pinjam uang di m banking bca

Menyerang! elang

Jasa Raharja Santuni Korban Kecelakaan KM 58 Tol Japek Rp50 Juta******

Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada 11 ahli waris korbankecelakaan di KM 58 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) pada Senin lalu (8/4).

Santunan diberikan sebesar Rp50 juta untuk setiap korban. Pemberian santunan ini diberikan usai seluruh korban berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah.

Santunan diserahkan bersamaan dengan serah terima jenazah dari pihak kepolisian kepada masing-masing keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Jakarta, kemarin (15/4).

Adapun jumlah korban kecelakaan KM 58 sebanyak 12 orang. Tetapi, satu korban atas nama Najwa Ghefira yang lebih dulu teridentifikasi pun telah menerima santunan pada Senin (8/4) pekan lalu.

"Berdasarkan data awal yang diterima sesaat setelah terjadinya kecelakaan, tim Jasa Raharja melakukan survei untuk memastikan status korban dan ahli warisnya, sehingga begitu proses identifikasi selesai, Jasa Raharja bisa segera untuk memberikan santunan kepada ahli waris," imbuhnya.

Kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek lajur contraflow pada Senin (8/4) sekitar pukul 08.15 WIB. Peristiwa ini menyebabkan 12 orang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Insiden bermula saat kendaraan GranMax yang mengarah ke Cikampek di lajur contraflow diduga mengalami masalah dan hendak menepi di bahu jalan.

Kecelakaan terjadi usai bus dari arah Cikampek tidak bisa menghindar hingga menabrak GranMax. Kemudian mobil Toyota Rush turut menabrak bus dan GranMax yang berada di depannya.

Dari hasil olah TKP, polisi menduga mobil GranMax itu melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam. Selain itu, dari hasil olah TKP juga tidak ditemukan ada jejak pengereman.

"Ini diduga kecepatan dari GranMax itu melebihi 100, diduga ya, itu hasil teknologi kita," kata Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan di Command Center KM 29, Selasa (9/4).

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Rosalia Indah Terancam Sanksi Imbas Kecelakaan di Tol Batang******

Perusahaan Otobus (PO) Rosalia Indah terancam sanksi jika terbukti membiarkan sopirnya berkendara lebih dari 8 jam dalam insiden kecelakaandi Tol Semarang-Batang di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai menggelar rapat koordinasi dengan Kakorlantas dan Menko PMK Muhadjir Effendy di Pos Pantau Cikampek PT Jasamarga, Kamis (11/4) kemarin.

"Ada beberapa yang sudah kita atur, supir tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bis," kata Budi.

"Nah nanti tentu seperti halnya kecelakaan di Km 58, KNKT akan meneliti mereka ini berangkat dari mana," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut sopir bus juga akan melakukan tes tensi darah dan narkoba. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengetahui semua kemungkinan yang bisa saja menjadi penyebab kecelakaan.

"Seperti yang kita lihat di beberapa tempat terutama di Surabaya, kita melakukan beberapa check tensi, darah, narkoba," tuturnya.

"Nanti kita bisa lihat apakah saat keberangkatan dia melakukan atau tidak, tapi semua ini dalam rangka evaluasi, dan memberikan pembelajaran bagi pemudik," tambahnya.

Bus Rosalia Indah mengalami kecelakaan di KM 370 ruas Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah pada Kamis (11/4). Kecelakaan tersebut menyebabkan tujuh orang penumpang meninggal dunia dan belasan orang lainnya luka-luka.

Bus ini diketahui melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju wilayah Jawa Timur. Dalam insiden tersebut, bus masuk ke parit yang berada di sisi ruas tol.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Zulhas Bantah Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Dicabut, Cuma Direvisi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan aturan pembatasan barang bawaandari luar negeri tidak dicabut, tetapi direvisi.

Ia mengatakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi demi mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI,  sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Ia menyebut hal ini menindaklanjuti keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Jakarta, Selasa (16/4).

Zulhas mengatakan hasil tersebut memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Ia pun menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selanjutnya, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk.

Lihat Juga : ANALISISBerhitung Rugi RI Imbas Jeblok Rupiah 'Dihantam' AS dan Timur Tengah

Namun, dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar US0 atau sekitar Rp8 juta, sehingga total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar US.500 atau Rp24,2 juta.

Adapun pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB US0.

"Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Emas, Semarang," kata Zulhas.

"Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024," sambungnya.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Ia menjelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berbahaya," jelas Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 sendiri mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB US0 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB US0, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Zulhas juga menegaskan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sementara, hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

"Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses," ucap Zulhas.

"Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor menko perekonomian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian Lotere Wanjie

Kemnaker Rancang Aturan THR Buat Driver Ojol Mei, Usai Hari Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji merumuskan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driverojek online(ojol) pada Mei 2024.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan driver ojol, yakni Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Pertemuan tempo hari lalu itu turut membahas bagaimana skema THR ojol ke depan.

"Dibahas setelah Mei (2024) ini, tidak bisa sekarang. Setelah hari peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei," katanya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Serupa, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan tersebut setelah lebaran 2024. Terlebih, ini sudah menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI.

Putri mengatakan sekarang Kemnaker hanya mengimbau aplikator untuk memberikan THR bagi para driver. Dengan kata lain, tidak ada sanksi jika perusahaan tak memberi THR bagi para mitranya tersebut.

Meski begitu, Putri mengapresiasi insentif pengganti THR yang diberikan para aplikator. Ia menegaskan ini diharapkan bisa meringankan beban para mitra.

"Itu (insentif) sudah banyak kok diberikan, tak usah terlalu dibesar-besarkan," tegas Putri.

"Perusahaan-perusahaan aplikator itu sejak berapa tahun lalu sudah memberikan insentif, servis mobil motor gratis, bantuan-bantuan, hampers gratis, bonus kalau mengantar makanan di critical timeketika buka puasa. Itu semua kalau di-convertInsyaallahsedikit lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajaran mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

Atas usul tersebut, Ida Cs berniat merumuskan aturan khusus tentang THR bagi para pengemudi ojek online.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Dalam rapat tersebut, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Putri berpendapat beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Ia kemudian mengklaim bahwa pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucapnya.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambah Putri.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Bandara Dhoho Kediri Dibuka Besok, Citilink Jadi Maskapai Perdana******

Bandara Internasional Dhoho Kediri di Jawa Timur akan melayani penerbangan perdana dari Jakarta besok atau Jumat (5/4). Penerbangan tersebut dilakukan oleh maskapai Citilink Indonesia.

PT Surya Dhoho Investama (SDhI), anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk, menegaskan bahwa penerbangan perdana ini bakal menjadi tonggak bersejarah dalam pengembangan konektivitas udara dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian selatan, khususnya di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

Penerbangan perdana ini menawarkan rute Jakarta-Kediri-Jakarta menggunakan pesawat tipe A320 CEO dengan kapasitas 180 penumpang. Penerbangan ini terbang dengan frekuensi penerbangan dua kali seminggu.

Bandara Dhoho sendiri dibangun dengan standar internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter.

Sementara terminal penumpang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang setiap tahunnya pada tahap awal, dan akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang per tahunnya pada tahap akhir.

Keberadaan Bandara Dhoho diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Menhub Bela Pengelola Tol Bocimi soal Longsor: Alam, Bukan Pengelola******

Menteri Perhubungan (Menhub ) Budi Karya Sumadiangkat suara soal peristiwa longsor di dalam Tol Bogor- Ciawi- Sukabumi (Tol Bocimi), di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (3/4) malam kemarin.

Menurut Budi, kejadian itu bukan kesalahan pihak pengelola tol tapi murni karena faktor alam.

"Karena itu alam bukan karena kesalahan pengelola," kata dia, saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).

"Tentunya kami sudah dapat laporan dari PUPR dan segera ditindaklanjuti. Dan pengalaman dari Demak proses dari recoveryitu bisa dalam waktu singkat," ujarnya.

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan terkait masalah di Tol Bocimi itu pihaknya merasa harus dipersiapkan rute alternatif atau jalur arteri agar bisa digunakan oleh masyarakat.

"Nanti kita siapkan sosialisasi dan berikut petunjuk-petunjuknya sehingga masyarakat yang biasanya dilayani dengan jalur Bocimi bisa kita layani dengan jalur arteri dengan tujuan sama," ujarnya.

"Kita akan melakukan pengaturan saat ini, anggota sudah melakukan langkah-langkah pengecekan di lapangan termasuk mempersiapkan alternatif rute yang dibutuhkan oleh masyarakat yang akan melewati jalur Bocimi," ujarnya

Longsor terjadi di Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Longsor terjadi di titik KM 64 dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu (3/4) malam.

Bencana ini dikabarkan membuat sebuah mobil terperosok ke dalam jurang. 

[Gambas:Video CNN]