sensa838

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi, KKP Bahas Revisi Aturan Era Susi******

Pemerintah mengungkap opsi membukaekspor benih lobsteratau benur yang sebelumnya dilarang.

Peluang ekspor benih lobster terbuka usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.

Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.

"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.

Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.

"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Alam Dewa Kegelapan

Citilink Setop Sementara Izin Terbang Pilot yang Diduga Selingkuh******

PT Citilink Indonesia tak memberikan izin terbang sementara untuk pilot diduga berselingkuh dengan pramugari.

Pilot tersebut adalah suami dari seleb TikTok, Ira Nandha. Kasus perselingkuhan ini viral di media sosial setelah Ira membongkarnya sendiri. 

Head of Corporate Secretary & CSR Division Citilink Indonesia Haza Ibnu Rasyad mengatakan pihaknya akan memanggil pasangan selingkuh pilot-pramugari itu untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, penghentian terbang sementara itu agar tidak mengganggu profesionalisme bekerja dan fokus terhadap penyelesaian masalah internal keluarga yang sedang bergulir.

Kasus perselingkuhan pilot-pramugari Citilink ini tengah ramai dibicarakan setelah Ira Nandha membocorkannya di media sosial Instagram, Jumat (29/12).

Ira menyebut sang suami sudah berselingkuh dengan orang yang sama sejak awal pernikahan. Namun, sebelumnya hal itu terus-menerus Ira tutupi.

"Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya enggak suka melakukan ini, tapi aku sudah enggak bisa tahan lagi. Enam kali ketahuan. Lima kali dengan orang yang sama, satu kali orang yang berbeda," kata Ira.

Ira pun mengaku sudah menutupi kasus sang suami selama empat tahun.

"Aku berhasil bertahan empat tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku gak mau hancur sendirian. Kita rasain bareng-bareng ya," tulis Ira.

Lihat Juga : Mahasiswa FH UI Gugat Syarat Calon Kepala Daerah ke MK

Jalan peri berkabut

Hemat Sampai Rp3 Juta, Sepeda Listrik di Transmart Diskon Gede******

Cari-cari sepeda listrik yang bagus tapi murah? Beli di Transmart aja. Apalagi hari ini dan besok gelaran pesta diskon Transmart Full Day Sale balik lagi.

Transmart Full Day Sale kembali dengan diskon gedenya untuk sepeda listrik pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2). Hematnya pun sampai Rp3 jutaan. Gede banget kan, diskonnya?

Lihat Juga : Diskon 20% Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.000.000, diskon jadi Rp8.120.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp2.880.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp8.600.000 per unit. Pembeli hemat Rp3.150.000.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda lipat. Fastron Folding 20 F2302/03 dari harga normal Rp2.299.000 diskon jadi Rp1.319.200. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Sementara Fastron Folding 20 F2302/03 di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp2.529.000 diskon jadi Rp1.399.200.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk ke Transmart sekarang juga! Diskon ini berlaku dua hari saja selama gelaran pesta diskon tersebut berlangsung. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale!

Saya ingin merasuki iblis

Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, kerja di perusahaan milik negara seperti dirinya saat ini jarang diapresiasi meski kinerja baik. Justru sebaliknya, salah sedikit langsung berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Menurutnya, demi kebaikan dan negara, keputusan baik harus diambil.

"Akhirnya saya katakan, mari kita putuskan bersama. Ini (groundbreaking SPBH dan kerja sama dengan pabrikan mobil) adalah keputusan dewan komisaris dan direksi. Tentu kita bukan curang. Kalau korupsi saja bisa berjamaah, masa kita benar-benar untuk negara kita takut?" imbuh Ahok.

Pertamina melakukan groundbreakingStasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Indonesia pada Rabu (17/1) kemarin.

SPBH alias hydrogen refueling station (HRS) pertama ini berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat. Selain menggarap proyek SPBH, Pertamina juga bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen pertama milik mereka akan siap dalam 6 bulan ke depan dan bisa digunakan untuk umum. Bahkan, Pertamina punya 17 titik sumber hidrogen di seluruh Indonesia untuk membangun SPBH lainnya.

"Ini perlu 6 bulan. Kita sudah tidak sabar pengen beli Mirai (mobil hidrogen pabrikan Toyota), bagus sekali loh. Bukan kurang dari 5 menit, kurang dari 3 menit (pengisian di SPBH) dan itu bisa 780 km. Jadi kalau cuma dari rumah ke kantor itu sebulan tidak ngisi-ngisi," tutur Nicke dalam sambutannya.

Ia merinci beberapa lokasi di Indonesia yang sumber hidrogennya dikuasai Pertamina, antara lain ada 4 di Sumatra, 4 di Jawa, 3 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, hingga 2 titik di Papua.

[Gambas:Video CNN]