slot logo dewa

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Pemerintah Siapkan 47 Hunian bagi ASN di IKN******

Pemerintah memutuskan akan menyiapkan 47 hunianapartemen di IKN Nusantara bagi para ASN, TNI, dan Polri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5.000," ujar Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari detik.com, Rabu (1/2).

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia nggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjut Basuki.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (nilainya) Rp 9,4 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Jakpro soal Sisa Commitment Fee Formula E Rp90 M: Dalam Proses Bayar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief mengatakan sisa sebesar Rp90 miliar untuk commitment feegelaran Formula E Jakarta masih dalam proses pembayaran.

"Proses pembayaran, dibayarnya dalam proses, iya masih proses," kata Syachrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Ia mengatakan pembayaran sisa commitment feeitu tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta.

Sisa commitment feesebesar Rp90 miliar ini sebelumnya diungkap oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.

Hal itu didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021.

Dirut Jakpro sebelummya, Widi Amanasto mengatakan hasil renegosiasi dengan FEO menyatakan Jakpro memiliki kewajiban membayar commitment fee12 juta poundsterling per tahun.

Artinya, total commitment feeuntuk 3 musim yang harus dilunasi sebesar 36 juta poundsterling.

Sementara, Pemprov DKI baru membayar 31 juta poundsterling atau sebesar Rp560 miliar.

Dengan demikian, Jakpro masih harus membayar sisa kewajiban sebesar 5 juta poundsterling atau sekitar Rp90,7 miliar.

"Itu yang sudah dibayarkan jadi tiga tahun, kan per tahunnya 12 juta poundsterling. Dinego, dari 20 (juta poundsterling) sekian, jadi 12 (juta poundsterling)," kata Widi beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Mentan Jamin Stok Beras Aman Sampai Maret 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras aman sampai Maret 2023. Berdasarkan data yang diterima, stok beras kelebihan 3 juta ton dari kebutuhan.

Ia mengungkapkan data tersebut sudah berdasarkan pencocokan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS),standing cropdan laporan daerah mengenai stok beras pada Januari, Februari, dan Maret 2023.

"Alhamdulillah, sesudah mencocokan semua data ini, kemudian kami faktualisasi dengan laporan 17 provinsi dan tanggapan dari masing-masing kadis dan gubernur, ternyata hasilnya oke. Katakanlah dalam Januari-Maret kurang lebih ada overstockkita tiga juta karena kurang lebih 12 juta ton hasil panen yang ada sekarang ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/2).

Melihat hal itu, ia memastikan stok saat ini yang aman sampai Maret akan bertambah lagi setelah panen raya berlangsung.

"Ingat sampai dengan Maret itu bukan puncak panen loh, puncak panen kita Maret-April-Mei berarti berjalan kesana masih panjang," terangnya.

Ia menjelaskan selama ini data yang digunakan Kementan adalah data verifikasi dari sejumlah pemantauan yang kemudian disampaikan BPS sebagai lembaga negara dalam mengurus data Indonesia.

"Tentu saja rujukan utama yang kita pakai adalah data BPS. Tetapi data satelit yang kami miliki juga membackup. Oleh karena itu hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada, dan ternyata data standing crop kita dengan data yang dari BPS kurang lebih oke," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok beras Indonesia defisit selama enam bulan terakhir.
Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Khusus untuk Januari, produksi beras diperkirakan hanya 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]