baginda4d

Monster tentakel dari awal

Sejarah Resort Mewah MNC******

Resort mewah milik PT MNC Land yang mengusung nama mantan Presiden AS Donald Trumpdi Pulau Dewata, Trump International Resorts Bali, terbengkalai dan mangkrak selama bertahun-tahun.

Trump Organization dan pengembang MNC Group Indonesia menutup resort bintang enam itu pada 2017 dan memberhentikan ratusan pekerja.

Semula, hotel bintang enam itu dibangun untuk menggantikan Resort Golf Nirwana. Kedua badan usaha itu bermitra dengan cita-cita mengubah citra Resort Golf Nirwana menjadi resort dengan pemandangan Samudra Hindia yang indah.

Pembangunan resort ini bahkan sempat dijuluki sebagai 'proyek impian' oleh sang putra, Donald Trump Jr, pada kunjungannya ke Jakarta 2019 lalu.

Kesepakatan Trump untuk melisensikan namanya ke resort baru dan membantu mengoperasikannya pada 2015 lalu itu sempat menjadi impian bagi pekerja Indonesia.

Namun, Kepala MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyebut pandemi covid-19 menghambat rencana pembukaan kembali resort tersebut.

Ditta Dwi, mantan caddy di Trump International Resorts Bali ikut terdampak dari mangkraknya pembangunan resort tersebut. Ia kini terpaksa mengambil pekerjaan lain sebagai pramusaji.

"Tidak ada kejelasan tentang masa depan kami. Kami mendengar akan direkrut kembali, tetapi itu tidak pernah terjadi," katanya kepada France24, Jumat (9/12).

Dwi mengatakan banyak pekerja Bali yang kehilangan pekerjaan akibat proyek mangkrak itu. Ia menyebut pekerja hotel memang diberi kompensasi setelah kehilangan pekerjaan. Namun, sekitar 150 caddy dengan status kontrak tidak menerima apapun.

Saat masih bekerja di resort milik Trump, Dwi menerima gaji Rp1,3 juta per bulan. Meski begitu, tip dari pegolf kaya membuat ia bisa meraup Rp15 juta per bulan.

Hal itu jauh berbeda dengan penghasilannya di tempat kerja sekarang. Dwi hanya menerima pemasukan bersih Rp1,3 juta, tanpa embel-embel tip.

Sementara itu, Direktur Divisi Properti MNC Edwin Darmasetiawan menolak untuk memaparkan berapa jumlah pekerja yang dipecat. Ia hanya menyebut masalah keuangan yang menjadi dalang terlantarnya resort tersebut.

Edwin pun tetap optimis proyek itu akan dilanjutkan dalam beberapa waktu mendatang. "Saya tidak melihat proyek ini sebagai kegagalan, tetapi ditunda," katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang fokus dengan proyek MNC Group dan Trump lainnya yaitu Trump International Hotel Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, proyek di perbatasan Bogor-Sukabumi yang akan mencakup lapangan golf dan resort Trump itu menuai kontroversi. Pasalnya, pembangunan resort diduga menggali kuburan leluhur Islam tanpa izin penduduk setempat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Naga Tersembunyi di Kota

Viral Ribuan Turis Batal ke Bali Gegara Pasal Zina KUHP, Ternyata Hoax******

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai BaliHandy Heryudhitiawan angkat suara soal kabar ribuan turis dari Australia batal ke Bali karena pasal zina KUHP yang viral. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks semata.

Handy menuturkan informasi tersebut tidak benar. Bahkan, ia menuding informasi itu bisa saja dijadikan sebagai kampanye hitam (black campaign) untuk pariwisata Indonesia.

"Itu hoaks. Sepertinya, itu black campaign buat Indonesia. Kita lihat Bali kan atraktif banget ini pertumbuhannya. Australia juga menjadi nomor satu wisatawan di Bali," katanya saat dihubungi, Kamis (8/12) malam.

Adapun, total penumpang di Bandara Bali, baik kedatangan maupun keberangkatan, mencapai 22 ribu hingga 23 ribu per hari.

"Jadi, masih normal ya. Ini yang Australia, datanya pada Oktober itu ada 100.225 penumpang yang datang dan pergi," ungkapnya.

"November kemarin itu karena ada G20, jadi ada penyesuaian penerbangan hanya 90 ribuan. Tapi, Australia masih menjadi penyumbang kedatangan penumpang luar negeri tertinggi ke Bali," tandas Handy.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Pengusaha Penggilingan Padi Sebut Bansos Ganggu Harga Beras******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuding kehadiran bantuan sosial (bansos) mengganggu harga beras.

"Terjadi satu situasi penentu harga gabah dan beras cenderung karena ada kebijakan pemerintah dalam rangka menyalurkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT). Karena BPNT tidak satu pintu sehingga di lapangan terjadi persaingan pengadaan beras," katanya dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Kedua, penggilingan padi besar atau pemodal kuat cenderung berani membeli gabah atau beras dengan harga lebih mahal. Ini membuat penggilingan padi kecil mati suri.

"Artinya itu (bansos) kan perlu sekian ribu ton, itu kan banyak dan sekaligus. Kebutuhan yang sekaligus itu pasti akan berpengaruh (terhadap harga). Makanya harusnya melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi," jelasnya kepadaCNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

BPNT adalah pengganti program beras sejahtera (rastra) yang diluncurkan pada 2017. Pada 2020, nilainya Rp150 ribu per KK. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong.

Selain bicara soal efek bansos yang ikut menentukan harga beras, Sutarto buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan. Nah, yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal