petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

idr188

pinjol bisa dicicil 146Jutaan kata 168325Orang-orang telah membaca serialisasi

《idr188》

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******

Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu
Arsip foto - Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan paparannya saat Kuliah Kebangsaan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd/pri.
Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima
Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
 Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK******

Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK
Tahanan KPK menggunakan hak pilihnya di TPS Lokasi Khusus 901 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) 901 Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ali menerangkan TPS Lokasi Khusus itu akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 67 tahanan KPK yang ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Rutan C1 KPK dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Pencoblosan di TPS Loksus 901 itu berlangsung pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB.

Sedangkan 8 tahanan KPK lainnya yang ditahan di Rutan KPK Puspom AL Jakarta Utara akan menggunakan hak pilihnya di tps terdekat.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: KPK fasilitasi tahanan coblos surat suara di rutan

Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

KPU Sorsel musnahkan kelebihan surat suara pada H******

KPU Sorsel musnahkan kelebihan surat suara pada H-1 pencoblosan
KPU Sorong Selatan musnahkan kelebihan surat suara di halaman Kantor KPU setempat, Selasa(13/2/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/am.
Sorong Selatan (ANTARA) - Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) memusnahkan kelebihan surat suara untuk Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, hingga Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sorsel pada H-1 pencoblosan Pemilu 2024, Selasa.

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Muhammad Rusdi di Sorsel, Selasa, mengatakan bahwa pemusnahan surat suara ini penting karena terdapat kelebihan surat suara pada Pemilu 2024.

Rusdi lantas memerinci kelebihan surat suara, yakni surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 9 lembar, berikutnya 476 surat suara DPR RI, 6 lembar surat suara DPD RI.

Selain itu, kata dia, ada kelebihan surat suara yang ikut dimusnahkan sebanyak 55 lembar surat suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan 1.458 surat suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

Dari jumlah surat suara DPRD,  tercatat 1.458 lembar yang terdiri atas Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebanyak 64 lembar, Dapil 3 sebanyak 216 lembar, dan Dapil 4 sebanyak 7 lembar.

"Surat suara yang dimusnahkan tersebut sebelumnya diisi dalam lima dus, selanjutnya dibakar dan disaksikan langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Gleen Rooi Molle," ujarnya.

Pejabat lainnya yang hadir dalam acara pemusnahan tersebut, antara lain, anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Muhamad Gandhi Sirajudin bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Yonece Kambu.

KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 37.715 pemilih terdiri atas 19.959 laki-laki dan 17.756 perempuan yang tersebar di 200 TPS pada 15 distrik dan 122 kelurahan.

Baca juga: KPU Sorsel mulai distribusikan logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Sorsel: Daerah pesisir pantai jadi prioritas distribusi logistik

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol pakai gopay

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
pola pola gacor slot
daftar nama slot gacor
olympus gacor nya jam berapa
demo slot prada 188
tidak membayar cicilan kredivo
airbet88 login vip
web pinjol
cara dapat uang dari shopee
168 slot gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredit motor dengan kredivo
Bab 2 jpdewa
Bab 3 slot gacor tanpa potongan
Bab 4 link slot depo 5000
Bab 5 buku angka togelnya
Bab 6 rtp calon4d
Bab 7 situs slot gampang wd
Bab 8 akun demo slot gacor maxwin
Bab 9 best togel
Bab 10 apel888
Bab 11 petetoto
Bab 12 pinjam uang pakai dana
Bab 13 luxury777
Bab 14 trik olympus gacor hari ini
Bab 15 aduhoki188
Bab 16 candubola88
Bab 17 togel link
Bab 18 pinjam uang di pegadaian jaminan bpkb
Bab 19 erek 2d bergambar
Bab 20 daftar permainan slot online
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7157bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Dinasti Kaisar Qianyuan

bomjudi
Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN
Abdee Slank menggunakan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fitra Ashari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
 Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

mbo4d
Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang
Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen ditemui seusai meninjau kesiapan TPS di Liponsos Keputih, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Guru Besar Wuji

pasti gacor 88 slot
Total 1.183 WNI mencoblos di TPS Osaka
WNI mencoblos di TPS Osaka, Minggu (11/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Osaka/pri.
Tokyo (ANTARA) - Total sebanyak 1.183 warga negara Indonesia (WNI) mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Osaka, Jepang pada Pemilu 2024.

“Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS sebanyak 1.183 termasuk DPK (Daftar Pemilih Khusus),” kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka saat dihubungi di Tokyo, Rabu.

Jumlah tersebut kurang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk mencoblos TPS, yakni 696 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Pelaksanaan Pemilu metode TPS cukup lancar karena kami ada tiga TPS dan Daftar Pemilih Tambahan cukup banyak dan memang yang mendaftarkan ini jauh’-jauh kan jangkauannya wiayah Osaka ini cukup besar,” katanya.

Dia mengatakan sebetulnya jumlah DPTb cukup besar, yakni 2.561 pemilih hingga PPLN Osaka mengakomodasi agar mereka dapat memilih lewat pos.

“KPU sudah membuka bahwa DPTb bisa dilakukan melalui pos, sehingga kami dengan PPLN Tokyo koordinasi agar sama kebijakannya bahwa PPLN di Jepang itu mengakomodasi untuk pemilihan metode DPTb melalui pos,” katanya.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024

Berdasarkan data PPLN Osaka, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 9.03 pemilih dengan rincian pemilih melalui pos 1.879 orang dan melalui TPS 7.174 orang.

Fauzan menyebutkan surat suara yang telah kembali ke PPLN Osaka, yakni 2.213 pemilih.

Penghitungan suara TPS dimulai pada 14 Februari, sementara itu penghitungan suara pemilih melalui pos pada 17-22 Februari, sehingga bagi pemilih yang masih belum mengirim surat suaranya yang sudah dicoblos masih bisa diterima hingga 16 Februari.

Terkait pencegahan potensi kecurangan, Fauzan mengatakan pihaknya tidak menerima pemilih yang datang ke TPS sementara status surat suara yang dikirimkan melalui pos sudah diterima serta pemilih yang ingin mencoblos di TPS Osaka, tetapi masih terdaftar di DPT Indonesia.

“Walaupun surat RTS (return to sender) itu banyak di TPS kami, kami tidak bisa menggunakannya karena status yang bersangkutan sebagai DPT pos itu sudah terkirim. Kalau pindah alamat itu pasti balik ke kami suaranya,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Indonesia di Jepang antusias gunakan hak pilih

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

hobi69
SBY mencoblos di TPS 16 Kelurahan Ploso Pacitan
Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memasukkan surat suara ke dalam kotak sura di TPS 16 Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (14/2/2024). Destyan Handri Sujarwoko/aa.
Pacitan, Jatim (ANTARA) - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak suaranya dengan mencoblos lima surat suara (satu surat suara Pilpres dan empat surat suara Pileg) di TPS 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu.

SBY mengaku ini kali pertama dia menggunakan hak suara di Tanah Kelahirannya, Pacitan, sejak era pemilihan langsung yang telah berjalan di Indonesia sejak 2004.

"Kali ini saya mencoblos di kampung halaman (Pacitan). Ini Kelurahan Ploso, waktu saya masih remaja saya tinggal di Ploso juga. Dan karena sekarang ini dengan dibangunnya Museum dan Galeri SBY*ANI, saya mondar-mandir Jakarta-Pacitan, Jakarta-Pacitan, maka saya niati untuk Pemilu ini saya mencoblos di kampung halaman Pacitan," kata SBY usai menggunakan hak suaranya di TPS 16 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan.

SBY tidak datang sendirian. Ia tampak dibarengi putra bungsunya yang juga Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono beserta istri, Siti Rubby Aliya Rajasa.

SBY dan rombongan tiba di lokasi pemungutan suara TPS 16 sekitar pukul 09.15 WIB, disambut Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, Dandim 0801/Pacitan, Letkol Inf. Roliyanto, Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho dan jajaran kelompok panitia pemungutan suara Kelurahan Ploso.

Kedatangan SBY menarik perhatian masyarakat, calon pemilih yang lebih dulu antre menunggu giliran mencoblos.

Tak sedikit yang berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk bersalaman dengan presiden ke-6 RI kelahiran Pacitan yang menjadi kebanggaan warga di daerah berjuluk Kota 1001 Goa tersebut.
Sby (Destyan Handri Sujarwoko)

SBY, Ibas, Rubby Aliya dan Bupati Indrata sempat duduk di kursi tunggu pemilih. SBY kemudian dipanggil petugas PPS untuk mengambil surat suara, disusul Ibas, Rubby Aliya dan Indrata.

Keempatnya kemudian mencoblos di empat bilik suara yang disediakan di TPS 16.

Usai mencoblos, SBY menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya, karena tahapan Pemilu 2024 sudah sampai pada puncaknya, yakni pemungutan dan perhitungan suara.

Dia juga mengaku senang akhirnya bisa menggunakan hak pilih di Tanah Kelahirannya, Pacitan.

Sebelumnya, sejak pemilihan umum secara langsung pertama kali digelar pada 2004, dimana ia terpilih dalam kontestasi pilpres kala itu, SBY dan keluarga memilih di TPS sekitar rumah tinggalnya, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019 pun SBY masih mencoblos di tempat yang sama.

Kali ini, di Pemilu 2024, SBY memutuskan menggunakan hak pilih di Pacitan dengan alasan/pertimbangan aktivitasnya yang kerap kali bolak-balik Jakarta (Cikeas) - Pacitan, semenjak berdirinya Museum dan Galeri SBY*ANI di Kota Pacitan.

Ia pun berharap, seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, hingga tahapan pascacoblosan, menuju proses rekapitulasi suara di tingkat daerah-daerah hingga nasional.

"Kita berdoa semoga rangkaian dari pemilihan umum ini berjalan secara aman dan damai. Kalau ada keberatan satu dan lain hal, ada mekanismenya, ada aturan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan demikian, harapan rakyat, saya kira juga harapan kita semua, ke depan kita jaga keamanan, ketertiban dan kedamaian," kata SBY menitipkan pesan politiknya kepada awak media.

SBY sekali lagi menekankan harapannya, agar situasi yang baik ini (kerukunan, aman dan damai) bisa tetap dipertahankan hingga seluruh rangkaian Pemilu 2024 selesai.
Baca juga: SBY terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pacitan
Baca juga: SBY minta dukungan warga Jember agar Demokrat kembali ke pemerintahan
Baca juga: AHY : Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa
 

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

88 situs slot
Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN
Abdee Slank menggunakan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fitra Ashari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
 Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Tur Santo

mpo99bet
Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang
Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen ditemui seusai meninjau kesiapan TPS di Liponsos Keputih, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024