detikslot

Dunia Dewa Bela Diri

Harga Beras Eceran Naik 2,63 Persen Sepanjang Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatharga beras eceran naik 2,63 persen secara month to month (mtm) atau 10,41 persen secara year on year (yoy) pada Februari 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Februari 2023 meningkat sebesar 2,94 persen secara mtm dan 14,50 secara yoy," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (1/3). 

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Februari 2023. Harga gabah kering panen (GKP) menurun 2,16 persen secara bulanan dan naik 17,78 persen secara tahunan.

Adapun harga gabah kering giling (GKG) menurun 0,99 persen secara bulanan dan naik 18,12 persen secara tahunan.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi sebesar 5,47 persen (year on year/yoy) pada Februari 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,59 persen dengan andil 1,63 persen. Sementara itu, penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Februari 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen.

Rinciannya, komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar adalah bensin dengan andil 1,07 persen, beras (0,32 persen), bahan bakar rumah tangga (0,22 persen), rokok kretek filter (0,20 persen), dan tarif angkutan udara (0,17 persen).

Sementara itu, secara bulanan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras (andil 0,08 persen), rokok kretek filter (0,04 persen), bawang merah (0,03 persen), cabai merah (0,02 persen), dan rokok putih (0,01 persen).

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Pengusaha Pastikan Pasokan Gula Melimpah Saat Ramadan******

Asoasi Gula Indonesia (AGI) memastikan stokgulaaman menjelang Ramadan. Sekretaris Eksektuif AGI Dwi Purnomo mengatakan stok gula pada Januari 2023 mencapai 1,196 ton ditambah gula impor yang akan masuk sebanyak 500 ribu ton.

"Aman. Stok Januari 1,196 juta ton sementara kuartal keempat keluar izin impor tambahan 500 ribu ton. Konsumsi per bulan 260 ribu ton," kata Dwi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/2)

Dwi menambahkan pada Januari hingga Maret sudah ada penggilingan tebu di Sumatra sehingga akan menambah stok gula.

"Kemarin, (kuota) impor gula 500 ribu ton, yang dilaksanakan itu kira-kira 300 ribu ton, 200 ribu ton yang nggak melaksanakan, itu nanti kita penalti ya," kata Zulhas, Desember tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

Alasan Kemenperin Tolak Beri Rekomendasi Izin Impor KRL Bekas Jepang******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) menolak permintaan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, gerbong KRL itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Ia menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia juga optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

KCI terancam kekurangan armada untuk melayani masyarakat. Pasalnya, sejumlah armada harus dipensiunkan pada tahun ini dan 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

PT KCI kata Agus, sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.

Membombardir dunia misterius

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

salib suci

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

KCI Bersuara soal Polemik Impor Kereta Bekas Jepang******

PT Kereta Commuter Line (KCI) mengaku butuh impor10 kereta bekas dari Jepanguntuk menggantikan armada KRL yang sudah harus pensiun di tahun ini.

Saat ini pihaknya masih menunggu izin persetujuan agar bisa melakukan impor kereta tersebut.

"Targetnya 10 (kereta) di 2021 dan 19 (kereta) di 2024. Totally 29 (kereta). Cuma yang kami butuh banget itu yang 10 (kereta) di tahun ini," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dikutip dari detik.com, Rabu (1/3).

Pemesanan kereta baru lokal sudah dilakukan kepada Inka. Kontrak pemesanan akan ditekan pada Maret 2023 ini.

"Mungkin ada mindset kita hanya bisa mengimpor yang bekas saja, itu tidak benar. Kita sudah siapkan 16 trainset baru sudah dan sudah terkontrak dengan Inka," jelasnya.

Untuk pembelian ini, KCI menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun. Ini estimasi biaya untuk 16 rangkaian kereta yang dipesan dari Inka.

"Ini komitmen kita hampir Rp4 triliun, kita siapkan dananya sekitar segitu, ya di bawah itu sekitar Rp3 triliun mau ke Rp4 triliun," pungkasnya.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT KCI. Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Agus mengatakan jika impor tidak segera dilakukan, maka 200 ribu penumpang KRL akan menjadi korban.

Pasalnya kata Agus, Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

[Gambas:Video CNN]