kredivo kontak

pinjol pakai sim 501Jutaan kata 820263Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredivo kontak》

Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri berhasil membantu memenangkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata mendiang Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia asal NTT yang diduga dianiaya majikan dan meninggal dunia pada 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia.

“Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, YA Dato Anand Ponnudurai, pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 14.00 waktu setempat telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan memberikan ganti rugi senilai 750.000 ringgit Malaysia (setara Rp2,45 miliar) bagi mendiang,” kata Kemlu RI pada Jumat.

Ganti rugi tersebut termasuk 250.000 ringgit (sekitar Rp818 juta) untuk kesusahan dan 500.000 ringgit (sekitar Rp1,6 miliar) untuk penderitaan yang dialami Adelina.

Hakim juga membebankan 25.000 ringgit (sekitar Rp81,8 juta) biaya perjalanan yang dikeluarkan ahli waris untuk datang ke Malaysia, dan bunga 5 persen per tahun yang dihitung sejak kasus didaftarkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Agustus 2023.

Bunga tersebut akan dikenakan kepada para tergugat hingga ganti rugi dibayarkan.

Sebelumnya pada 30 November 2023 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mengabulkan gugatan untuk penggantian biaya pemakaman sebesar 21.427,57 ringgit (sekitar Rp70 juta) dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 54.000 ringgit (setara Rp176,8 juta).

“Hakim tetap mengabulkan gugatan ini meskipun tanpa kehadiran para tergugat, yaitu mantan majikan Adelina, serta pengacaranya,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ibu kandung Adelina Lisao ikuti sidang penetapan ahli waris di Penang

Pada Februari 2018, Adelina Lisao ditemukan di rumah majikannya dengan kondisi luka memar di kepala, tangan, dan kaki akibat penganiayaan serta adanya pembiaran (pengabaian).

Adelina Lisao meninggal dunia pada 11 Februari 2018 di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, sehari setelah dibawa keluar dari rumah majikannya.

Menurut Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu telah mengupayakan keadilan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana hingga banding ke Mahkamah Persekutuan di Putrajaya.

Namun, pada 23 Juni 2022, upaya tersebut kandas setelah Hakim Mahkamah Persekutuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan majikan Adelina dari dakwaan pembunuhan.

Jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia bersama Firma Hukum Pressgrave & Matthews tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Lisao melalui jalur perdata hingga diperolehnya putusan sidang ganti rugi tersebut.

Wanton menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi kepada ahli waris mendiang Adelina Lisao.

"Hasil sidang ini menunjukkan adanya keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan", ujarnya.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas pemerintah Indonesia sejak awal.

“Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan pekerja migran Indonesia secara tidak manusiawi,” tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Yohana Banunaek mencari keadilan untuk Adelina Lisao

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Massa pendukung Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertahan di gerbang masuk Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Mereka tidak tertampung karena kapasitas GBK yang tidak mencukupi antusias pendukung yang ingin mendukung secara langsung.

Pendukung asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bernama Kamal mengatakan, ia bersama rombongan dari Purwakarta tidak bisa masuk areal GBK.

"Penuh sekali, tidak memungkinkan memaksa masuk, mending di pinggir jalan saja," kata Kamal.

Di pintu masuk 10 GBK pada Sabtu sekitar jam 13.30 WIB, ribuan massa tertahan di pintu masuk. Mereka memilih meneduh di bawah pohon dan juga berjalan.

Tidak hanya yang keluar, tapi massa pendukung juga berebut untuk keluar dari dalam areal GBK, karena di dalam sudah terlalu padat.

Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran padati GBK
Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke GBK
 

Seorang pendukung dari Jakarta Timur, Heni mengatakan, ia bersama pendukung lain juga sempat kesulitan untuk keluar dan sempat ingin melompat pagar.

"Sudah sempat masuk, tapi karena penuh jadi mending keluar saja lebih nyaman di luar," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya anggota Polri yang diduga meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat pernyataan sikap dan testimoni mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Trunoyudo menegaskan bahwa komitmen Polri ialah patuh pada peraturan dan perundang-undangan.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," jelasnya.

Baca juga: Muhadjir sebut kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik

Trunoyudo menambahkan Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.

"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, Trunoyudo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Baca juga: Mahfud sebut kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kumpulan slot gacor、kredit di blibli、gampang cuan slot

Terkait：boneka88、slot terbaik gacor、mpo555 demo、erek erek pelayan、permainan slot yang bagus、situs judi slot gacor、trabas007、rtp win88、agen slot gacor、gacor hari ini slot

---

---

bab terbaru：gacor77 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07