slot tergacor mudah menang

setengah dongeng

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Teten Sebut Sepatu dan Tas Impor Bekas Juga Dilarang Masuk RI******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengungkapkan pemerintah tak hanya melarang imporpakaian bekas, tetapi juga untuk sepatudan tas bekas. Larangan ini sudah diberlakukan sejak delapan tahun lalu.

Teten menyebutkan larangan impor pakaian, sepatu dan tas bekal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, pakaian bekas yang boleh masuk ke dalam negeri berupa bawaan dari warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, seperti pelajar yang menempuh pendidikan di negara lain.

Selain berdampak pada industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

"Ya kan pakaian bekas sama saja seperti sampah. Jadi janganlah, kita bisa pakai produk lokal masih banyak yang bagus," kata Teten.

Ia mengatakan agar pedagang pakaian bekas saat ini tak perlu khawatir kehilangan penghasilan atau mata pencahariannya mati. Sebab, pemerintah telah berkoordinasi dengan pelaku IKM yang siap memasok produk lokal.

"Kalau nanti ditutup sama sekali tidak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

IHSG Layu ke 6.808 Jelang Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.808 pada Kamis (30/3). Indeks saham melemah 30,48 poin atau 0,46 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,86 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 265 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 186 saham lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa mayoritas terpantau di zona hijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,41 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,94 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 1,08 persen.

Tak berbeda jauh, bursa saham Amerika bervariasi. Indeks S&P 500 naik 1,42 persen, indeks NYSE naik 1,17 persen dan NASDAQ Composite naik 1,79 persen.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Pengusaha Siap Bayar THR Lebaran 2023 Tepat Waktu dan Tanpa Dicicil******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap dan mendukung keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaanmembayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 tepat waktu dan tanpa dicicil.

Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar THR pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum Lebaran dan tak boleh dicicil. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

"Saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insyaallahbisa kita bayarkan, mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar tanggal 18 April, tapi kemungkinan tanggal 17 bisa dibayar," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Rabu (29/3).

"Kadin sambut baik untuk surat edaran ini, kami taat," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz Wuhadji.

Menurutnya, sebelum surat edaran dari Kemnaker terbit, para anggota Kadin memang sudah menyiapkan dana THR dalam rencana kerja anggaran tahunan, sehingga tidak ada kendala.

"Tanpa kita mendahului SE itu, pengusaha jauh-jauh bulan dan hari sudah proyeksi dan cadangkan THR. Karena kita pahami ini sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016," jelasnya.

Namun, Adi mengimbau sebaiknya pemerintah memikirkan usaha kecil dan usaha mikro yang kemungkinan besar belum bisa membayar THR tepat waktu. Sebaiknya pelaku usaha kecil ini diberikan keringanan.

"Tapi kita paham nggak semua pengusaha besar, hanya sekitar 3 persen. Sisa 97 persennya lebih usaha kecil dan usaha mikro, yang kemungkinan THR itu belum dicadangkan. Di antaranya pasti ada yang nggak mampu. Jadi jangan semua dianggap mampu," katanya.

"Itu imbauan kami, agar usaha kecil dan usaha mikro bisa diperhatikan kemampuannya. Kami di Kadin akan taat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Zulhas Respons Viral Baju Bekas Sitaan Diduga Dibawa Pulang******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengomentari viral dugaan polisi menyimpan barang sitaan berupa baju bekasimpor ilegal.

"Oh gak boleh (bawa pulang barang sitaan baju bekas impor ilegal), kata Zulkifli Hasan singkat saat ditemui di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Namun, Zulhas menolak berkomentar lebih jauh saat ditanyai soal sanksi yang diberikan jika terbukti pelanggaran tersebut terjadi.

"Saya sudah minta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) untuk cek kebenarannya," kata Agus kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, viral sebuah tangkapan layar status WhatsApp seseorang menampilkan barang bukti kasus perdagangan baju impor bekas ilegal di media sosial.

Dalam tangkapan layar tersebut, tertulis cerita bahwa si pembuat status WhatsApp itu bakal diberikan baju lebaran dari barang sitaan tersebut.

"Ngakak banget punya aa katanya 'nggak usah beli baju Lebaran. Di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang. Risiko punya aa kerja di Dirkrimsus ya gini," tulis caption status WhatsApp yang viral tersebut.

Sementara itu, Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan penyidik dilarang menyalahgunakan barang bukti pengungkapan suatu perkara. Ia menyebut ada sanksi bagi mereka yang nekat melanggar aturan tersebut.

Pengembangan diri para bos hiburan

Klaim Swasembada Beras RI Hingga Wacana Impor Beras 2 Juta Ton Lagi******

Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Kendati demikian, Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

Direktur Utama Budi Waseso pun sudah mengonfirmasi penugasan impor beras tersebut.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu.

Saat itu, Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real" ucapnya.

Namun, terkait penugasan impor 500 ribu ton tahun lalu kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR, Senin (27/3).

[Gambas:Video CNN]