barcatoto

Satu kehidupan

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Permainan kiamat akan datang

Resmi Akuisisi MPHG, Kini Artotel Grup Kelola 100 Hotel Lebih******

Artotel Group mengakuisisi manajemen operator hotel Milestone Pacific Hotel Group (MPHG). Langkah ini tentunya memperkuat posisi Artotel Group menjadi manajemen operator hotel terkemuka di Indonesia.

Adapun PT Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) merupakan manajemen operator hotel yang memiliki enam brand yaitu Maxone, Nite & Day, Zia, Ruma Ruma, Marc, dan One of a Kind.

Dari enam brand itu mengelola 45 hotel yang berada di beberapa provinsi dan daerah tingkat dua di Indonesia. Hotel-hotel yang dikelola MPHG menyasar pasar kelas menengah dan ekonomis.

Perkembangan pesat yang dilakukan artotel Group ini dapat diraih dalam waktu tiga tahun. Di mana pada 2020 perusahaan ini baru mengelola 17 hotel dan mengalami masa yang penuh tantangan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memukul sektor Pariwisata Indonesia dan dunia.

Namun, berkat keyakinan Industri pariwisata Indonesia punyaa posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara karena keindahan alam Indonesia serta warisan budaya ramah tamah, Artotel Group berhasil mendapat dukungan dari para investor yang percaya dengan kemampuannya sebagai manajemen operator hotel lokal yang handal dan dapat menjadi perusahaan Indonesia yang bersaing di kancah Internasional.

Oleh karena itu, Artotel Group berhasil bangkit dengan melakukan berbagai tindakan ekspansi bisnis secara agresif sejak 2021, seperti membeli perusahaan pemegang lisensi utama distribusi brand Internasional Kyriad di Indonesia, serta melakukan strategi akuisisi kepada brand-brand lokal terkemuka Indonesia, seperti Dafam dan Maxone.

Kesuksesan ini tidak akan berhenti sampai di sini meskipun telah mengelola lebih dari 100 hotel. Karena masih ada 50 proyek hotel baru lainnya yang akan segera dikelola Artotel Group mulai kuartal pertama 2023 hingga 2025.

Founder & CEO Artotel Group Erastus Radjimin mengatakan, keberhasilan yang diraih dengan mengelola 100 hotel tidak membuat pihaknya lupa diri.

"Justru hal ini menjadikan tanggung jawab kami yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kami," kata Erastus Radjimin dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).

Pelayanan terbaik itu, kata Erastus Radjimin, bukan hanya diberikan kepada para tamu atau pelanggan. Namun juga kepada para pemilik hotel, karyawan dan juga mitra kerjasama.

"Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan hotel dan kesejahteraan stakeholder," ujar Erastus.

Strategi bisnis itu berbasis teknologi yang bertujuan kegiatan operasional hotel menjadi efisien dan efektif demi kepuasan para tamu. Lebih dari itu meluaskan jaringan distribusi jaringan hotel untuk meningkatkan pendapatan setiap hotel yang dikelola.

Dalam mendukung strategi bisnis ini, pihaknya menggalakan program loyalti, Artotel Wanderlust. Program ini merupakan bentuk penghargaan kepada para tamu.

Program ini bukan hal yang baru dilakukan di jaringan hotel. Sebab, program ini sudah mulai diterapkan sejak awal 2022 dengan nama Artotel Circle yang telah menghimpun 250.000 tamu yang setia dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Artotel Wanderlust pihaknya akan memberikan banyak kemudahan untuk para tamu dalam hal pemesanan kamar dan tempat untuk bersantap dengan penawaran harga yang sangat baik.

"Para tamu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, mulai dari poin reward hingga berbagai hak istimewa yang dapat dinikmati di jaringan hotel kami," ujar Erastus.

Seiring dengan proses integrasi yang dilakukan untuk menyelaraskan 100 hotel yang dikelola, Artotel Group melakukan pembaruan pada situs resminya, artotelgroup.com untuk menjadi situs yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh para tamu dalam melakukan pemesanan kamar serta memberikan jaminan harga kamar yang terbaik.

Ahli alkimia

Mengenal Nassim Road, Tempat Taipan RI Beli Rumah Rp2,3 T di Singapura******

Konglomeratasal Indonesia dikabarkan membeli tiga hunian mewah di Singapurasenilai 206,7 juta dolar Singapura atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura). Hunian itu terletak di kawasan Nassim Road.

Hunian tersebut dibeli dari Cuscaden Peak Investments, perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN Singapura, Temasek Holding. Di mana tiga hunian mewah tersebut berasa di kawasan Nassim Road.

Secara rinci, hunian mewah ini masing-masing berlantai dua dan memiliki nomor 42, 42A dan 42B di Distrik 10. Harga rumah itu diketahui 4.500 dolar Singapura per kaki persegi.

Nassim Road adalah rumah bagi hanya 62 dari 2.800 bungalo kelas bagus di pulau itu. Mansion atau vila memiliki ukuran petak minimal 1.400 meter persegi, dengan luas rumah tidak lebih dari 35 persen dari luas lahan. Meskipun disebut bungalo, penghuni dapat memiliki sebanyak dua lantai di atas tanah.

Mengenai nama Nassim Road, itu diberikan berdasarkan rumah keluarga Yahudi kaya bernama Nassim Lodge yang dibangun pada 1850-an.

Sebelum jadi kawasan elite, Nassim Road merupakan salah satu daerah berhutan yang rimbun. Kemudian, pada masa pemerintah kolonial Inggris, kawasan itu dibangun properti mewah, bukan hanya bungalo kelas bagus, tetapi juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi keinginan para pejabat tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, hunian di kawasan Nassim Road menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya.

Melansir Channel News Asia, penduduk Nassim Road saat ini di antaranya keluarga kerajaan Brunei dan kesultanan di Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Nassim Road.

Jepang, Rusia, dan Filipina juga dikabarkan memiliki kedutaan besar di kawasan itu.

Properti dipandang sebagai kemewahan tertinggi di Singapura, negara di mana 80 persen penduduknya tinggal di flat perumahan umum. Rumah Nassim Road dianggap sebagai tingkat ultra-prima.

Menurut Wong dari Realstar Premier, terlepas dari permintaan, beberapa bungalo kelas bagus di Nassim Road kosong. Sebagian besar pemilik ingin mempertahankannya meskipun mereka tidak tinggal di sana karena langka dan bergengsi.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baruyang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build uparea dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest cityatau kota hutan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]