sport slot

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Staf Erick Thohir Bersuara soal Keluhan Warga Terhadap LRT Jabodebek******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons keluhan masyarakat terkait LRT Jabodebek.

Ia mengatakan BUMN menerima keluhan masyarakat. Namun, ia meminta agar LRT Jabodebek sebagai produk lokal tetap didukung.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

Menyikapi berbagai kekurangan dalam operasional LRT Jabodebek, Arya mengatakan PT INKA selaku produsen akan dievaluasi. Namun, ia meminta agar perusahaan pelat merah itu terus didukung.

"INKA harus kita kasih kesempatan. Kalau kita enggak seperti ini, sampai kapan pun industri kita enggak bisa maju," katanya.

LRT Jabodebek mengalami sejumlah insiden sejak perdana beroperasi pada 28 Agustus lalu.

Lihat Juga : Syarat Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi

Di antaranya, keterlambatan perjalanan pada Selasa (29/8) karena jarak waktu kedatangan antar kereta yang mencapai 20 menit. Hal itu disebabkan pada frekuensi perjalanan dan keterbatasan jumlah trainset yang dioperasikan.

Lalu, gangguan pintu kereta yang tak bisa menutup dan listrik yang padam di Stasiun Halim pada Rabu (30/8).

Teranyar, LRT Jabodebek juga membatalkan 28 perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api (KA) padaRabu (18/10).

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Bagaimana Kabar Program Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta?******

Asosiasi Sepeda Motor ListrikIndonesia (AISMOLI) mencatat pendaftar program subsidimotor listrik sebesar Rp7 juta saat ini baru menyentuh 8.000 motor dari total kuota untuk 200 ribu motor.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta mengatakan jumlah itu meningkat setelah pemerintah mempermudah syarat penerima subsidi. Sebelumnya pendaftar subsidi baru 2.000-an motor.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Kemudian, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga masih rendah.

"Switchingmasyarakat dari bensin ke listrik memang cukup effortkita lakukan itu, dalam tanda kutip mengajak masyarakat pindah itu kita lumayan masih effort-nya cukup besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menambahkan penyebab lainnya adalah belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah.

"Jadi kalau di daerah itu, dealer sepeda motor listrik yang bisa dengan subsidi itu masih belum merata," imbuhnya.

Pemerintah awalnya menetapkan subsidi motor listrik diberikan hanya untuk penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

Pemerintah kemudian memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Kedua, memiliki KTP elektronik. Ketiga, satu NIK KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik.

Baca selengkapnyadi sini.

Pengubah kehidupan perkotaan

Cuaca Gerah Bikin Gobyos, Beli Aja AC Baru Cuma Rp3 Juta di Transmart******

Belakangan ini cuaca di Indonesia memang lagi gerah-gerahnya sampai bikin gobyos.

Cara paling ampuh biar kembali adem yaitu pasang AC di rumah supaya jadi sejuk. Ragu beli AC karena takut harganya mahal? Tenang, kalau belinya di Transmart Full Day Sale pasti bakal dapat diskon.

Lihat Juga : Kalap, Pengunjung Borong 3 Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Potongan harga tersebut berlaku pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Selain AC, produk elektronik lainnya juga banting harga karena di Transmart Full Day Sale berlaku diskon hingga 50 persen plus ekstra 20 persen bagi pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Produk lain yang didiskon ada Samsung LED TV 55" UHD Smart dari harga normal Rp10.089.000, diskon jadi Rp6.959.200.

LED TV 65" UH Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung dari harga normal Rp11.209.00, diskon jadi Rp7.679.200.

Kulkas SBS 436L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung dari harga normal Rp8.769.000, diskon jadi Rp6.215.200 (harga khusus Pulau Jawa, Bali, Lampung).

Kulkas SBS 436L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung dari harga normal Rp9.239.000, diskon jadi Rp6.639.200 (harga khusus luar Pulau Jawa, Bali, Lampung).

