ktp kakek zeus

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Kisah Sukses CV Siji Lifestyle, UMKM Mitra LPEI Beromzet Ratusan Juta******

CV Siji Lifestyle menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah IstimewaYogyakartayang sukses meraih omzet ratusan juta rupiah.

Pendiri CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia bercerita bahwa bisnisnya dimulai dari kecil-kecilan, yakni kontrakan. Seiring waktu, usahanya mulai berkembang hingga akhirnya ia memiliki pabrik sendiri.

"Market kami yang terbesar 95 persen untuk ekspor, di mana 40 persennya Eropa, 45 persennya Amerika, sisanya untuk Jepang, Amerika Selatan, kemudian Pasifik," kata Achmad di CV Siji Lifestyle, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Achmad berujar bisnisnya memiliki dua kategori, yaitu dekorasi dinding dan resin. Dekorasi dinding seluruhnya terbuat dari serat alam, seperti gedebog pisang, bagor, eceng gondok, rotan, hingga kulit kayu.

Semua konsep material diambil dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serat alam itu kemudian dikombinasikan dengan desain.

"Jadi kekuatan kami di desain, di mana fokus market kami untuk kelas menengah ke atas, ekspor. Dan gaya mereka adalah gaya modern minimalis. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan produk Indonesia yang agak tradisional," ujar Achmad.

Sementara itu, resin merupakan kategori kedua yang memiliki keunikan lantaran polanya alami. Ketika dicampur, resin akan bergerak sendiri hingga membentuk pola yang berbeda di tiap-tiap produk.

Produk dengan resin salah satunya peralatan makan untuk dinner wear. Produk ini pun telah melalui tes laboratorium untuk dipastikan aman bagi makanan.

Achmad mengatakan satu item produk Siji Lifestyle, khususnya dekorasi dinding, dibanderol US sampai US0. Jika dirupiahkan, setara dengan Rp1 juta- Rp2 juta .

"Dan kalau sampai toko di Eropa, Amerika, rata-rata US0-US0. Kenapa bisa mereka jual mahal? Karena punya brandyang sudah terkenal. Jadi kami punya buyeryang jual dari kami 10 kali lipat," ujarnya.

Meski harganya sangat fantastis, Achmad paham karena brandtersebut tentu melalui proses yang sangat panjang agar mapan. Dia pun bersyukur dengan profit yang diterima sesuai harga yang ia minta.

Omzet Siji sendiri rata-rata ratusan juta rupiah. Tahun ini bahkan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Di mana target kita naik dari tahun lalu, 25 persen tercapai," tuturnya.

Bantuan LPEI

Sejak awal mendirikan Siji, Achmad percaya bahwa produknya tak akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurangnya permintaan dari dalam negeri.

Achmad sendiri menargetkan pasar untuk kalangan menengah ke atas. Ia tak menerima pesanan untuk residensial. Dia lebih suka memasukkan produk ke pameran atau mengekspornya langsung ke luar negeri.

Masyarakat asing memang banyak yang menganut gaya modern yang cocok dengan produk buatannya.

"Pengalaman saya melihat bahwa potensi untuk dalam negeri terbatas. Karena masalah daya beli dan juga style," kata Achmad.

Kendati begitu, kurangnya permintaan dari dalam negeri sebetulnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya datang saat pandemi Covid-19 merebak.

Ketika Covid, orang-orang diminta bekerja dari rumah. Karenanya, banyak yang mulai mendekorasi rumah untuk menciptakan ruang kerja nyaman.

Ini mengakibatkan lonjakan pemesanan di Siji. Padahal, sama seperti yang lainnya, karyawan Siji juga bekerja dari rumah. Sumber daya manusia pun terbatas.

Selain itu, ada kelangkaan kontainer selama pandemi Covid-19.

"Timbulnya itu adalah cash flow. Ada kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu sampai 5x lipat, yang biasanya US.000 bisa sampai US ribu-US ribu," tutur dia.

Barang-barang yang diproduksi Siji baru akan dibayar jika sudah berada di atas kapal. Dengan harga kontainer selangit, lebih dari US miliar stok Siji pun tak bisa keluar. Sementara pemesanan terus masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Akhirnya kami menghubungi LPEI. Karena kesulitan," katanya.

