jp maxwin slot 10000

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

LPS: LJK tingkatkan literasi keuangan untuk pelindungan data pribadi******

Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

270 Ribu Tiket KA Lebaran Ludes, Cek Sisanya Biar Tak Gagal Mudik******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakantiket KA Lebaranyang dijual untuk keberangkatan 31 Maret 2024 hingga 8 April 2024 sudah ludes 270.708 tiket atau sudah mencapai 27 persen okupansi.

Untuk Lebaran tahun ini, KAI menyediakan 999.487 tiket bagi para pelanggan yang ingin mudik ke kampung halaman.

KAI mencatat rute favorit masyarakat pada periode kali ini antara lain Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, dan Bandung-Blitar. Banyak juga penumpang memilih mudik dengan menaiki KA rute Jakarta-Purwokerto, Jakarta-Malang, dan beberapa relasi lain.

"Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta," sambungnya.

Joni menegaskan tarif tiket kereta api periode Angkutan Lebaran ini tetap mengacu ketentuan tarif batas bawah (TBB)-tarif batas atas (TBA), yakni untuk KA komersial. Sedangkan harga tiket KA public service obligation (PSO) alias yang disubsidi tetap mengikuti tarif yang ditentukan pemerintah.

10 KA favorit untuk periode angkutan lebaran kali ini:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasar Senen-Purwosari (PP)
3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP)
4. KA Serayu relasi Pasar Senen-Purwokerto (PP)
5. KA Kertajaya relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)
6. KA Kutojaya Selatan relasi Kiaracondong-Kutoarjo (PP)
7. KA Matarmaja relasi Pasar Senen-Malang (PP)
8. KA Tegal Bahari relasi Pasar Senen-Tegal (PP)
9. KA Kutojaya Utara relasi Jakarta Kota-Kutoarjo (PP)
10. KA Gumarang relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi (PP)

Update penjualan tiket KA lebaran per Jumat (23/2) hingga pukul 9.30 WIB:

Keberangkatan 31 Maret 2024 (H-10): 15.266 tiket terjual
1 April 2024 (H-9): 11.433 tiket
2 April 2024 (H-8): 10.762 tiket
3 April 2024 (H-7): 19.977 tiket
4 April 2024 (H-6): 37.725 tiket
5 April 2024 (H-5): 46.619 tiket
6 April 2024 (H-4): 51.490 tiket
7 April 2024 (H-3): 51.057 tiket
8 April 2024 (H-2): 26.379 tiket

Total tiket terjual: 270.708
Total tiket disediakan: 999.487

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

IHSG Terperosok ke 7.349 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.349 pada Rabu (21/2) sore. Indeks saham melemah 3,58 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,3 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 326 terkoreksi, dan 224 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bervariasi.

Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 6,9 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,7 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan turun 1,17 persen.

Senada, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,47 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,21 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 0,14 persen.

Sementara itu, bursa saham AS melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,60 persen, indeks NYSE Composite turun 0,040 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,79 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Resmi Jadi Menteri ATR, Berapa Gaji AHY?******

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan pagi ini, Rabu (21/2) di Istana Negara.

AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Menjadi menteri, maka AHY akan mendapatkan gaji, tunjangan dan sejumlah fasilitas dari negara. Hal ini sama dengan menteri dan pejabat negara lainnya.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Di mana, aturan ini berlaku sejak 1 April 2.000 lalu.

Artinya, untuk gaji pokok dan tunjangan saja, AHY akan mendapatkan sekitar Rp18 juta per bulan.

Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional serta fasilitas yang diperoleh oleh seorang menteri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan