tiger slot 77

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Kementerian PUPR Mulai Siapkan Lahan Relokasi di Cianjur******

Kementerian PUPR mulai menyiapkan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pascagempa di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

"Kami menugaskan PT Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 hektare (ha) dan Mande sekitar 30 ha," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Minggu (4/12).

"Saat ini sedang dikerjakan empat unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi.

Basuki menyebutkan stok yang tersedia saat ini sekitar 2400 unit RISHA. Pihaknya akan memasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.

Ia menuturkan warga yang akan direlokasi ini semua tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. "Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah," imbuh Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).

"Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok 2018, saya juga akan mengirimkan para calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survey pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya," kata Basuki.

Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan, serta mahasiswa yang direkrut.

Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena. Dengan demikian, bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.

Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak berat.

"Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang dan SMP 1 Cariu, tiga Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Penerbangan di Bandara Juanda Tak Terganggu Erupsi Gunung Semeru******

Penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terganggu adanya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Stakeholder Relation Manager AP I Juanda Yuristo mengatakan sejauh ini penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya masih normal.

"Info dari teman-teman Apron Movement Controller (AMC) per jam 16.11 WIB tidak ada penerbangan yang terdampak, Bandara Juanda beroperasi normal," ujarnya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Minggu (4/12)

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi dalam keterangan tertulis menyatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan ASHTAM No VAWR3537 untuk wilayah yang terdampak erupsi yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Abdurahman Saleh Malang.

Lihat Juga : 1.979 Warga Mengungsi Akibat Erupsi Gunung Semeru

"Berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan sementara di lokasi tersebut, kondisi personel, bangunan dan fasilitas navigasi penerbangan dalam kondisi aman, termasuk landas pacu untuk aktivitas take offmaupun pendaratan pesawat," ujarnya.

Ia mengatakan hingga pukul 13.30 WIB operasional penerbangan dan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Juanda dan Abdurrahman Saleh berjalan normal.

"Personel Cabang Surabaya dan Malang terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lain erupsi, terlebih, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering diguncang gempa, erupsi dan awan panas," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : PVMBG Buka Suara Soal Potensi Tsunami di Jepang Imbas Erupsi Semeru

Pada Minggu sekitar pukul 02.46 WIB dilaporkan telah terjadi erupsi Semeru yang disertai awan panas guguran (APG) mencapai 1.500 meter di atas puncak dan menyebabkan sejumlah gempa letusan selama periode 02.46- 06.00 WIB.

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Erick Sebut BUMN Raih 78 Kerja Sama Selama Rangkaian Forum G20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkapkan BUMN telah meneken 78 kerja sama dengan perusahaan pelat merah manca negara selama rangkaian forum G20 pada November lalu.

Ia menyebut kerja sama itu terdiri dari 26 partnership agreementdi Forum SoE International Conference dan 52 partnership agreementdi Forum B20.

"Yang namanya MoU ada 26 di SoE International Conference di B20 ada 52 dan ini sendiri tidak hanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Tetapi juga ada dari private sectoratau UMKM yang ada di Indonesia," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Erick mengaku salah satu yang menjadi perhatian dalam SoE International Conference adalah Indonesia Water Fund (IWF). Program ini untuk mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Erick mengatakan program IWF tidak akan menggunakan APBN sepeser pun. Anggaran untuk program ini akan didapatkan melalui skema kerja sama BUMN dan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata dia.

Saat acara peluncuran, Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Gambar Dewa Takdir

Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.

"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).

Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.

Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.

"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]