Solusi kepanasan sudah teratasi, tapi masih butuh belanja keperluan lain? Jangan khawatir, semua kebutuhan kamu tersedia lengkap di Transmart mulai dari keperluan harian dapur, buah, aneka daging, sampai baju-baju diskon.

Pastikan bayar belanjanya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya bisa klaim diskon dan bebas belanja sekarang bayar belakangan.

Jadi tunggu apalagi, langsung datang sekarang ke Transmart terdekat di kota kamu karena periode Full Day Sale cuma hari ini aja, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

3 Pemenang Pahlawan Digital UMKM 2023 dari Region Jakarta******

Kemenkop UKM bersama Staf Khusus Presiden Putri Tanjungmenetapkan tiga peserta terbaik dari region Jakarta sebagai Pahlawan Digital UMKM 2023 pada Rabu (25/10).

Peserta terbaik pertama Chickin yaitu teknologi untuk industri perunggasan, peserta terbaik kedua Elevarm yaknistartupAgriTech yang memberikan solusi dan layanan komprehensif untuk mengangkat derajat petani, dan peserta terbaik ketiga Henbuk Store yaitumarket placeyang menjuale-bookmurah di web henbuk.com.

Lihat Juga : Kemenkop UKM-Putri Tanjung Kembali Gelar Pahlawan Digital UMKM 2023

"Sejak awal diselenggarakan, Pahlawan Digital UMKM selalu membuat bootcampuntuk para finalis. Hal ini dilakukan agar mereka dapat pembekalan tentang bagaimana caranya growth strategyyang benar, bagaimana agar dampaknya lebih besar lagi dari tahun ke tahun. Dan yang paling penting bisa dapat akses ke venture dan kolaborator yang bisa memperkuat bisnis mereka," ujar Putri.

CEO Chickin Tubagus Syailendra yang menjadi peserta terbaik pertama Pitching Day mengungkapkan harapannya dari mengikuti program Pahlawan Digital UMKM 2023.

"Harapannya lebih kepada ingin menjadi mitra strategis pemerintah karena industri unggas ini kan protein yang paling affordable, semua orang makan ayam tapi masalahnya peternak itu berhadapan dengan harga pasar yang naik turun," ujar Tubagus pada kesempatan yang sama.

"Maka dari itu kita butuh data visibilitysehingga peternak ayam punya data yang terintegrasi, punya scoring capability, dan kita bisa membantu peternak ayam dapat harga lebih baik lagi, lebih stabil, karena ada stabilisasi terkait suplai di bibit tersebut," imbuhnya.

Lihat Juga : Diikuti Inovator Lokal, Pahlawan Digital UMKM 2023 Kian Inklusif

Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 yang digelar di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta ini diikuti oleh 10 peserta inovator digital yaitu Petani Canggih, Elevarm, Member Toko, Difable Marketer, Myjek, Nikahyuk, Henbuk, On Journey, ReAct, Chickin.

Selama sesi pitchingberlangsung, para peserta inovator digital mempresentasikan bisnisnya di hadapan para dewan juri yang berpengalaman di bidang digital, sekaligus menyampaikan solusinya untuk membantu UMKM.

Para dewan kurator yaitu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Staf Khusus Presiden sekaligus Inisiator Pahlawan Digital UMKM Putri Tanjung, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Direktur Utama LLP-KUKM Leonard Theosabrata, dan Partner Intudo Venture Patrick Yip.

Setelah sesi pitchingdari berbagai region berakhir, dewan juri akan menyeleksi kembali para finalis yang nantinya dipilih sebagai tiga unggulan dan dinobatkan sebagai Pahlawan Digital UMKM 2023 di acara Awarding yang akan digelar Desember mendatang di Jakarta.

Para pemenang Pahlawan Digital UMKM 2023 akan mendapat penghargaan, hadiah, serta didapuk sebagai mitra strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan digitalisasi UMKM.

Pitching Day Pahlawan Digital UMKM 2023 tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga bakal digelar di Solo pada 27 Oktober dan Cimahi pada 2 November.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Pahlawan Digital UMKM ini bisa diikuti di akun Instagram @pahlawandigitalumkm, @kemenkopukm, dan @putri_tanjung.