CV Siji Lifestyle merupakan salah satu UMKM yang mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lewat pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dengan tujuan utama menciptakan eksportir baru.

Selain CPNE, LPEI juga mendukung peningkatan kapasitas usaha CV Siji Lifestyle melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM dalam bentuk pembiayaan. Program ini merupakan dukungan dari APBN kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, yang diberikan kepada LPEI oleh Kementerian Keuangan RI.

Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global.

Sejauh ini, PKE untuk UKM telah mengalokasikan dana nyaris Rp1 triliun. Dana itu dibagikan dalam 3 tahun secara bertahap.

Dewa Gila vs. Yun Fei

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalahpupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

Jokowi mengatakan mulanya ia bersyukur masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Pasalnya, gandum yang dihasilkan Rusia dan Ukraina menjadi barang yang sulit didapat saat perang pecah.

"Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia-Ukraina," jelas Jokowi dalam sambutannya di Banyumas, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang membuat pupuk di Indonesia langka dan mahal. Saat memberikan penjelasan, sebagian petani memberikan respons.

"Jangan di 'wooo', ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya bapak, ibu, dan saudara sekalian," tuturnya.

"Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tetapi PT Pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga? Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya," sambung Jokowi.

Ia lantas berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Berdasarkan hitungan pemerintah, ia menyebut perlu ditambah anggaran Rp14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi.

Akan tetapi, Jokowi menyebut angka tersebut masih perlu persetujuan DPR RI. Namun, ia berjanji Rp14 triliun itu akan segera ditambahkan untuk menutupi kekurangan di semester II 2024.

"Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," tegas Jokowi.

"Tadi saya panggil pak direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap pupuk untuk bersubsidi sangat siap. Yang berusaha nanti kita untuk semester II, yang Rp14 triliun tadi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Sistem dewa pedang terkuat

WIKA Respons soal Perdagangan Saham Disetop Sementara BEI******

PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA buka suara soal penghentian sementara perdagangan sahamdi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Senin (18/12).

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya membenarkan penghentian sementara perdagangan saham merupakan konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo hari ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk.

Ia pun menyebut suspensi perdagangan saham sementara ini juga tidak bersifat tetap. Mahendra mengatakan perdagangan saham dapat dibuka kembali apabila sudah dilakukan pembayaran.

Selain itu, perdagangan juga bisa kembali dijalankan jika ada kesepakatan kembali antara emiten dengan para pemegang surat utang WIKA ke depan.

Mahendra lantas menjelaskan dua pertimbangan manajemen perseroan mengajukan penundaan tersebut.

Pertama,pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur perseroan, khususnya kepada para pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo.

"Dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya," imbuh Mahendra.

Kedua,proyeksi arus kas di akhir 2023 di mana WIKA memiliki keterbatasan dan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan perseroan.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada hari ini. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Menurut BEI, Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

LRT Jabodebek Beroperasi hingga Jam 2 Pagi di Malam Tahun Baru******

LRT Jabodebek akan beroperasi hingga pukul 02.00 WIB dalam rangka menyambut malam Tahun Baru 2024.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyebut pihaknya juga menambah 32 perjalanan. Ia mengatakan langkah ini dilakukan demi meningkatkan layanan untuk masyarakat.

Lihat Juga : TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Ia menyebut sudah ada penambahan personel, baik dari sisi pelayanan maupun keamanan. Fasilitas di stasiun LRT Jabodebek juga telah disiapkan untuk menyambut Tahun Baru 2024.

Di lain sisi, Mahendro meminta para pengguna LRT Jabodebek mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku, baik di dalam stasiun maupun saat perjalanan. Pihak LRT Jabodebek menegaskan larangan membawa petasan hingga kembang api bagi para penumpangnya.

Lihat Juga : Car Free Night Tahun Baru, Polisi Rekayasa Lalin Sudirman-Thamrin

"Bagi para pengguna yang hendak berpergian menggunakan LRT Jabodebek pada malam pergantian tahun dilarang membawa barang atau benda yang mudah terbakar, seperti petasan, kembang api, dan benda lainnya yang mudah terbakar," tulis pernyataan tersebut.

"Bagi pengguna yang kedapatan membawa benda-benda tersebut, sesuai aturan akan disita oleh petugas," kata manajemen LRT Jabodebek.

latihan kecil

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]