angka jitu all pasaran

Darah kerajaan

RI Masih Impor Cangkul dari China hingga AS Meski Jokowi 'Ngamuk'******

Indonesia ternyata masih mengimpor cangkul dari Chinahingga Amerika Serikat (AS). Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berang dan protes soal impor cangkul itu pada 2019 lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, impor cangkul dilakukan dari beberapa negara, seperti China, Jepang, Malaysia, Australia, hingga Amerika Serikat.

Pada 2019, Indonesia mengimpor cangkul sebanyak 292.985 kg senilai US1.508 atau setara Rp1,69 miliar (asumsi kurs Rp15.198 per dolar AS) dari China dan Jepang.

Tahun berikutnya, Indonesia kembali mengimpor cangkul dari China dan Malaysia sebanyak 37.128 kg dengan nilai yang menurun jadi US.297 atau setara Rp308 juta.

Sementara itu, Indonesia tercatat berhenti mengimpor cangkul pada 2021. Kendati, RI kembali mengimpor cangkul pada tahun lalu dari Australia dan AS meski jumlahnya kecil sebanyak 38 kg saja atau senilai US4 alias setara Rp3,8 juta.

Namun, BPS mengatakan data tersebut adalah total dari impor cangkul dan garu.

"Tidak ada impor cangkul dan garu (HS 82013010) sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Selama 2022, impor cangkul dan garu hanya ada pada Juni (US3) dan Juli (US1)," ungkap Direktur Statistik Distribusi BPS Efliza saat dikonfirmasi.

Presiden Jokowi sempat dibuat keheranan dengan data impor cangkul RI. Ia bahkan mencibir keuntungan yang diperoleh negara pengekspor cangkul dari aktivitas impor yang dilakukan RI.

"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di JCC, 6 November lalu.

Saat itu, Jokowi mengatakan RI masih mencatat defisit transaksi berjalan. Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan (CAD) per kuartal II 2019 mencapai US,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). CAD itu membengkak 21 persen dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar US,97 miliar.

Ironisnya lagi, impor juga menghilangkan ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, Jokowi menegaskan seharusnya pengadaan barang dan jasa di dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk membangun industri-industri kecil yang berkaitan, termasuk cangkul.

"Saya minta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. Persulit barang impor itu. Setop lah (impor). Ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah tapi impor, saya lebih senang beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal," tegas Jokowi kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp56 M ke Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mengaku telah mencabut gugatan perdataterhadap 18 konsumen Meikarta senilai Rp56 miliar.

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak yang mengawasi proyek Meikarta.

"Kami sudah cabut (gugatan). Kami memerintahkan MSU untuk mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu tapi baru efektif hari ini," ujar Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Pada 2023, penyerahan apartemen ditargetkan mencapai 2.200 unit, 3.000 unit pada 2024, 3.000 ribu unit pada 2025, 3.100 unit pada 2026, dan sisanya 1.997 unit pada 2027.

Ketut juga menjelaskan bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan. Ia menjelaskan proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Lihat Juga : Profil Filianingsih Hendarta yang Baru Terpilih Deputi Gubernur BI

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

produser superstar

KAI Mulai Jual Tiket KA Lebaran Mulai 26 Februari 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImenjual tiket kereta api (KA) angkutan Lebaran 1444 H mulai 26 Februari 2023 mendatang.

Khusus penjualan tiket angkutan lebaran kali ini, perseroan menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan.

Dengan begitu mulai 26 Februari, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan 12 April 2023.

"KAI mengajak masyarakat agar menggunakan kereta api sebagai transportasi di masa angkutan lebaran yang aman, nyaman, dan tepat waktu," kata Joni melalui keterangan resmi, Kamis (16/2).

Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Perusahaan mengingatkan calon pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, rute, serta data diri pada saat melakukan pemesanan.

Joni mengimbau pelanggan merencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju stasiun. Jangan sampai keliru dan akhirnya tidak bisa mudik Lebaran.

Dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Joni pun mengatakan KAI bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan kegiatan Ramp Check atau inspeksi keselamatan Standar Pelayanan Minimum di seluruh wilayah operasi KA. Sementara, para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

DPR Bakal Panggil John Riady Bulan Depan, Bahas Meikarta******

Komisi VI DPRakan memanggil CEO PT Lippo Karawaci TbkJohn Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

Hal ini lantaran DPR masih belum menemukan penjelasan yang detail usai rapat dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar pada Senin (13/2).

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

Sementara itu dalam rapat tersebut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak induk pengembang proyek Meikarta mengaku bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan.

Hal ini lantaran proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta******

CEO PT Lippo Karawaci John Riady rencananya bakal dipanggil oleh DPR terkait polemik pembelian apartemen Meikartayang hingga kini kasusnya tak kunjung usai. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok.

Siapa sebenarnya John Riady sehingga ia disangkutpautkan dengan masalah Meikarta?

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady.

John memulai karier di usia 20 tahun di sebuah perusahaan investasi di Kota New York, Amerika Serikat (AS) usai menamatkan pendidikan Filsafat Politik dan Ekonomi di Georgetown University.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Tawaran itu pun ia sanggupi dan pulang ke Indonesia.

John Riady akhirnya mengelola Globe Media Group yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan, dan Jakarta Globe.

Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan melanjutkan sekolah S2 di AS. Kali ini, John mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti tata negara, hukum, hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Namun, hal ini hanya ia lakukan beberapa tahun saja.

Berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). Nantinya, MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]