syarat ketentuan kredivo

Grup Peri WeChat

China Operasikan Jalur Baru Kereta Cepat 277 Km, Melintas di Atas Laut******

China  Kereta api cepat pertama yang melintasi lautan, Kamis (28/9). Kereta itu memiliki kecepatan 350 km/jam dan punya jalur melinatasi laut.

Pihak operator mengatakan kereta berkecepatan tinggi ini akan beroperasi di Provinsi Fujian, China Timur. Kereta akan menghubungkan Fuzhou dan Xiamen.

Provinsi Fujian yang terletak di pantai tenggara China ini memang memiliki sumber daya budaya dan pariwisata yang luas. Daerah ini juga terkenal karena memainkan peran penting dalam hal keterbukaan negara tersebut.

Dengan beroperasinya kereta berkecepatan tinggi ini kemungkinan bisa memangkas waktu tempuh hanya dalam 55 menit.

Kereta ini akan melintasi kota Fuzhou, Putian, Quanzhou, Xiamen, dan Zhangzhou. Dengan total panjang lintasan 277 kilometer.

Lihat Juga : China Klaim Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai Prestasi

Jalurnya sendiri telah dibangun sejak 2017 lalu. Kereta ini akan menampilkan berbagai teknologi cerdas, termasuk internet of things, komputasi tepi, hingga sistem informasi geografis.

Semua ini dilakukan untuk memastikan operasional kereta berjalan aman.

seribu pemburu

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Cahaya Suci Wilayah Bintang

BPJS Ketenagakerjaan Borong 6 Penghargaan di Ajang TBCCI 2023******

BPJS Ketenagakerjaan sukses memborong enam penghargaan bergengsi berkat Layanan Contact Center 175. Keenam penghargaan itu diraih BPJS Ketenagakerjaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, Selasa (26/9) lalu.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengapresiasi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki. Khususnya Layanan Contact Center, yang menjadi bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberi pelayanan.

"Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

The Best Contact Center Indonesia 2023 menjadi penyelenggaraan ke-17 yang digelad sejak Juni sampai September 2023. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu Program Korporat, Individual, dan Teamwork.

Roswita pun menambahkan, dirinya menyadari tuntutan pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ke depannya akan semakin tinggi. Meski begitu, Roswidta menyatakan kesiapan pihaknua untuk selalu memberikan pelayanan dengan standar yang terbaik kepada seluruh peserta.

"Konsumen kami ini sangat beragam, dari pekerja formal, pekerja informal atau bukan penerima upah hingga ke pekerja Migran yang bekerja di luar negeri," kata Roswita

"Seluruh kanal kami harus memiliki standar pelayanan terbaik, seperti contact center yang telah mendapatkan penghargaan, tentu kami akan selalu jaga kualitasnya," tuturnya.

Karena itu, dia berharap enam penghargaan yang diborong pihaknya dalam ajang The Best Contact Center Indonesia ini dapat memberi motivasi dan semangat tambahan untuk terus melayani.

"Semoga penghargaan yang diterima ini akan semakin menambah motivasi dan semangat seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani peserta," tutup Roswita.

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari solusi rencana merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

"Jadi gini, kalau Kementerian Perhubungan prinsipnya kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kita carikan jalan keluar, karena sebenarnya kalau orang berusaha, sejauh ada win-winmestinya bisa dilaksanakan," kata Budi usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda akan tetap ada usai merger. Sedangkan Citilink dan Pelita Air bakal digabung menjadi satu.

Erick menargetkan proses merger rampung tahun ini atau awal 2024. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lihat Juga : Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi

Lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina akan menjadi lisensi kedua Citilink serta menjadi bagian grup Garuda Indonesia.

Ada dua alasan rencana merger maskapai milik BUMN ini.

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

pewaris keluarga

IHSG Diprediksi Tertekan Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (29/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks berpotensi tertekan di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun, peluang kenaikan dalam jangka pendek masih terbuka mengingat kondisi fundamental perekonomian yang masih cukup kuat.

"Sehingga peluang koreksi dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain yang cukup besar," katanya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, BBNI, BMRI, JSMR, dan LSIP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham bakal melemah hari ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.804 dan resistance 7.118.

"IHSG cenderung akan melanjutkan pembentukan wave b menuju 6.861 sebagai support yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 38,2 persen dari wave a jika hari ini menembus ke bawah 6.900," ungkapnya.

Lihat Juga : Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China

IHSG ditutup di level 6.937 pada Rabu (27/9) sore. Indeks saham menguat 14,02 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,76 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,78 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 276 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.

Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video CNN]