judi slot388

Keseharian saya

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Seorang pencuri ulung

Gajian Tiba, Saatnya Beli Produk Elektronik Impian di Transmart******

Gajian tiba, saatnya bawa pulang produk elektronik impianmu di Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale bali lagi, Minggu (28/1).

Transmart kasih diskon besar-besaran untuk aneka produk terpilih, salah satunya elektronik seperti LED TV, AC, sampai kulkas.

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon

Berikut ini daftar produk elektronik yang diskon di Transmart Full Day Sale.

• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.
• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit. Diskonnya Rp2.169.800.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Diskonnya Rp1.499.800. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit. Diskonnya sampai Rp2.099.800. Bonus pipa dan instalasi standar. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Diskonnya sampai Rp3.249.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Diskonnya sampai Rp3.409.800. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

Jangan lupa bayar belanjaannya menggunakan metode pembayaran dengan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah supaya dapat harga spesial produk elektronik.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap boothyang ada di gerai Transmart.

Pesta diskon ini berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Siap-siap ke Transmart besok dan bawa pulang produk elektronik impianmu!

Bunga mekar di Jinxiang

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Qin Jianji

Erick Thohir Klaim Vietnam Ingin Tiru Food Estate Indonesia******

Menteri BUMN Erick Thohirmenyebut pemerintah Vietnamingin meniru program lumbung pangan atau food estate seperti Indonesia.

Hal itu disampaikan saat Erick menceritakan kunjungan kerja ke Vietnam untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Saya kemarin baru ke Vietnam sama Pak Jokowi. Vietnam bilang, 'Pak Jokowi saya mau ikutin Indonesia bikinfood estate'," kata Erick dalam acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik, Sabtu (3/2) kemarin.

"Kita bilang, kan (Vietnam) sudah swasembada. 'Nggak, kita (Vietnam) tetap mau bikin 1 juta hektare padi bersih' Padi bersih? Artinya padi yang di mana airnya tidak adachemicaldi pengairannya," ujarnya.

Menurut Erick, produksi lumbung pangan Vietnam akan diekspor ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

"Energinya hijau, pupuknya organik. Ini buat pasar Eropa dan Amerika Serikat mereka bilang. Mikirnya sudah ke sana," terangnya.

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Erick menilai food estate adalah suatu keharusan. Terlebih, ia memprediksi jumlah penduduk Indonesia akan naik mencapai 315 juta dan perlu diberi makan.

Adapun komoditas yang bisa dikembangkan cukup beragam mencakup padi, gula, hingga jagung.

"Food estate adalah suatu keharusan. Apakah nanti padi, gula, jagung, karena itu ketahanan ekonomi bagian kita juga. Ini yang kita mau. Kita harus juga berkaca dari negara lain. Mereka bisa, kita harus bisa," tutup Erick.

Proyek food estatemerupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food estatemasuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Namun, program tersebut mendapat kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

"Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus kepada CNN Indonesia beberapa waktu lalu.

Program tersebut juga mendapat kritik dari Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD dalam debat pilpres keempat pada Minggu (21/1) lalu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Gak Rugi Beli Sepeda Listrik di Transmart, Diskonnya Jutaan Rupiah******

Transmart Full Day Sale kembali lagi hari ini, Minggu (21/1) dengan diskon gede-gedeannya hingga 50% + 20%.

Salah satu produk yang didiskon gede di Transmart yaitu sepeda listrik. Diskonnya bahkan sampai jutaan rupiah. Penasaran apa saja unitnya, kan?

Lihat Juga : Transmart Kini Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Segar, Mampir Yuk

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex dari harga normal Rp7.200.000, diskon jadi Rp5.472.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.728.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.500.000, diskon jadi Rp5.760.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.740.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale!