rtp slot 1001

Grup Peri WeChat

Harga Tiket Kapal Merak******

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan transportasi ferry dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni jelang Ramadhanperlu memeriksa harga tiket kapal, baik untuk penyeberangan orang maupun kendaraan.

Berikut harga tiket kapal Merak-Bakauheni mobil pribadi 2023. Daftar tarif ini merupakan yang terbaru sejak kenaikan pada 1 Oktober 2022.

Lihat Juga : Erick Thohir Resmikan Masjid BSI Bakauheni, Dorong Ekonomi Lokal

Misalnya, golongan IVA untuk kendaraan penumpang kurang dari 5 meter yang biasa digunakan ketika mudik jelang Ramadhan.

Jika Anda menyeberang dengan mobil pribadi, maka harga tiket yang dikenakan hanya berupa kendaraannya saja. Artinya, tidak dihitung per penumpang seperti tarif penumpang pejalan kaki.

Harga Tiket Kapal Merak-Bakauheni Mobil Pribadi 2023

Berikut harga tiket kapal ferry Merak-Bakauheni untuk mobil pribadi 2023.

1. Layanan Reguler

• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter): Rp457.700
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter): Rp916.250
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter): Rp1,51 juta

2. Layanan Ekspres

• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter): Rp644 ribu
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter): Rp1,13 juta
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter): Rp1,89 juta

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGAN4 Tips Persiapkan Biaya Mudik Jelang Lebaran Biar Keuangan Tak Goncang

Demikian informasi seputar harga tiket kapal Merak-Bakauheni mobil pribadi 2023. Semoga membantu.

One Piece: Mencuri Langit

Waskita Buka Suara soal Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk angkat suara soal utang mandorproyek pembangunan Masjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, kepada warungyang jumlahnya mencapai Rp145 juta.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

Dengan kondisi ini, tim proyek Waskita pun meminta pihak warung untuk menghubungi langsung para mandor dan meminta pembayaran utang.

"Pihak tim proyek perseroan sudah memberikan nomor handphone dan juga fotokopi KTP dari para mandor supaya diselesaikan secara musyawarah," katanya.

Selain itu, terkait informasi pemilik warung, Waskita tidak bisa membenarkan karena merupakan informasi sepihak, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Tim proyek juga tidak mengetahui apakah para mandor itu benar berutang atau kasbon kepada warung atau tidak, karena tim proyek tidak mengetahuinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi (utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran dikutip dari Detikcom, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Percaya pada Kerajaan Allah

Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 8,6 Juta Selama Mudik Lebaran******

PT Angkasa PuraI (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) memprediksi penumpang pesawattembus 8,6 juta orang selama periode mudik Lebaran 2023.

Jumlah tersebut terbagi atas 3,38 juta penumpang yang dilayani AP I dan 5,24 juta penumpang oleh AP II.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan pihaknya memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 18 April 2023 dan arus balik pada 26 April. Sementara trafik penerbangan diproyeksikan mencapai 27.510 penerbangan atau naik sekitar 28 persen.

Awaluddin memproyeksikan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 April 2023 yang diperkirakan akan ada 281.261 penumpang. Sementara arus balik akan terjadi pada 30 April 2023 yang diproyeksikan akan melayani 257.671 penumpang.

Kemudian trafik pergerakan pesawat diprediksi akan mencapai 36.585 penerbangan atau naik sekitar 11 persen. Untuk jam operasional bandara, Awaluddin mengatakan bandara AP II sangat fleksibel dan bisa beroperasi lebih pagi atau lebih malam untuk melayani pemudik.

"Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang) dan Bandara Kualanamu (Deli Serdang) tetap beroperasi 24 jam setiap harinya, begitu juga dengan Bandara Halim Perdanakusuma yang dipersiapkan beroperasi 24 jam. Bandara-bandara ini diperkirakan akan menjadi yang paling sibuk selama Angkutan Lebaran 2023," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Selasa (22/3).

Sementara itu, Direktur Operasi AirNav Indonesia Mokhammad Khatim memastikan siap melayani trafik mudik Lebaran 2023. Khatim memproyeksikan akan ada 4.900 penerbangan.

"SDM dan fasilitas kami siap. Kami juga menyiapkan sistem kami untuk mengantisipasi cuaca dan proteksi petir yang menimbulkan gangguan," kata Khatim.

Khatim menambahkan penerbangan di Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang diprediksi berkurang. Hal itu disebabkan karena operasional tol yang sudah memadai dan bisa menjadi pilihan bagi pemudik.

Ia menegaskan AirNav juga siap melayani penerbangan tambahan pada masa mudik tahun ini. Khatim memastikan ada beberapa bandara yang tidak beroperasi 24 jam dan melebihi 24 jam sesuai trafik penerbangan.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Kaisar Hantu yang Kacau

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.