aneka slot88

maxwin bet 400 323Jutaan kata 3595Orang-orang telah membaca serialisasi

《aneka slot88》

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot 76、agenbos168、situs judi slot online terpercaya 2022 mudah menang

Terkait：manis77 login、situs gacor rtp、king asia slot login、situs resmi slot terpercaya、maniak slot 77、tenor indosaku、kode alam mobil、piala slot 77、slot88jp com、88ratu slot hoki

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：ferari88（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02

Daftar bab terbaru

situs slot yang lagi gacor

cara agar akulaku tanpa uang muka

slot 50 50 bebas ip

link slot terbaru hari ini

trik main sicbo biar menang

seribu tafsir mimpi 2d bergambar

slot tergacor gampang menang

erek ikan gabus

slot spin gacor

kampusBacaan TerkaitMore+

Hati Naga dan Ambisi

bocoran admin riki

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"******

Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan ini, waktu itu

pola slot gacor gates of olympus

Jisoo BLACKPINK dirikan agensinya sendiri BLISSOO******

Jakarta (ANTARA) - Salah seorang anggota girl groupBLACKPINK Jisoo secara resmi mengumumkan telah mendirikan agensi sendiri yang diberi nama BLISSOO untuk melanjutkan aktivitas solonya di masa depan.

“Halo ini Jisoo, aku sangat bersemangat untuk membagikan awal dari perjalanan baruku bersama BLISSOO. Nantikan apa yang akan aku lakukan, ya, aku benar-benar berdedikasi untuk membawa kebahagiaan bagi semua orang, tolong terus berikan cinta dan dukungan kalian untuk Jisoo dan BLISSOO, tentu saja juga untuk BLACKPINK, terima kasih,” kata Jisoo melalui akun Instagramnya, sebagaimana dikutip dari Soompi, Rabu.

Baca juga: Jisoo BLACKPINK bakal debut layar lebar lewat "Omniscient Reader"

Jisoo, anggota tertua dari Blackpink itu juga memberikan pernyataan soal misi BLISSOO yakni melampaui batas genre dan berbagai tantangan.

“Misi kami adalah berbagi kebahagiaan yang diciptakan Jisoo dengan caranya yang unik,” kata BLISSOO.

Tahun lalu, keempat anggota BLACKPINK memperbarui kontrak mereka dengan agensi YG Entertainment untuk kegiatan bersama grup. Aktivitas Jisoo sebagai solois akan dikerjakan oleh BLISSOO, sementara aktivitas BLACKPINK oleh YG Entertainment.

Jisoo bukan satu-satunya anggotra BLACKPINK yang mendirikan agensi. Lisa saat ini juga memiliki agensi sendiri bernama LLOUD, yang diperkenalkan awal bulan ini.

Baca juga: Lisa BLACKPINK resmi dirikan agensi sendiri

Baca juga: Semua anggota BLACKPINK perbarui kontrak grup dengan YG Entertainment

Baca juga: IU menulis lagu dalam album barunya

Penerjemah: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Tian Xing Zhan Ji

prada188 demo

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Pemerintah Inggris mendukung IKN di Kalimantan Timur sebagai Kota Dunia Untuk Semua.

“Semoga dengan adanya kunjungan ini, Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama membangun IKN ke depannya menjadi kota netral karbon yang tidak hanya dibanggakan oleh Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” ujar Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

OIKN, melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke IKN. Kunjungan dihadiri oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey dan Second Permanent Under Secretary at the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Nick Dyer, beserta jajaran. Kunjungan ini dalam rangka melihat pembangunan IKN dengan konsep Kota Hutan dan Kota netral karbon.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengajak delegasi pemerintah Inggris untuk mengunjungi IKN. Kunjungan pertamanya adalah melihat penerapan urban farminghidroponik di salah satu greenhouse. Sebagai salah satu upaya IKN untuk mewujudkan Net Zero Strategy, Otorita IKN menargetkan 10 persen luas IKN sebagai kawasan ketahanan pangan yang modern dan efisien, serta resilien iklim.

Baca juga: Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

Setelah dari greenhouse, delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Ibukota. Dalam dialog, mengemukakan keinginan petani untuk terus belajar pertanian yang ramah lingkungan. Rintisan pertanian regeneratif yang resilien terhadap perubahan iklim mulai dilakukan di IKN. Dialog akrab dilakukan sembari mencicipi buah melon hasil panen petani berlangsung cukup intens di Lamin Tani Desa Sukaraja, Sepaku.

“Otorita IKN akan terus mendampingi asosiasi petani ibu kota dalam mendukung pertanian regeneratif, mulai dari pelatihan urban farming, penyediaan fasilitas pertanian yang modern, hingga pelatihan pemasaran berbasis online yang berguna untuk memperluas cakupan daya beli produk pertanian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi para petani sehingga petani bisa fokus mengembangkan pertaniannya tanpa rasa khawatir,” ujar Myrna.

Rombongan juga berkesempatan untuk mengunjungi progress pembangunan di IKN, mulai dari Titik Nol Nusantara, hingga perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ditutup dengan menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN. Disini, para delegasi menanam bibit pohon lokal, seperti damar, keruing, meranti merah, dan kapur. Di Miniatur Hutan Hujan Tropis juga para delegasi diajak melihat tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh Presiden RI.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris Dominic Jermey dan jajaran telah melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam audiensi itu, Kepala Otorita dan Duta Besar Britania Raya bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama pemerintah dan swasta.

Baca juga: Otorita IKN terapkan dua strategi penguatan layanan kesehatan

Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan dirasa sejalan dengan pemikiran pemerintah Inggris yang memprioritaskan bidang lingkungan dan iklim sebagai solusi dalam pembangunan saat ini.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyarankan perlunya Duta Besar Ingrris dan jajaran untuk melihat langsung kondisi IKN di lapangan. “Seeing is believing,” ujar Bambang.

Berperahu mengelilingi surga

sky77 rtp

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

Berubah menjadi loli dan mainkan game

situs slot gacor modal receh

KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kehidupan ini, waktu itu

jam gacor slot pragmatic hari ini

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

《aneka slot88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，big777 alternatifHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aneka slot88》bab terbaru。