layanan kredivo

Pedang itu menembus sembilan langit

elangslot

Peran agen mendukung program Pemerintah di bidang perumahan******

Jakarta (ANTARA) - Masih banyak yang beranggapan pekerjaan agen properti seperti halnya dengan tenaga penjual pada umumnya, yakni memasarkan produk dengan imbalan insentif, komisi, dan bonus apabila target terpenuhi.

Faktanya tugas agen properti lebih rumit dalam artian tidak sekadar memiliki kemampuan meyakinkan calon pembeli, tetapi juga harus bisa memberikan solusi pembiayaan, memberikan appraisal(penaksiran), menghitung pajak, hingga meneliti aspek legalitas produk properti yang dijual.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat produk properti bukan barang yang murah sehingga peran agen di sini sangat penting untuk mempertemukan keinginan penjual dengan pembeli yang memang membutuhkan rumah, kantor, atau bahkan lahan.

Dengan demikian peran agen dalam hal ini tidak sekadar memasang spanduk, baliho, atau umbul-umbul di depan rumah atau produk properti yang akan dijual atau disewakan tetapi harus memastikan kliennya tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pembeli atau penyewa.

Beberapa pencari rumah, terutama yang seken, lebih memasrahkan kepada agen-agen yang sudah memiliki reputasi untuk memastikan barang yang didapat nantinya tidak memiliki masalah hukum ke depan.

Biasanya agen properti terkemuka sudah bermitra dengan notaris yang terpercaya sehingga transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual bisa langsung closing(selesai) saat itu juga.

Mengingat kemampuan dari agen properti ini khususnya yang sudah bersertifikat, beberapa pengembang rumah terjangkau yang menjadi bagian dari program sejuta rumah pemerintah termasuk BUMN Perum Perumnas juga memanfaatkan profesi ini untuk membantu pemasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun menyebut peran dari agen properti sangat penting untuk mempercepat penyerapan program sejuta rumah.

Setidaknya agen properti bisa menyosialisasikan hunian-hunian terjangkau kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Agen juga memegang peranan penting untuk terwujudnya di pasar sekunder perumahan (seken) sehingga memudahkan pemilik yang akan menjual huniannya dikarenakan membutuhkan uang atau harus pindah ke daerah lain.


Lokapasar rumah

Seiring dengan perkembangan digital saat ini mendorong munculnya lokapasar (marketplace) termasuk dalam hal ini di sektor perumahan.

Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kehadiran lokapasar di bidang properti termasuk sektor rumah ini bakal menggerus keberadaan agen properti.

Steven Milano pendiri perusahaan yang bergerak di bidang agen properti melihat kehadiran lokapasar properti bukan menjadi ancaman tetapi justru menjadi alat untuk memudahkan penjualan.

Kehadiran lokapasar membuat agen properti memiliki pasar yang lebih luas hingga menjangkau pelosok-pelosok Tanah Air.

Tak hanya itu tipikal pembeli muda usia 25-40 tahun lebih suka mencari dari internet menjadi pasar tersendiri melalui layanan lokapasar.

Namun Steven mengingatkan ada hal-hal yang tidak dapat menggantikan fungsi dari agen sampai saat ini yakni menjadi jembatan untuk mempertemukan harga antara pembeli dan penjual.

Agen properti bisa saja memberikan saran kepada penjual bahwasanya harga yang ditawarkan terlalu mahal atau malah terlalu murah atau mengajukan penawaran kepada pembeli untuk bersedia menaikkan harga hingga terjadi kesepakatan.

Hanya, belum seluruh agen properti memanfaatkan layanan lokapasar terutama yang usianya di atas 50 tahun serta belum terlalu menguasai perkembangan teknologi digital.


Pencarian

Beberapa perusahaan penyedia lokapasar properti mengakui peran agen tidak bisa ditinggalkan di tengah kemajuan digital seperti sekarang ini.

Vice presidensalah satu perusahaan penyedia lokapasar di Indonesia Faizal Abdullah mengakui sudah tidak zamannya pembeli berkeliling mencari rumah.

Saat ini calon pembeli rumah lebih suka mengintip dulu di lokapasar untuk mengetahui spesifikasi detail barulah melihat lokasi sebelum memutuskan untuk membeli.

Namun kehadiran agen properti ini, jelas Faizal, juga tidak bisa ditinggalkan karena ibarat nelayan mereka ini yang paling berperan untuk menebar jaring rumah dan produk properti lainnya untuk dimasukkan ke lokapasar.

Seperti untuk mencari rumah di Jakarta yang lahannya sudah sangat terbatas, peran dari agen menjadi sangat penting. Bahkan mereka mampu mendapatkan rumah dengan lebar 3x10 meter.

Saat ini banyak warga yang mencari rumah mungil di Provinsi Jakarta meski dalam waktu dekat sudah tidak menjadi Ibu Kota RI. Tentunya yang menjadi daya tarik karena provinsi ini masih menyediakan iklim bisnis yang menarik dan mencari pekerjaan.

Tren rumah di kota padat penduduk seperti Jakarta, yang paling diminati adalah hunian mungil dan apartemen. Generasi sekarang ini tidak lagi mempersoalkan rumah yang luas.

Mayoritas rumah hanya untuk berkumpul anggota keluarga inti suami, istri, dua anak. Sementara untuk sehari-hari lebih banyak beraktivitas di tempat pekerjaan dan sekolah. Praktis bisa berkumpul di rumah beberapa jam saja.

Mayoritas pencari rumah di Jakarta mensyaratkan lokasi yang strategis, dekat dengan transportasi publik, serta yang paling penting lingkungan yang aman.

