slot gacor dan terpercaya

pinjol bunga rendah 2022 980Jutaan kata 524898Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor dan terpercaya》

Dokter: Vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin******

Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Persahabatan Anindhita mengatakan bahwa vaksinasi HPV perlu diberikan kepada anak perempuan sedini mungkin, guna mencegah kanker serviks.

"Dari penelitian yang sudah dikerjakan memang angka efektifnya di atas 90 persen. Untuk di negara-negara yang sudah digalakkan vaksin HPV ya," ujar Anindhita dalam “Cegah Kanker Serviks dengan Vaksinasi HPV” yang disiarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dalam evaluasi yang dilaksanakan 12 tahun setelah warga negara-negara tersebut menerima vaksin, ditemukan bahwa angka kanker serviks di negara-negara yang menggalakkan vaksin HPV tersebut kecil.

Baca juga: Vaksin HPV paling optimal diberikan saat praremaja 

Negara-negara tersebut, di antaranya berada di Eropa, seperti Swiss. Selain itu, Australia dan Selandia Baru.

Aninditha mengatakan saat ini di Indonesia program vaksin HPV tersebut diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD atau yang berusia 13 tahun.

"Karena, kalau untuk usia 13 tahun hanya perlu diberikan dua kali dengan jarak satu tahun. Jadi, tanpa harus skrining, karena anggapannya belum ada kontak seksual," ujarnya.

Sedangkan untuk yang berusia di atas 13 tahun, katanya, dosisnya diberikan tiga kali.

Menurutnya, vaksin tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Apabila sudah dewasa, semisal sudah kuliah, masih dapat mengambil vaksinnya, namun harus lebih sering dengan interval yang lebih singkat.

"Ya, misalnya sekarang. Karena dia ada tiga kali kan suntikannya sekarang, dua bulan dari sekarang, kemudian enam bulan dari sekarang. Jadi, yang pertama atau kedua jaraknya 2 bulan, yang kedua jaraknya sekitar 4 bulan." katanya.

Baca juga: Dokter ajak warga lakukan vaksinasi HPV guna cegah kanker sejak dini

Baca juga: Kemenkes pastikan vaksin HPV pada perempuan tidak berdampak mandul

Dia menjelaskan vaksin itu juga boleh diambil oleh yang sudah menikah, namun disarankan untuk melakukan skrining sebelum mengambilnya. Dia menjelaskan, vaksin tersebut efektif untuk usia hingga 40 tahunan.

Setelah vaksin, ujarnya, masih perlu dilakukan langkah-langkah kontrol, seperti pap smear dan pemeriksaan virus HPV.

"Jadi, jangan sudah vaksin ya udah. Sudah nggak pernah skrining, nggak pernah ngapain-ngapain lagi. Saya sudah sampaikan bahwa jenis virus HPV ini ada ratusan, proteksi kita baru untuk sembilan jenis," ucapnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Ketua KPPS TPS 70 Rawa Badak Utara meninggal karena kurang sehat******

kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor

Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Rawabadak Utara yang meninggal dunia memang dalam kondisi kurang sehat saat bertugas.

"Kami dapat info dari KPPS di sana yang bersangkutan memang kurang sehat dan sempat minta izin untuk beristirahat saat bertugas," katanya di Jakarta,Kamis.

Ia mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Kelurahan Rawa Badak Utara Iyos Rusli meninggal dunia pada Rabu malam saat memimpin pelaksanaan penghitungan suara.

"Ini tentu hal yang tidak diinginkan dan kami sangat berduka atas kejadian ini," kata dia.

Abie menjelaskan dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU sudah melakukan pembatasan usia maksimal petugas 55 tahun serta harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Utara untuk memberikan petugas vitamin untuk suplemen penambah imun dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Ia mengakui kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor.

Hal ini, lanjutnya berdampak pada jadwal penghitungan yang semakin larut.

"Malamnya petugas masih sibuk melakukan penghitungan suara sehingga ini mempengaruhi kondisi fisik yang bertugas sejak Selasa malamnya," kata dia

Sebelumnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70 Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

"Iya kami tadi sudah melayat ke rumah duka," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan laporan dari Kapolsek Koja Muhammad Syahroni Iyos Rusli (50) meninggal saat melaksanakan tugas di TPS tersebut.

Dirinya sedang membacakan dan menghitung surat suara dan tiba tiba merasakan tidak enak badan lalu pamit pulang.

Ia mengatakan sesampai di rumahnya di Jalan Jalan Rawabinangun VIII Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, korban langsung pingsan.

Terkait hal itu Bhabinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Utara Aipda Sigit Kamseno berinisiatif memanggil dokter.

"Setelah pengecekan kemudian dokter menyampaikan Iyos Rusli sudah meninggal dunia," kata dia.
Baca juga: Heru ingatkan petugas KPPS untuk mengutamakan kesehatan dalam bertugas
Baca juga: DKI diminta siagakan tenaga kesehatan di TPS
Baca juga: Wakil Wali Kota minta KPU ingatkan KPPS Pemilu agar jaga kesehatan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot alaska、link akun wso pragmatic、judi slot online gacor

Terkait：situs yang lagi gacor malam ini、pinjaman kredivo bisa dicairkan、dapet duit cepet、cara pinjam uang ke bank bni、angka jitu kang paito、armada4d、slot ug、situs gacor subuh hari ini、slot gacor terbaik 2023、slot gacor member baru

---

---

bab terbaru：slot gacor ku（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01