dewancash

memaksa langit

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..

Guru hebat dari kedua dunia

Antam: Tersangka Korupsi Dodi Martimbang Sudah Dipecat Sejak 2019******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyatakan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia Dodi Martimbang sudah dipecat sejak 2019.

Dodi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado. Dia sudah ditahan KPK.

"Kami sampaikan bahwa saat ini oknum tersebut sudah tidak tercatat sebagai pegawai perusahaan dengan status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2019," ujar Antam melalui laman resminya dikutip Kamis (19/1).

Perusahaan mengklaim berinisiatif melaporkan kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam ke KPK untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Antam menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait jika ada hal-hal yang diperlukan," imbuhnya.

Perusahaan pelat merah ini memastikan operasional logam mulia berjalan normal meski ada proses hukum di KPK.

KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

Dalam kasus ini, KPK meminta pertanggungjawaban hukum Dodi Martimbang.

Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dia saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Imbas FTX Runtuh, Genesis Ajukan Perlindungan Kebangkrutan******

Pemberi pinjaman kripto, Genesis Global Capital, berencana untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Reutersmelaporkan pengajuan kebangkrutantersebut diajukan secepatnya pada minggu ini.

Isu bangkrutnya Genesis telah diperkirakan selama beberapa minggu belakangan.

Kabar ini muncul setelah Genesis menyetop penyaluran dan penebusan pinjaman baru bagi para investor kripto sejak 16 November 2022.

Korban efek domino FTX sebelumnya Genesis antara lain BlockFi dan Core Scientific Inc.

Kedua perusahaan pemberi pinjaman tersebut sudah lebih dulu mengajukan perlindungan kebangkrutan.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Profil Purwono Widodo, Dirut Baru Krakatau Steel******

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkatPurwono Widodo sebagai Direktur Utama PT Krakatau SteelTbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/1).

Purwono ditetapkan sebagai direktur utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) sejak 4 Januari 2023 usai Silmy Karim, direktur utama sebelumnya, dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.

Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel. Ia menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, pria berusia 58 tahun ini menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Berikut susunan direksi terbaru Krakatau Steel:

Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Lebih dari 500 Pengiklan Hengkang dari Twitter Usai Dicaplok Elon Musk******

Lebih dari 500 pengiklan menghentikan layanannya di twittersetelah dicaplok oleh Elon Muskpada akhir tahun lalu.

Berdasarkan laporan reuters, Rabu (18/1), hal ini mengakibatkan pendapatan harian twitter pada 2022 kemarin anjlok hingga 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan twitter pertama kali dilaporkan oleh buletin teknologi Platformer pada hari Selasa. Namun, sampai saat ini twitter belum memberikan respons terkait laporan tersebut.

Musk juga menimbulkan berbagai kontroversi setelah membeli twitter. Ia pun sempat dituntut ramai-ramai oleh mantan karyawan yang dipecat. Namun, musk menang dalam tuntutan tersebut.

Selain itu, platform media sosial itu baru-baru ini juga membatalkan larangan iklan politik 2019 dan mengatakan akan melonggarkan kebijakan periklanan di Amerika Serikat dan menyelaraskan kebijakan iklannya dengan TV dan outlet media lainnya.

[Gambas:Video CNN]