xyz club slot

Sembilan putaran sangat indah

Airport China Dibuka, Sandi Harap Turis WNA Melimpah ke RI******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan mekanisme Electronic Visa on Arrival(e-VOA) akan berdampak signifikan terhadap kemajuan bidang pariwisata.

"Bandara Soekarno-Hatta masuk top 5 di ASEAN dari segi kedatangan," ujar Sandi, dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (14/1).

Dengan ini, e-VOA diharapkan bisa mempermudah proses kedatangan wisatawan mancanegara dan meningkatkan angka kunjungan.

"Dengan dibuka kembalinya lalu lintas internasional di China, maka diproyeksikan akan terjadi peningkatan angka kedatangan WNA," tambah Sandi.

Sebelum pandemi Covid-19, China sendiri menjadi salah satu negara penyumbang kedatangan internasional terbanyak ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kedatangan wisatawan China berada di posisi ketiga (11,10 persen) setelah Malaysia dan Australia.

Sandi menambahkan bahwa saat ini, volume penerbangan internasional semakin tinggi. Pada tahun 2023, ditargetkan sebanyak 7,4 juta perlintasan masuk-keluar Indonesia.

Mencermati potensi yang ada, Sandi berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit kembali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menerapkan metode e-VOA di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Silmy menekankan, imigrasi harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mempublikasikan e-VOA di berbagai tempat yang berpotensi mendorong keterpaparan khalayak terhadap produk keimigrasian.

Menurut Silmy, masih cukup banyak warga negara asing (WNA) yang masih belum memahami mekanisme e-VOA. Padahal menurutnya, mekanisme ini terbilang praktis dan memudahkan.

"Kita harus bersama-sama mempublikasikan e-VOA di semua tempat, bahkan mungkin di pesawat. Jangan hanya di terminal kedatangan dan keberangkatan," ucap Silmy.

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Erick Thohir Blacklist Peserta Rekrutmen BUMN Jika Terbukti Curang******

Menteri Badan Usaha Milik NegaraErick Thohir mengancam bakal mem-blacklistpeserta seleksi calon pegawai BUMNyang terbukti melakukan kecurangan.

Ia memastikan akan menindak tegas segala bentuk praktik kecurangan yang terjadi dalam proses Rekrutmen BersamaBUMN(RBB). Sebab, ia menerima laporan ada peserta yang terindikasi menyewa joki dalam ujian praktik perekrutan pegawai BUMN tersebut.

"Jika terbukti tindakan itu melanggar hukum, maka jangan segan melaporkannya ke penegak hukum. Jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan kami blacklist di BUMN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).

Erick berharap para peserta ujian rekrutmen, yang umumnya generasi muda, menanamkan sikap jujur dan amanah sejak awal. Praktik curang adalah benih sikap buruk yang tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya, serta juga merusak pembangunan karakter bangsa.

"Kita menghadapi tantangan global yang membutuhkan generasi muda yang mau bekerja keras, serta dipandu etika kejujuran sebagai dasar sikap profesionalisme. Mereka yang curang sudah gagal di tahap paling awal," jelas Erick.

Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata membenarkan memang telah menerima laporan aktivitas perjokian dalam sebuah grup aplikasi pesan singkat berkedok bimbingan belajar.

"Berdasarkan penyelidikan, kami mengidentifikasi 39 nama yang tergabung dalam grup tersebut, otomatis seluruhnya gugur, dan bukan hanya digugurkan, namun juga kami blacklist agar ke depannya tidak dapat mengikuti seluruh program lainnya yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN," ujar Tedi.

Ia menyampaikan dari awal rekrutmen bersama telah dilengkapi sistem pengawasan yang dapat mendeteksi aktivitas kecurangan yang dilakukan peserta saat mengerjakan tes RBB secara daring.

Karena itu, senada dengan Erick, ia berharap para peserta bisa mengikuti proses rekrutmen bersama ini dengan jujur.

"Selain kasus perjokian yang sedang ramai diperbincangkan, kami juga menekankan bahwa sejak awal sistem dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis ketika peserta sedang mengerjakan tes. Semisal di layar ada dua orang, melakukan tangkapan layar, menggunakan multi-tab, hingga gerak-gerik mencurigakan semuanya terdeteksi oleh sistem," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

IHSG Bangkit ke 6.688 Disokong Sektor Bahan Baku******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.688 pada Senin (16/1). Indeks saham menguat 46,22 poin atau bertambah 0,70 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.935 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19.688 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 279 saham menguat, 250 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 2,38 persen di level Rp14.908 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 bangkit di 0,40 persen disusul indeks NYSE Composite 0,37 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut menguat 0,71 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas menguat. Indeks DAX di Jerman justru bertambah sebesar 0,19 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis yang menguat dengan persentase 0,69 persen. Sementara, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,63 persen.

Berbanding terbalik, bursa saham Asia mayoritas ambruk. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 1,14 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang melemah 0,06 persen. Hanya indeks Kospi di Korea Selatan plus 1,27 persen.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.