manis 888 slot

Reinkarnasi di semua alam

AP I Lakukan Penyesuaian Operasi Bandara Bali 12******

PT Angkasa PuraI (Persero) akan melakukan penyesuaian operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada 12-18 November 2022 untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20Bali yang diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

"Penyesuaian operasional bandara dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nomer 11, Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, di Bandar I Gusti Ngurah Rai," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/10) malam.

Ia menerangkan, penyesuaian ini dilakukan guna menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan kepala negara atau VVIP, penerbangan militer, penerbangan niaga berjadwal atau scheduled flight dalam dan luar negeri, penerbangan niaga tidak berjadwal atau unscheduled flight/charter flight, serta penerbangan non-niaga atau private flight dalam dan luar negeri.

"Sehingga pada saat pelaksanaan G20 terutama pada saat kedatangan dan kepulangan para tamu kenegaraan, lalu lintas udara di I Gusti Ngurah Rai dapat berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Beberapa penyesuaian operasional di Bandara Ngurah Rai adalah sebagai berikut:

1. Jam operasional (operating hours) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai ditetapkan selama 24 Jam;
2. Pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) untuk penerbangan reguler pada 14 November pada pukul 00.00 s.d. 02.00 WITA dan pukul 13.00 s.d. 21.00 WITA;
3. Pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) untuk penerbangan reguler pada 17 November pada pukul 12.00 s.d. 19.00 WITA;
4. Prioritas pelayanan penerbangan selama pemberlakuan pembatasan operasional penerbangan (Limited Operation) diberikan untuk penerbangan sebagai berikut:

a) Penerbangan VVIP G20 (Pesawat Utama dan Pesawat Pendukung);
b) Penerbangan pesawat kemiliteran (military flight) pendukung G20;
c) Penerbangan charter delegasi G20;
d) Penerbangan bukan niaga (charter flight) delegasi G20; dan
e) Penerbangan reguler dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah pergerakan tertentu/terbatas.

Ia mengatakan, pada periode pembatasan operasional penerbangan atau limited operation, Bandara Ngurah Rai tetap melayani penerbangan komersial berjadwal.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu mengutip Antara, Dirut AP I Faik Fahmi mengimbau calon pelaku perjalanan udara untuk menyesuaikan jadwal perjalanan udara.

"Kami juga mengimbau calon pelaku perjalanan udara yang akan melakukan perjalanan udara pada periode limited operation pada 14 dan 17 November untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, khususnya karena ada potensi perubahan jadwal penerbangan komersial berjadwal yang menyesuaikan pada penerbangan delegasi peserta KTT G20," ujarnya.

Ia menyampaikan selain penyesuaian operasional terkait penerbangan, AP I bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Bali untuk melakukan penyesuaian akses lalu lintas di sekitar Bandara Ngurah Rai pada rentang 14 dan 17 November 2022.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kedatangan delegasi dan mempermudah akses transportasi darat dari bandara ke lokasi penyelenggaraan KTT G20.

Terkait dengan pengaturan akses lalu lintas di bandara, dua jalur Jalan Raya Airport Ngurah Rai yang berada di depan Gedung Administrasi PT Angkasa Pura I hingga Taman Bundaran I Gusti Ngurah Rai, dan juga akses Jalan Raya Tuban akan ditutup sementara pada periode 14 dan 17 November.

"Penyesuaian operasional bandara ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan KTT G20 Bali, terutama dalam kaitannya dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran penanganan penerbangan pada delegasi," pungkasnya.

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Inflasi di Eropa Cetak Rekor Tertinggi Karena Krisis Energi dan Pangan******

Inflasi Eropamelesat hingga mencetak rekor tertingginya karena harga energi dan harga pangan semakin mahal.

Harga-harga di 19 negara yang menggunakan euro meningkat 10,7 persen pada Oktober, naik dari 9,9 persen pada September.

Mengutip CNN Business, Selasa (1/11), harga energi melonjak nyaris 42 persen, sedangkan harga makanan, minuman alkohol dan tembakau (rokok) naik 13 persen.

Kondisi ini mengkhawatirkan pembuat kebijakan yang tadinya sempat berharap pelonggaran tekanan rantai pasokan akan membantu mereka menurunkan lonjakan inflasi.

Di Jerman, inflasi melesat 11,6 persen. Kemudian, Italia inflasinya naik 12,8 persen, dan Prancis mencapai 7,1 persen. Sebagai perbandingan, inflasi AS pada September mencapai 8,2 persen.

Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Uni Eropa juga nyaris stagnan, meskipun tidak negatif. Periode Juli-September atau kuartal III saja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 0,2 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Para ekonom memperkirakan resesi akan tiba selama musim dingin Eropa karena harga energi memaksa orang Eropa untuk menjaga dompet mereka.

Harga gas alam juga akan menekan produksi industri, meski telah turun cukup tajam sejak puncaknya pada Agustus lalu.

"Secara keseluruhan, gambarannya tetap suram. Dengan kenaikan suku bunga oleh bank sentral dan prospek ekonomi yang tidak pasti, ekspektasi investasi juga melemah," imbuh Ekonom Senior ING Bert Colijn.

Oleh karenanya, Colijn memastikan ekonomi Eropa masih akan terkontraksi selama kuartal mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Waspada Tsunami Pengangguran Kaum Muda******

Banyaknya angka pengangguran di generasi muda masih mewarnai Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Selama lima tahun terakhir, angkanya cenderung meningkat. Salah satunya lantaran ekonomi babak belur gara-gara pandemi covid-19.

Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,01 juta jiwa atau 5,33 persen pada Februari 2017.

Angka ini kemudian naik pada Agustus 2017 menjadi 7,04 juta orang atau 5,5 persen.

Tingkat pengangguran turun kembali menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran pun menanjak kembali pada Agustus tahun yang sama menjadi 5,28 persen atau atau mencapai 7,05 juta orang.

Pada Februari 2020, angka pengangguran kembali turun ke level 4,99 persen. Namun, pada Agustus 2020 angkanya langsung melonjak ke level 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Jika melihat pada garis waktu, pada periode ini angka pengangguran melonjak seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia.

TPT kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau setara dengan 8,75 juta orang. Angkanya pun naik lagi pada Agustus tahun yang sama menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang.

Namun, angka ini turun lagi pada Februari 2022 menjadi 5,83 persen atau 8,4 juta orang. Melihat data di atas, meski fluktuatif, angka pengangguran di Indonesia relatif meningkat sejak 2017 hingga awal 2022.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan performa pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar daya serapan angkatan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Ia menerangkan sejak lima tahun belakangan, terutama setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi RI masih sangat standar, bahkan sempat minus. Menurutnya, saat itu pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Saat pandemi, kata Ronny, ekonomi tertekan dari dua sisi; baik permintaan maupun penawaran. Karenanya pertumbuhan ekonomi melemah.

"Pelemahan permintaan membuat prospek investasi menjadi menurun. Hasilnya, daya serap ekonomi terhadap angkatan kerja baru ikut melemah, di sisi lain sebagian dari angkatan kerja yang bekerja justru keluar dari pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Global

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

kehilangan masa remaja

Serikat Pekerja KAI Tolak Restu Menhub soal Akuisisi KCI oleh MRT******

Serikat Pekerja PT KAI(Persero) bersiap mogok massal. Mereka menentang pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menolak keras akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta.

Mereka menganggap kalimat merestui akuisisi KCI oleh MRT dari Menhub dalam konferensi pers pada Rabu (26/10) adalah sebuah kekeliruan.

"Kami mendukung integrasi tanpa akuisisi dengan tentu seluruh pihak harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Agung yang telah ada," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis (27/10).

"Saya dukung upaya integrasi. Sinergi, akuisisi, atau apapun itu. Tentu ada aspek finansial dan legal yang harus dilakukan, monggo saja. Saya sudah sampaikan kedua belah pihak ke KAI sudah, ke pak Heru saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa teratasi," ujar Budi Karya, Rabu (26/10), dikutip daridetikcom.