Untuk parkir kendaraan juga tidak perlu lahan yang luas mengingat ukuran kendaraan yang beredar di Jakarta juga semakin mungil mengikuti perkembangan.

Aspek yang terakhir ini yang memang sulit untuk diketahui pencari rumah serta hanya dimengerti agen properti yang sebelumnya sudah melakukan appraisalsecara menyeluruh termasuk soal keamanan lingkungan.

Termasuk unit mungil apartemen di Serpong, Tanjung Barat, dan Margonda, Depok, kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI juga laris dicari pencari rumah dari kalangan keluarga muda.

Keberadaan agen dan penyedia lokapasar ini memiliki peran penting untuk menjembatani kepada calon konsumen untuk menunjukkan masih ada unit yang terjangkau dan layak di tengah kota pada Jakarta serta tentunya aman dari aspek legalitas.

Soal aspek legal ini juga menjadi syarat utama perusahaan penyedia lokapasar yakni unit yang tercantum harus dipastikan lolos pemeriksaan kualitas terlebih dahulu.

Aspek legal ini penting mengingat sejak pemerintah memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTB) pada tahun 2024 tren transaksi rumah mengalami kenaikan.

Mayoritas pembeli memang pencari rumah untuk dihuni termasuk di Jakarta sehingga aspek legal ini menjadi pertimbangan penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Aspek legal ini di antaranya surat dan sertifikat kepemilikan dan tentunya aspek perpajakan serta memastikan tidak ada tunggakan terkait rumah yang akan dijual tersebut.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu iblis

kredit di lazada tanpa dp

Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja******

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

slot gacor cashback 100

Periset BRIN sebut drainase Jakarta tak sanggup tampung hujan ekstrem******

Jakarta (ANTARA) - Periset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin mengatakan genangan air yang melanda sebagian wilayah di Jakarta dipicu akibat hujan ekstrem yang turun dengan intensitas mencapai 157 milimeter. "Banjir di Kelapa Gading dan utara Jakarta kemarin membuktikan kapasitas drainase Kota Jakarta sudah tak sanggup menampung 150 milimeter," ujarnya melalui akun X yang dikutip di Jakarta, Jumat. Pada awal tahun 2020, kata Erma, Jakarta pernah mengalami banjir besar akibat tanggul jebol karena tak mampu menampung hutan ekstrem lebih dari 300 milimeter. Menurutnya, saat ini hujan dengan intensitas 150 milimeter per hari sudah dapat membuat banjir karena luapan daerah aliran sungai tanpa ada kasus tanggul jebol yang menandakan kapasitas drainase menurun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan banjir merendam setidaknya 38 ruas jalan di Jakarta pada Kamis (29/2/2024). Ketinggian air bervariasi antara 10 sampai 120 sentimeter. Banjir cepat surut berkat pompa air bergerak dan rumah pompa air yang digunakan oleh petugas BPBD DKI Jakarta. Rumah Pompa Air Sentiong di Jakarta Utara yang dioperasikan petugas BPBD mampu mengalirkan air sebanyak 50 ribu liter per detik.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan Jakarta termasuk sebagai daerah yang berpotensi masih mengalami dampak intensitas hujan ekstrem seperti banjir selama sepekan ke depan pada 1-8 Maret 2024.

Hujan ekstrem itu dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer, seperti masih aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dalam periode tersebut.

Baca juga: 47 warga Rawa Terate mengungsi akibat banjir

Baca juga: BMKG: DKI Jakarta berpotensi terdampak hujan ekstrem sepekan ke depan

Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi

Baca juga: Puluhan warga di Tegal Alur Jakbar mengungsi akibat banjir

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Anda harus memanggil saya dewi

nusa188

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak Hantu yang Salah

slot gacor 2022 resmi

PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan******

Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial

Jakarta (ANTARA) - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari holdingBUMN Danareksa menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika transaksi keuangan di Indonesia.

Dalam diskusi panelEconomic Outlook2024 dengan topik seputar sektor teknologi yang digelar di Jakarta, Kamis (29/2), Jalin menekankan upaya dalam merespons tren transaksi keuangan yang kian mengarah ke platform mobiledan digital.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan hingga Desember 2023, transaksi QRIS mencapai Rp225 triliun dengan total merchantsebanyak 30,41 juta.

Hal itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital terus bertumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi disebutkan jumlah transaksi di ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat ke layanan mobiledan digital. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ATM sebagaicash point.

Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

Ario Tejo Bayu Aji menilai fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang.

Menurutnya, sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, fokus Jalin tidak hanya memperluas penetrasi di ranah digital, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan uang tunai yang masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

"Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial, sesuai visi kami menjadi National Digital Highway," ucap Ario.

Ia juga mengatakan sinergi yang baik antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP), penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) akan dapat memperluas akseptasi layanan keuangan digital seperti QRIS, sembari tetap memaksimalkan peredaran uang tunai yang ada di masyarakat.

Selain itu, Ario mengungkapkan Jalin juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) AI secara bertahap.

"Penggunaan AI dan machine learningakan membantu Jalin dalam memberikan insightberupa predictive analysiskepada industri perbankan,fintechserta pemerintah melalui kementerian terkait dalam menentukan keputusan strategis agar terjadi efisiensi di dalamnya," ujar Ario.

Baca juga: Danareksa kejar laba bersih konsolidasi 2023 sentuh Rp1,3 triliun

Baca juga: Danareksa alokasikan investasi Rp3 triliun untuk suntik anak holding

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

sgp 789 slot

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024