cara mengkredit hp 280Jutaan kata 94494Orang-orang telah membaca serialisasi
《kantorbola》
Birmingham Bangkrut Usai Dituntut Klaim Upah Setara Rp14,6 T******Jakarta, CNN Indonesia--
Kota terbesar kedua di Inggris Raya, Birmingham, mengumumkan bangkrut pada Selasa (6/9), dan menutup semua pengeluaran kecuali untuk layanan penting.
MengutipCNN Business, kota itu mengalami defisit usai dituntut untuk membayarkan klaim upah setara (equal pay) senilai £760 juta atau sekitar Rp14,6 triliun (asumsi kurs Rp15.306 per dolar AS).
Dewan Kota Birmingham, yang menyediakan layanan bagi lebih dari satu juta penduduk, mengajukan pemberitahuan Pasal 114 dan menghentikan semua pengeluaran kecuali untuk layanan yang penting.
Saat ini kota tersebut diperkirakan akan mengalami defisit anggaran £87 juta (US9 juta) untuk tahun keuangan 2023-2024.
Sharon Thompson, wakil pemimpin dewan, memberitahu anggota dewan bahwa mereka menghadapi masalah-masalah yang sudah berlangsung lama, termasuk keprihatinan atas kewajiban klaim upah setara.
Thompson juga menyalahkan sebagian Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris, dengan mengatakan bahwa Birmingham telah kehilangan £1 miliar pendanaan oleh pemerintahan konservatif yang beruntun.
Lihat Juga :Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun |
"Pemerintah lokal menghadapi badai yang sempurna," katanya.
"Seperti dewan-dewan di seluruh negeri, jelas bahwa dewan ini menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan besar dalam permintaan perawatan sosial dewasa hingga penurunan dramatis dalam pendapatan tarif bisnis, serta dampak inflasi yang merata," imbuhnya.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan masalah tersebut adalah tugas dewan-dewan yang dipilih secara lokal untuk mengelola anggaran mereka sendiri.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah terlibat secara teratur dengan mereka untuk tujuan tersebut dan telah menyatakan kekhawatiran tentang pengaturan tata kelola dan meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pajak terbaik.
Pemimpin dewan John Cotton mengatakan kepada BBC bahwa model pekerjaan baru akan diterapkan di dewan untuk menangani tagihan pembayaran upah yang setara.
Kota multikultural ini adalah yang terbesar di Inggris tengah. Negara ini menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran tahun lalu, sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa pada 2026.
[Gambas:Video CNN]
Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.
Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.
Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.
"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.
Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.
Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.
Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.
Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.
Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.
Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.
[Gambas:Video CNN]
Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******Jakarta, CNN Indonesia--
Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.
Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.
Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.
Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.
"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).
CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas.
Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.
"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.
"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.
Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
(mrh/agt)Label:tenor pinjaman easy cash、pinjam uang di bank bri、slot gacor raja328
Terkait:link judi slot terbaru、mpodewa88、bocoran trik slot gates of olympus、ibet77、bocoran slot367、situs slot lama、situs judi slot paling lengkap、indo39、slot terbaik gampang menang、erek66
bab terbaru:sumobet88(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《kantorbola》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,qq1221 link terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kantorbola》bab terbaru。