Rencananya, MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta akan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta

Seperti diklaim SPKA, pekerja Kejaksaan Agung (Kejagung) pun memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap aksi korporasi tersebut. Isinya adalah langkah integrasi transportasi perlu didukung, namun tak perlu sampai mengakuisisi KCI.

Menurut SPKA, rencana yang dilandasi dari keputusan rapat terbatas dengan Jokowi bukan lah dasar pijakan aturan kebijakan hukum.

Selain itu, akuisisi saham KCI oleh MRT Jakarta dari PT KAI dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.

Namun, rencana akuisisi itu matang dan Pemprov DKI mulai menyiapkan dana. Merujuk paparan BUMD DKI Jakarta pada Rapat Kerja Komisi B, Rabu (14/9) lalu, MRT Jakarta meminta penyertaan modal daerah (PMD) 2023 senilai Rp1,71 triliun untuk mengakuisisi 51 persen saham KCI.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi "Integrasi Yes, Akuisisi No'. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari. Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tutup SPKA.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Stok Kedelai Aman, Pemkot Bandung Minta Perajin Tahu******

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) KotaBandung meminta perajintahu dan tempe tak melakukan aksi mogok. Pasalnya, stok kacang kedelaidi Kota Bandung aman dan terkendali.

"Seluruh anggota perajin tahu tempe yang masuk ke Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kota Bandung berjumlah 576 orang sudah mendapatkan subsidi harga kacang kedelai sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai dari bulan April," kata Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah di Balai Kota Bandung, Jumat (28/10).

Elly menuturkan, Bulog juga telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penyalur untuk subsidi tersebut.

Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu masih menanjak. Dari sebelumnya berkisar Rp11.000-Rp12.000 per kg, naik menjadi Rp12.800-Rp13.000 per kg.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Disdagin telah berdiskusi dengan pihak Bulog Cabang Bandung dan pengurus Kopti Kota Bandung semasa aksi mogok pertama yang tidak jadi dilaksanakan.

"Hasil kesepakatannya, Kopti Kota Bandung tidak akan mogok. Untuk kali ini pun Ketua Kopti Kota Bandung telah mengeluarkan surat resmi pada kami yang menyatakan jika mereka tidak akan ikut mogok produksi," ujarnya.

Ia menyayangkan jika para perajin tahu dan tempe mogok berproduksi. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan subsidi kacang kedelai tanpa membatasi jumlahnya.

"Berapapun kebutuhan kacang kedelai para perajin tahu tempe di Kota Bandung itu akan terus dipenuhi. Biasanya per bulan kita butuh 3.000 ton kacang kedelai. Kalau lebih pun tidak masalah," katanya.

Menurut Elly, kondisi ini tak hanya dialami perajin tahu tempe di Kota Bandung, tapi juga seluruh dunia. Apalagi bagi negara yang mayoritas kebutuhan kacang kedelainya berasal dari impor.

"Ini bukan permasalahan di Indonesia saja, tapi juga sedunia. Karena kita impor kacang kedelainya dari Kanada dan Amerika Serikat. Biaya logistik, harga kacang kedelai, prosesnya juga menjadi faktor naiknya harga," tuturnya.

Sehingga, Elly mengimbau agar para perajin tahu tempe di Kota Bandung tetap berproduksi seperti biasanya tanpa perlu khawatir dengan stok kacang kedelai. Sebab, jika seluruh perajin melakukan mogok produksi, maka akan banyak pihak yang terkena dampaknya.

"Kalau mogok produksi itu khawatirnya jadi berdampak ke produk kuliner lainnya. Apalagi Kota Bandung ini kan kota kuliner ya. Banyak jajanan yang bahannya dari tahu tempe seperti batagor, kupat tahu, gehu, dan pusat oleh-oleh di Kosambi seperti cemilan tempe kan akan berdampak juga," katanya.

Elly menjelaskan, jika para perajin tahu tempe mengalami kendala, Pemkot Bandung sangat terbuka untuk menerima aspirasi.

"Silakan disampaikan saja kepada pemerintah jika ada kendala, kita selesaikan bersama, sehingga tidak perlu ada mogok produksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]