agen slot terpercaya gacor

Tidak ada tulang terminal

togel up

Sejarawan ungkap siasat Soeharto pertahankan posisi Presiden RI******

Jakarta (ANTARA) - Sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan Soeharto banyak melakukan siasat agar bisa mempertahankan posisi sebagai Presiden RI dengan periode panjang setelah melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno.

Hal itu disampaikan Asvi dalam acara Bedah Buku: NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.

Awalnya, Asvi menjadi sejarawan yang percaya Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno dari peristiwa 1 Oktober 1965 sampai di dapuk menjadi pemimpin Indonesia pada 1968.

"Jadi, saya melihat periode 1 Oktober '65, 11 Maret '66, sampai '67, Soeharto menjadi pejabat presiden, dan '68 menjadi presiden penuh, ini suatu rangkaian peristiwa yang kalau kita lihat suatu kudeta merangkak," kata Asvi dalam diskusi.

Dia mengatakan Soeharto setelah menjabat Presiden kedua RI melakukan beragam manuver untuk melanggengkan kekuasaan.

Misalnya, kata Asvi, Soeharto memundurkan pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan MPR pada 1968 demi memungkinkan pria berjuluk Smiling Generalitu mematangkan konsolidasi politik.

"Nah, yang dilakukan Soeharto itu memundurkan pemilu itu karena tidak cukup waktu melaksanakannya. Maka pemilu itu diadakan '71, jadi cukup waktu tiga tahun itu, waktu yang intensif digunakan oleh Soeharto untuk memenangkan, bukan hanya memenangkan, membuat infrastruktur kekuasaan sampai pada '71 itu," ujarnya.

Selain mematangkan konsolidasi, sambung Asvi, Soeharto juga menyingkirkan lawan ketika pemilu dimundurkan dari 1968 ke 1971.

"Ini berkaitan menyingkirkan orang-orang yang dianggap bahaya meskipun mereka sudah di penjara, itu ke suatu tempat terpisah dari masyarakat," jelas pria kelahiran Sumatera Barat itu.

Asvi mengatakan pemerintahan era Soeharto juga melakukan intervensi politik ke Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno.

Rezim Soeharto awalnya menyingkirkan Hardi Subeno yang dianggap berbahaya bagi rezim apabila mantan Dubes RI untuk Vietnam itu menjadi pimpinan PNI.

Rezim Soeharto, kata dia, mendorong Hadi Subeno menjadi Ketua PNI meskipun kalkulasi terhadap aksi politik tersebut keliru.

Sebab, Hadi yang pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah, belakangan kritis ke Golkar dan pemerintah setelah menjadi Ketua PNI pada 1971.

"Nah, karena itulah pada 20 April 71 tiba-tiba Hadi Subeno meninggal, tiga bulan sebelum pemilu pada '71. Jadi, ini cerita bagaimana bisa itu terjadi pembunuhan seperti itu dan kita tahu pembunuhan itu bukan hanya ke aktivis, tetapi menyebabkan di antara jenderal berkonflik, kita tahu Ali Moertopo pada '74 berkonflik dengan Soemitro yang melahirkan peristiwa Malari," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Roh Kaisar yang Biadab

cara mengecek pin kredivo

Bahlil Klaim Sudah Ada 228 Komitmen Investasi Masuk ke IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 228 komitmen atau Letter of Intent (LoI) yang masuk ke Ibu Kota Nusantara(IKN).

Menurutnya, jumlah ini masih akan bertambah karena banyak investor yang tertarik masuk ke IKN.

"Tentang IKN, IKN sampai sekarang sudah di tanda tangan LoI 228 perusahaan," ujar Bahlil dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6).

Saat ini pemerintah memang sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan investasi dan insentif untuk investor. Sehingga, ia meyakini komitmen yang sudah masuk akan terlaksana.

"Kalau ditanya seberapa serius mereka, nanti sekarang ini lagi dibangun infrastruktur dasar, yang itu di-coverAPBN. Begitu selesai, baru investasi realnya masuk," jelasnya.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tuding Anak Buah Sri Mulyani Halangi Bayar Utang Rp800 M

Menurut Bahlil, begitu pembangunan infrastruktur dasar IKN selesai dibangun. Komitmen investor akan difinalisasi.

"Karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan, akan direncanakan mulai masuk Agustus-September tahun ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/fby)

Pedang, Sihir, dan Taksi

aplikasi kredit tanpa kartu kredit

Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

togelhome

Sejarawan ungkap siasat Soeharto pertahankan posisi Presiden RI******

Jakarta (ANTARA) - Sejarawan Asvi Warman Adam mengungkapkan Soeharto banyak melakukan siasat agar bisa mempertahankan posisi sebagai Presiden RI dengan periode panjang setelah melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno.

Hal itu disampaikan Asvi dalam acara Bedah Buku: NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.

Awalnya, Asvi menjadi sejarawan yang percaya Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno dari peristiwa 1 Oktober 1965 sampai di dapuk menjadi pemimpin Indonesia pada 1968.

"Jadi, saya melihat periode 1 Oktober '65, 11 Maret '66, sampai '67, Soeharto menjadi pejabat presiden, dan '68 menjadi presiden penuh, ini suatu rangkaian peristiwa yang kalau kita lihat suatu kudeta merangkak," kata Asvi dalam diskusi.

Dia mengatakan Soeharto setelah menjabat Presiden kedua RI melakukan beragam manuver untuk melanggengkan kekuasaan.

Misalnya, kata Asvi, Soeharto memundurkan pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan MPR pada 1968 demi memungkinkan pria berjuluk Smiling Generalitu mematangkan konsolidasi politik.

"Nah, yang dilakukan Soeharto itu memundurkan pemilu itu karena tidak cukup waktu melaksanakannya. Maka pemilu itu diadakan '71, jadi cukup waktu tiga tahun itu, waktu yang intensif digunakan oleh Soeharto untuk memenangkan, bukan hanya memenangkan, membuat infrastruktur kekuasaan sampai pada '71 itu," ujarnya.

Selain mematangkan konsolidasi, sambung Asvi, Soeharto juga menyingkirkan lawan ketika pemilu dimundurkan dari 1968 ke 1971.

"Ini berkaitan menyingkirkan orang-orang yang dianggap bahaya meskipun mereka sudah di penjara, itu ke suatu tempat terpisah dari masyarakat," jelas pria kelahiran Sumatera Barat itu.

Asvi mengatakan pemerintahan era Soeharto juga melakukan intervensi politik ke Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno.

Rezim Soeharto awalnya menyingkirkan Hardi Subeno yang dianggap berbahaya bagi rezim apabila mantan Dubes RI untuk Vietnam itu menjadi pimpinan PNI.

Rezim Soeharto, kata dia, mendorong Hadi Subeno menjadi Ketua PNI meskipun kalkulasi terhadap aksi politik tersebut keliru.

Sebab, Hadi yang pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah, belakangan kritis ke Golkar dan pemerintah setelah menjadi Ketua PNI pada 1971.

"Nah, karena itulah pada 20 April 71 tiba-tiba Hadi Subeno meninggal, tiga bulan sebelum pemilu pada '71. Jadi, ini cerita bagaimana bisa itu terjadi pembunuhan seperti itu dan kita tahu pembunuhan itu bukan hanya ke aktivis, tetapi menyebabkan di antara jenderal berkonflik, kita tahu Ali Moertopo pada '74 berkonflik dengan Soemitro yang melahirkan peristiwa Malari," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Satu-satunya Dewa Dharma

pinjam uang 10 juta

Erick Thohir Buka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir akhirnya buka suara soal kerugian Sirkuit Mandalika akibat World Superbike (WSBK).

Ia mengakui ada beberapa eventyang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika cukup memberatkan operasional dan karena itu perlu di negosiasikan ulang.

"Ada beberapa eventyang saya rasa memang misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Ya itu hal yang biasa," katanya di Gedung DPR, Kamis (15/6).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila eventtersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Meski masih merugikan, Erick menyatakan MotoGP masih akan tetap dipertahankan.

"Karena itu positif untuk branding sebuah negara," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Tuan Perang Penciptaan

pinjol ojk tenor panjang

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Bandung, CNN Indonesia--

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(csr/agt)