pinjaman kredivo ditolak

tuan perak

Saingan Tesla PHK 840 Karyawan Demi Irit Biaya Produksi Mobil Listrik******

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk mengumumkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6 persen karyawannya. Hal ini dilakukan demi memangkas biaya produksimobil listrikdi tengah perang harga.

Rivian adalah perusahaan mobil listrik yang berbasis di Irvine, California, AS. Mereka memiliki 14 ribu karyawan. Jika PHK berdampak pada 6 persen karyawannya, maka ada sekitar 840 pekerja Rivian yang harus menjadi pengangguran.

CEO Rivian RJ Scaringe mengumumkan kabar PHK itu dalam email untuk para karyawan, Rabu (1/2). Ia meminta maaf kepada para karyawan terdampak atas PHK tersebut. Perusahaan ingin fokus meningkatkan produksi mobil listrik demi mencapai target keuntungan.

Juru bicara perusahaan mengonfirmasi kebenaran email yang dikirim kepada para karyawan tersebut, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Di lain sisi, PHK ini terjadi seiring dengan turunnya harga mobil listrik yang dipicu perang diskon dari Tesla dan Ford Motor Co.

Diskon dan perang tarif dari pabrikan electric vehicle (EV) ternama itu diperkirakan bakal bikin perusahaan mobil listrik baru gigit jari. Selain Rivian, ada juga Lucid Group hingga perusahaan startup Inggris Arrival juga terdampak. Bahkan, pabrikan yang disebut terakhir baru saja mengumumkan memberhentikan setengah stafnya pada Senin (30/1).

"Mereka (Rivian) kehabisan uang, tapi ingin tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat. Mereka terus berjuang dengan produksi EV dan tidak sanggup menurunkan biaya unit secara berarti. Kami pikir itulah yang ada di balik keputusan ini," kata Analis CFRA Research Garrett Nelson.

Pabrikan ini tercatat merugi dari setiap kendaraan yang dibuatnya. Bahkan, Rivian nyaris kehilangan target produksi setahun penuh di angka 25 ribu kendaraan pada 2022. Hal ini disebabkan gangguan rantai pasok imbas pandemi covid-19.

Perusahaan ini memiliki valuasi pasar sebesar US,8 miliar. Kas dan setara kas Rivian ada di kisaran US,27 miliar per 30 September 2022. Jumlah tersebut turun lebih dari US miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Harta 'Crazy Rich Asia' Gautam Adani Hangus Rp1.605 T dalam Sepekan******

Harta taipanasal India, Gautam Adani, hangus hingga US7 miliar atau setara Rp1.605 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) hanya dalam sepekan. Hal ini membuat posisinya sebagai orang terkaya nomor satu di Asia tergeser.

Berdasarkan CNBC, Kamis (2/2), kerugian terjadi akibat harga saham diseluruh bisnis utama crazy richAsia itu anjlok dan total kerugian tercatat US7 sampai pukul 10 pagi waktu London.

Kerugian dialami Adani terjadi sejak laporan Hindenburg Research yang dirilis pada 24 Januari 2023. Dalam hal ini, perusahaan dituduh melakukan penipuan melalui short seller.

Akibat kerugian ini, Adani tak hanya terdepak dari posisi orang terkaya di Asia, tetapi juga 10 besar di dunia. Padahal, sebelum ada laporan Hindenburg, Adani menduduki peringkat ketiga orang kaya di dunia dan nomor satu di Asia.

Kondisi pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya di perusahaan dengan penurunan harga saham yang tajam membuat Adani Enterprises (ADEL.NS) memutuskan untuk menghentikan penawaran umum lanjutan (FPO) senilai US,5 miliar pada hari Rabu (1/2).

"Kepentingan investor adalah yang terpenting dan karenanya untuk melindungi mereka dari potensi kerugian finansial, dewan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan FPO," kata Adani dalam sebuah pernyataan.

Saham Adani Enterprises anjlok 26,7 persen selama sesi perdagangan hari ini, dengan Adani Ports turun 6,6 persen dan Adani Green dan Adani Transmission masing-masing turun 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Bulog Akan Impor 100 Ribu Ton Daging Kerbau untuk Puasa dan Lebaran******

Perum Bulogakan mengimpor daging kerbaubeku sebanyak 100 ribu ton pada tahun ini. Daging kerbau impor asal India itu ditargetkan masuk ke Indonesia pada Maret mendatang.

"Sesuai rakortas kita dapat 100 ribu ton lagi nanti kita akan datangkan lagi. InsyaallahMaret itu sudah berdatangan," ujar Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) seperti dikutip dari detikcom, Rabu (8/2).

Buwas menjelaskan daging kerbau impor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran yang akan datang. Dengan begitu, terdapat keseimbangan dengan pasokan daging sapi yang akan dipenuhi juga oleh BUMN pangan PT RNI.

Bulog mendapat penugasan untuk menyetok daging kerbau beku pada 2022 sebanyak 100 ribu ton ton. Daging tersebut didatangkan dari India.

Daging kerbau tersebut biasanya dijual ke konsumen seharga Rp80 ribu per kilogram (kg). Hal itu disampaikan Buwas saat bongkar muat daging kerbau tahun lalu.

"Kalau daging kerbau (impor) ke konsumen Rp80 ribu, dari Bulog Bulog dijual Rp70 ribu, jadi ada selisih Rp10 ribu. Jadi ada di ritel-ritel di Indomaret, di Alfamart. Kalau menjual lebih dari itu artinya ada penyimpangan," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Buwas Sebut Tunjangan Pangan TNI******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan tunjangan pangan bagi TNI, Polri, dan ASN akan kembali diberikan dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan demi meningkatkan penyaluran berasBulog.

"Artinya kalau kita menyerap (beras) sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin, tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri. Jadi ini jaminan bahwa TNI, ASN, Pori, berasnya kembali disuplai oleh pemerintah melalui Bulog, ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut. Nantinya setelah pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) milik Bulog telah dibangun, maka rencana tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan tunjangan pangan berupa uang mulai diberlakukan setelah reformasi atau tahun 2000-an. Namun, beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua disebut masih memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras hingga saat ini.

Sementara rencana tunjangan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh wilayah disebut masih dalam proses pengajuan.

"Masih dalam proses pengajuan," kata Awaludin.

[Gambas:Video CNN]