situs judi slot online

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru******

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menganggap keliru pemikiran Dana Moneter Internasional (IMF) tentang pembatasan ekspor komoditas yang diterapkan Indonesia.

Pernyataan IMF tertera dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.

"Saya ingin menjelaskan satu per satu terhadap sanggahan dari IMF bahwa pemikiran dia ini keliru besar," kata Bahlil, Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

Lihat Juga : Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi

"Yang kedua, IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

sistem kehidupan tertinggi

Alasan KA Argo Parahyangan Tetap Beroperasi Meski Ada Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) memastikan KA Argo Parahyangantetap beroperasi meski nantinya ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal menuturkan meski kedua moda itu memiliki rute yang sama, tapi jalur hingga pangsa pasar yang berbeda. Karenanya, KA Argo Parahyangan dan KCJB akan beroperasi beriringan.

"Gopar (Argo Parahyangan) tetap beroperasi. Jalurnya beda, layanannya beda, pangsa pasarnya juga beda," tegas Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/6) lalu.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengaku masih harus mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika KCJB mulai beroperasi. Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

Budi juga mengaku butuh melakukan survei untuk mengetahui apakah penumpang KA Argo Parahyangan akan beralih memilih kereta cepat.

Di lain sisi, ia menyebut izin operasional KCJB baru akan terbit paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya masih harus bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap kesiapan kereta cepat tersebut.

Ia merinci tiga aspek keselamatan yang perlu ditinjau dari KCJB. Pertama, keselamatan atas keretanya sendiri, di mana menurutnya keselamatan kereta cepat sudah aman dan tidak kalah dari kereta di negara-negara lain.

Kedua, prasarana. Budi mengatakan prasarana KCJB sudah aman. Ia menyebut setidaknya aspek ini terlihat dari tidak adanya getaran yang dirasakan saat menaiki kereta tersebut. Ketiga, terkaitsound barrieratau pencegahan kebisingan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah bakal menggratiskan uji coba kereta cepat hingga Oktober 2023. Namun, uji coba cuma-cuma ini dibatasi untuk mereka yang tinggal di sekitar rel kereta cepat.

"Jadi tadi Presiden (Joko Widodo) sudah kasih instruksi bahwa kami berikan rakyat kita sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis dan itu kami harapkan Juli sudah bisa dilakukan," kata Luhut dalam konferensi pers di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Melesat Lebih dari Dua Kali Lipat, 945 Ribu Turis Masuk RI Mei 2023******

Wisatawan asing yang masuk Indonesia tercatat sebanyak 945,59 ribu kunjungan pada Mei 2023. Realisasi ini naik 9,21 persen dibandingkan April dan melonjak 166,42 persen dibandingkan Mei 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan turis ini masuk melalui tiga pintu utama, yakni jalur udara, laut, dan darat.

"Pada Mei 2023 ada sejumlah 774,92 ribu kunjungan wisman yang masuk melalui pintu masuk utama dan yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 170,67 ribu kunjungan," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Turis asing melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara pada Mei 2023 mencapai 659,06 ribu kunjungan, naik 258,52 persen dibandingkan dengan Mei 2022 (yoy) dan naik 17,60 persen dibandingkan dengan April 2023 (mtm).

Kunjungan turis melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan laut pada Mei 2023 tercatat 102,84 ribu kunjungan, naik 293,70 persen dibandingkan Mei 2022 (yoy), tetapi turun cukup dalam 19,74 persen dibandingkan April 2023 (mtm).

Selanjutnya, turis yang berkunjung melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan darat pada Mei 2023 mencapai 13,01 ribu kunjungan, naik 446,66 persen dibandingkan Mei 2022 (yoy), tetapi turun 11,27 persen dibandingkan April 2023 (mtm).

Secara kumulatif (Januari-Mei) jumlah turis yang masuk Indonesia tercatat 4,12 juta atau melonjak 312,91 persen dibandingkan total kunjungan pada periode sama 2022 lalu.

Tak hanya itu, jumlah turis yang masuk ke Tanah Air hingga Mei ini sudah hampir setara dengan total realisasi kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang 2022 yang sebanyak 5,89 juta.

"Meski totalnya terus meningkat, tapi total kunjungan wisman ke Indonesia sampai Mei 2023, masih lebih rendah dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi," jelasnya.

Berdasarkan asal negaranya, yang paling banyak masuk ke Indonesia pada Mei lalu adalah turis Malaysia sebanyak 169,2 ribu kunjungan. Lalu, disusul oleh Australia sebanyak 113,9 ribu kunjungan dan Singapura sebanyak 100,7 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

Potensi Tinggi, Otorita IKN Ajak Pebisnis Kazakhstan Bangun Nusantara******

Para pebisnis yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).

Bambang menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30 tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.

Agung menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.

"Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara," papar Agung.

Saat ini, setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.

Agung menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.

Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang US<句子>,67-1,09 miliar, di mana untuk memenuhi kebutuhan itu akan digunakan skema pendanaan PPP atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

"Misalnya saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan, pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan sebagainya," kata Agung.

Adapun dari ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.

Sedangkan enam sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.

Bambang menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintahan.

Untuk empat fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang lebih luas dan masif.

"Saya harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan, setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.