totomaniac

Biografi Wan Zhen'er

totogacor

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

juara102

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi pesawat

slot gila maxwin

Dubes Jose nilai Rusia mitra tepat untuk kembangkan PLTN di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares menilai Moskow adalah mitra yang tepat bagi Jakarta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) guna mendukung transisi ke energi terbarukan.

Jose menjelaskan bahwa BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN, termasuk PLTN terapung yang dianggap cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia.

“Sebenarnya Rusia bisa berperan besar di Indonesia. Kalau mau bekerja sama dengan Rusia, inilah saatnya,” tutur Jose ketika ditemui ANTARA di Moskow pada Kamis (28/3), di sela-sela peliputan pameran dan forum industri nuklir global ATOMEXPO 2024.

Namun, kata dia, pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia masih menuai kontroversi dari masyarakat terkait aspek keamanannya.
Baca juga: Aspebindo dorong pemerintah fasilitasi investasi PLTN di Indonesia

Padahal, ia meyakini pihak Rusia telah belajar banyak dari bencana nuklir besar seperti Chernobyl yang terjadi pada tahun 1980-an atau kecelakaan di PLTN Fukushima di Jepang pada 2011, tentang bagaimana memperkuat keamanan teknologi nuklir mereka.

“Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi kalau yang seperti Chernobyl karena mereka sudah berlapis-lapis keamanan nuklirnya. Saya juga pernah membawa pejabat Indonesia ke markas Rosatom dan mereka jelaskan mengenai hal itu,” tutur Jose.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Indonesia harus berani memajukan kerja sama energi nuklir jika ingin mewujudkan target transisi energi dan nol emisi karbon.
Baca juga: Energi nuklir jadi opsi untuk capai target netralitas karbon

Apalagi, beberapa tetangga dekat Indonesia seperti Myanmar dan Filipina juga telah melirik ke pemanfaatan nuklir untuk menyokong kebutuhan energi mereka.

Sementara Turki dan Bangladesh bahkan telah memulai pembangunan PLTN melalui kerja sama dengan Rusia.

“Sekarang tinggal (keputusan) Indonesia, terserah Indonesia mau pilih (kerja sama) dari mana,” kata Jose.

Mengacu pada sejarah kerja sama Indonesia-Rusia lewat pendirian PT Krakatau Steel pada tahun 1960-an, Jose mengungkapkan bahwa Rusia adalah mitra yang lebih baik—daripada Barat—dalam hal transfer teknologi.

Melalui perusahaan yang dahulu bernama Cilegon Steel Mill hasil kerja sama Indonesia dengan Tjazpromexport dari Uni Soviet, Krakatau Steel telah berkembang menjadi pelaku utama industri baja serta penyedia energi bagi Indonesia.

“Itu menurut saya transfer teknologi pertama dari negara lain kepada Indonesia, yang kemudian kita optimalkan hingga sekarang jadi luar biasa kan Krakatau Steel,” ujarnya.
Baca juga: BAPETEN: Indonesia punya bahan baku nuklir cukup untuk dijadikan PLTN

Selain unggul dalam hal transfer teknologi, Jose mengatakan bahwa Rusia lebih lugas dan terus terang ketika bernegosiasi.

Dia pun menyebut bahwa Rosatom telah menyatakan siap mendidik ahli-ahli nuklir dari Indonesia dalam pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dengan memberikan beasiswa bagi 30 orang.

“Sekarang pertanyaannya tertarik nggakkita untuk memanfaatkan (tawaran) itu? Itu kan tergantung Jakarta, mungkin mereka masih ragu dan mau melihat-lihat dulu ke negara lain. Tetapi Rusia menurut saya lebih bagus karena semuanya straightforward,” kata Dubes Jose.

Baca juga: AS-Indonesia kerja sama kaji penggunaan SMR untuk PLTN di Kalbar
Baca juga: Menteri ESDM respon ketertarikan Rusia kembangkan nuklir di Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Cahaya Suci Wilayah Bintang

slot malam ini

Dubes Jose nilai Rusia mitra tepat untuk kembangkan PLTN di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares menilai Moskow adalah mitra yang tepat bagi Jakarta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) guna mendukung transisi ke energi terbarukan.

Jose menjelaskan bahwa BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN, termasuk PLTN terapung yang dianggap cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia.

“Sebenarnya Rusia bisa berperan besar di Indonesia. Kalau mau bekerja sama dengan Rusia, inilah saatnya,” tutur Jose ketika ditemui ANTARA di Moskow pada Kamis (28/3), di sela-sela peliputan pameran dan forum industri nuklir global ATOMEXPO 2024.

Namun, kata dia, pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia masih menuai kontroversi dari masyarakat terkait aspek keamanannya.
Baca juga: Aspebindo dorong pemerintah fasilitasi investasi PLTN di Indonesia

Padahal, ia meyakini pihak Rusia telah belajar banyak dari bencana nuklir besar seperti Chernobyl yang terjadi pada tahun 1980-an atau kecelakaan di PLTN Fukushima di Jepang pada 2011, tentang bagaimana memperkuat keamanan teknologi nuklir mereka.

“Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi kalau yang seperti Chernobyl karena mereka sudah berlapis-lapis keamanan nuklirnya. Saya juga pernah membawa pejabat Indonesia ke markas Rosatom dan mereka jelaskan mengenai hal itu,” tutur Jose.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Indonesia harus berani memajukan kerja sama energi nuklir jika ingin mewujudkan target transisi energi dan nol emisi karbon.
Baca juga: Energi nuklir jadi opsi untuk capai target netralitas karbon

Apalagi, beberapa tetangga dekat Indonesia seperti Myanmar dan Filipina juga telah melirik ke pemanfaatan nuklir untuk menyokong kebutuhan energi mereka.

Sementara Turki dan Bangladesh bahkan telah memulai pembangunan PLTN melalui kerja sama dengan Rusia.

“Sekarang tinggal (keputusan) Indonesia, terserah Indonesia mau pilih (kerja sama) dari mana,” kata Jose.

Mengacu pada sejarah kerja sama Indonesia-Rusia lewat pendirian PT Krakatau Steel pada tahun 1960-an, Jose mengungkapkan bahwa Rusia adalah mitra yang lebih baik—daripada Barat—dalam hal transfer teknologi.

Melalui perusahaan yang dahulu bernama Cilegon Steel Mill hasil kerja sama Indonesia dengan Tjazpromexport dari Uni Soviet, Krakatau Steel telah berkembang menjadi pelaku utama industri baja serta penyedia energi bagi Indonesia.

“Itu menurut saya transfer teknologi pertama dari negara lain kepada Indonesia, yang kemudian kita optimalkan hingga sekarang jadi luar biasa kan Krakatau Steel,” ujarnya.
Baca juga: BAPETEN: Indonesia punya bahan baku nuklir cukup untuk dijadikan PLTN

Selain unggul dalam hal transfer teknologi, Jose mengatakan bahwa Rusia lebih lugas dan terus terang ketika bernegosiasi.

Dia pun menyebut bahwa Rosatom telah menyatakan siap mendidik ahli-ahli nuklir dari Indonesia dalam pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dengan memberikan beasiswa bagi 30 orang.

“Sekarang pertanyaannya tertarik nggakkita untuk memanfaatkan (tawaran) itu? Itu kan tergantung Jakarta, mungkin mereka masih ragu dan mau melihat-lihat dulu ke negara lain. Tetapi Rusia menurut saya lebih bagus karena semuanya straightforward,” kata Dubes Jose.

Baca juga: AS-Indonesia kerja sama kaji penggunaan SMR untuk PLTN di Kalbar
Baca juga: Menteri ESDM respon ketertarikan Rusia kembangkan nuklir di Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

slot gampang menang member baru

Neraca Dagang Desember 2023 Surplus US,31 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

"Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang Desember 2023:

Ekspor

Ekspor Indonesia sepanjang Desember 2023 tercatat US,41 miliar atau naik 1,89 persen dibandingkan November 2023 yang sebesar US miliar. Sedangkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya turun 5,76 persen yang sebesar US,78 miliar.

Ekspor miga tercatat senilai US,48 miliar pada bulan lalu atau naik 15,28 persen dari November 2023. Sedangkan ekspor nonmigas naik 1,06 persen dari US,72 miliar menjadi US,93 miliar.

Kenaikan ekspor Desember didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas terutama golongan barang bahan bakar mineral yang naik 10,07 persen dan bijih logam yang naik 37,37 persen.

Lihat Juga : Sri Mulyani Unggah Foto Diskusi IKN Bareng Basuki Usai Dibujuk Mundur

Menurut sektornya, ekspor industri pengolahan tercatat sebesar US,75 miliar, pertambangan dan lainnya US,83 miliar, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar US0 juta.

Sementara, untuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, nilai ekspornya meningkat pada Desember 2023. Batu bara naik 9,6 persen dari US,74 miliar menjadi US miliar.

Lalu, ekspor besi dan baja naik 0,10 persen dari US,28 miliar menjadi US,28 miliar. Sedangkan, ekspor minyak kelapa sawit turun 28,73 persen dari US,04 miliar menjadi hanya US,45 miliar.

Secara kumulatif (Januari-Desember) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,82 miliar. Realisasi ini turun 11,33 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar US1,90 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Desember 2023 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,45 persen dari sebesar US,59 miliar pada November menjadi US,11 miliar. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas masing-masing 3,33 persen dan 2,26 persen.

Penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 0,97 persen (mtm) dan anjlok 4,43 persen (yoy). Sedangkan, impor barang konsumsi dan modal naik masing-masing 1,90 persen dan 10,51 persen.

Secara kumulatif (Januari-Desember), total nilai impor mencapai US1,89 miliar. Realisasi ini turun 6,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US7,45 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Komunikasi offline berenergi tinggi

cara pinjam pulsa digi

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)