlangga Bantah B35 Ganggu Pasokan Sawit Buat Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan programB35tidak mengganggu pasokan minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi, seperti minyak goreng.

Pernyataan tersebut seakan membantah tudingan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal B35 penyebab Minyakita langka.

"Kami tegaskan di sini bahwa program B35 ini tidak akan mengganggu pasokan untuk minyak kebutuhan konsumsi," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (31/1).

Menurutnya, pemerintah sudah meningkatkan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dari 300 ribu kiloliter (kl) menjadi 450 ribu kl. Di lain sisi, tekanan pasar ekspor di Eropa juga akan mengurangi permintaan, yang kemudian dikompensasikan dengan kehadiran B35.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sekaligus Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan pentingnya mengetahui pembagian penggunaan minyak sawit untuk energi dan sektor lainya.

Lihat Juga : Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik

Ia menegaskan pihaknya mencari keseimbangan, terutama di tengah proyeksi produksi sawit RI yang diramal semakin meningkat.

"Sebetulnya kalau sektor energi itu kira-kira berapa sih yang 'boleh dipakai' dari produksi sawit? Kan ini juga penting kami mendapatkan pemahaman itu," katanya.

"Jangan sampai misalkan nanti kalau ada situasi sulit untuk penyediaan keperluan lain, minyak goreng misalkan. Ini kan harus kami seimbangkan dari sekarang agar tidak memberikan dampak kepada penyediaan minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi lebih mahal," imbuhnya.

Meski tak secara gamblang merinci soal Minyakita, ucapan Airlangga dan Dadan hanya berselang sehari setelah tudingan Mendag Zulhas yang mengklaim B35 sebagai salah satu penyebab kelangkaan Minyakita yang diluncurkan pemerintah Juli 2022 lalu.

Dalam program B35, pemerintah memang meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35, tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Mendag Zulhas juga menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah. 

Menurutnya, jatah DMO sawit untuk minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan. Menanggapi kelangkaan ini, jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Kelangkaan Minyakita terjadi menjelang akhir Januari ini. Kalaupun ada di pasaran, harganya melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Satu kehidupan

Inovasi Pengolahan Sampah, Desa Pecatu Raih Program Desa BRILian 2022******

Daya tarik wisata dan budaya membuat Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali terus berkibar dalam deret teratas pelesir terbaik di Pulau Dewata.

Desa Pecatu ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Di desa sisi selatan Pulau Dewata ini berdiri Pura Uluwatu, yang menampilkan tarian kecak yang mendunia.

Garis pantai yang indah membuat desa berhunikan 8.333 jiwa ini terus berputar roda perekonomiannya.

Dari sampah tersebut, sejak 2018 Desa Pecatu mengaktifkan BUMDes untuk fokus pengelolaan sampah.

"Jadi sampah yang kami olah kami putarkan lagi untuk pengembangan desa," ujar Karyana.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu membentuk unit usaha pengelolaan sampah hasil rumah tangga, restaurant maupun akomodasi penginapan yang ada di Desa Pecatu. Salah satu inovasi ini yang kemudian menasbihkan Desa Pecatu menjadi satu di antara 15 pemenang Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Pengelolaan sampah berbasis desa (tanpa ada sampah desa di buang keluar desa) dengan salah satu produknya berupa Cocopeat untuk media tanam dan residunya untuk bahan pertunjukan kecak. Kemudian Desa Pecatu juga mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, seperti kerajinan, produk olahan rumah tangga, dan sebagainya.

Pupuk kompos dan cocopeat yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik pada unit usaha pengelolaan sampah terbukti mampu menyuburkan tanah yang dapat dimanfatkan oleh petani atau kelompok petani (subak abian) untuk bertani dan berkebun.

Adapun produk pertanian yang dihasilkan adalah terong, cabai, kacang Panjang, ketimun dan sayuran lainnya, serta produk ketahanan pangan berupa jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Sementara itu, produk perkebunan yang dihasilkan adalah buah-buahan seperti jeruk, pisang, kelengkeng, srikaya dan lainnya. Hasil perkebunan sementara ini masih dipasarkan pada lingkup lokal Desa Pecatu.

"Hasil pengolahan sampah menjadi kompos paling dibutuhkan pertanian di Pecatu," ujarnya.

Inovasi Telunjuk Sakti

Desa Pecatu memiliki inovasi berupa program 'Telunjuk Sakti' yang memberikan kemudahan pengurusan administratif kependudukan selesai di desa. Karyana menjelaskan, telunjuk sakti ini salah satunya memberikan kemudahan kepada pasangan untuk menikah.

"Jadi setelah menikah, saat itu pula mereka mendapat akta perkawinan, perubahan status KTP, hingga Kartu Keluarga," ujar dia.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu juga mengembangkan unit usaha lainnya yaitu di bidang perdagangan yang mulai beroperasi sejak Maret 2022. Unit usaha tersebut kini telah berkembang menjadi Distributor Kebutuhan Pokok Rumah Tangga, Vila, Hotel, Restaurant, serta warung yang berada di kawasan Desa Pecatu.

Unit usaha perdagangan BUMDesa Catu Kwero Sedana Pecatu ke depan ditargetkan mampu meningkatkan target pasar berbagai produk kerajinan tangan penduduk Pecatu.

"Saat ini sedang naik daun cinderamata berupa gelang 'good luck' serta aneka produk usaha kreatif lainnya," tutup Karyana.

Sebuah peternakan di dunia lain

Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023******

Layananbelanja online(e-commerce) JD.IDmengumumkan akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan perusahaanakan menutup total usahanya pada 31 Maret mendatang.

Pengumuman itu tercantum di website resmi JD.ID ketika diakses pada 30 Januari 2023.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Senin (30/1).

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia,  per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Lihat Juga : JD.ID Resmi Tutup Cabang Logistik JDL Express Indonesia

JD.com dikabarkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakanclearancesale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022. 

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]