kredivo online

Chen Pingan, Murong Xue

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Pin Khusus Ibu Hamil KRL Dijual Bebas di Marketplace******

Pin khusus ibu hamil untuk penumpang kereta rel listrik (KRL) dijual bebas di sejumlah marketplace. Padahal, pin tersebut sejatinya diberikan oleh PT KAI Commuter bagi penumpang yang mendaftar.

Pin tersebut khusus diperuntukkan bagi ibu hamil yang akan menggunakan KRL. Pin berfungsi sebagai tanda agar ibu hamil mendapat prioritas tempat duduk.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (16/1), di Tokopedia pin tersebut dijual mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp17 ribu per buah.

Maraknya penjualan pin khusus ibu hamil itu pun disuarakan oleh warganet di Twitter. Warganet itu melaporkan penjualan pin kepada pihak PT KAI Commuter.

Seorang warganet mengaku khawatir jika hal tersebut dibiarkan akan memunculkan sikap skeptis pada penumpang lain dan mengira pin yang dipakai seseorang itu hanya dibeli. Artinya, orang bisa berpura-pura memakai pin agar dapat kursi prioritas.

Menanggapi hal tersebut akun resmi PT KAI Commuter, @CommuterLine mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan pin ibu hamil yang telah disiapkan.

"Selamat siang kak, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Kami imbau untuk rekan commuters dapat menggunakan PIN Ibu Hamil yang telah kami sediakan tanpa dikenakan biaya," tulis KAI Commuter.

Perusahaan juga mengimbau agar ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL melakukan pendaftaran secara online untuk mendapatkan pin.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Petani Terbelah Soal Ancaman RI******

Ancaman Indonesia-Malaysiabakal setop ekspor sawit ke Eropamenuai beragam tanggapan, mulai dari petani hingga pengusaha di Tanah Air.

Ancaman setop ekspor ini imbas dari pemberlakuan UU baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Sebab, Eropa menyimpulkan budidaya sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Oleh sebab itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Fadillah Yusof bahkan disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit ke Eropa ini.

Lihat Juga : Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu langsung pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysia menyetop ekspor sawit ke Eropa ini, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto saat dihubungi.

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

Hanya saja, ia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar menentang kebijakan UE. Darto menilai kebijakan UE itu harus diterima demi memperkuat petani sawit agar memiliki akses pasar.

Ia mengatakan ada 78 persen petani swadaya yang harus menjual ke tengkulak dengan harga murah karena tandan buah segar (TBS) nya dibeli pabrik.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Lawan Eropa

Sedangkan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana pemerintah ini sebagai bentuk manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Menurutnya, jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut kebijakan atau UU yang disusun Eropa, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit.

Lihat Juga : Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit

Ia menegaskan antara supply dan demandharus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

Obat besar

Bahlil Turunkan Tim Selidiki Bentrokan Maut di PT GNI******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menugaskan tim untuk menyelidiki penyebab bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), Morowali, Sulawesi Tengah.

Kendati demikian, Bahlil belum mau berkomentar terlalu jauh mengenai kejadian itu.

"Tim saya lagi saya minta untuk mengecek, apa sih masalahnya yang terjadi. Saya belum mendapatkan laporan komprehensif karena itu saya belum bisa bicara detail masalahnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (17/1).

"Patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok. Mari sama-sama kita cari solusi," ujar Bahlil.

Bentrokan terjadi di area smelter PT GNI pada Sabtu (14/1) malam. Peristiwa ini disebut dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja masuk ke dalam pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja setelah tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Lantaran dihalangi masuk, ratusan pekerja itu lantas melempari dan merusak kantor sekuriti. Mereka pun menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah.

Buntut bentrokan maut tersebut, Kapolri Listyo Sigit mengatakan kepolisian langsung menangkap 71 karyawan yang diduga ikut melakukan perusakan. Dari total pelaku tersebut, 17 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Listyo menyebut Polri telah mengirim dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob ke lokasi PT GNI di Morowali Utara. Saat ini telah ada 548 personel TNI-Polri yang dikerahkan ke lokasi setelah terjadi bentrokan.

"Akan kita tambah dua SSK Brimob dari pusat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Keberuntungan

Harga Referensi CPO Naik ke US0,57 per Ton Selama 16******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) senilai US0,57 per ton selama periode 16-31 Januari 2023.

Harga tersebut juga berlaku untuk tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE).

Besaran harga tersebut naik sebesar US,61 atau 7,17 persen dari periode 1-15 Januari 2023 senilai US8,96 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan saat ini harga referensi CPO meningkat dan kembali menjauhi ambang batas sebesar US0 per MT.

"Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar US per ton dan pungutan ekspor CPO sebesar US per ton untuk periode 16-31 Januari 2023," imbuhnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (17/1).

Budi menjelaskan bea keluar CPO periode 16─31 Januari 2023 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022, yakni sebesar US per ton.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode yang sama merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022, yakni sebesar US per ton.

Nilai BK CPO dan PE CPO tersebut meningkat dari BK CPO dan PE CPO untuk periode 1-15 Januari 2022.

Adapun peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan kebijakan biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar AS, dan penurunan produksi CPO karena musim hujan di Indonesia dan Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Luhut soal Simpang Siur Investasi Tesla: Mereka Minat, Kita Minat******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan meladeni investasi Teslajika perusahaan asal Amerika Serikat itu berminat.

Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadiom Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

"Nanti akan diumumkan setelah difinalkan," ujarnya.

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Sebelumnya, perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla dikabarkan akan berinvestasi di Indonesia. Jokowi pernah mengutus sejumlah menteri ke Amerika Serikat untuk membahas rencana itu.

Sejumlah pemberitaan menyebut Tesla akan segera membangun pabrik di Indonesia. Namun, bos Tesla Elon Musk membantah hal itu.

"Please be cautious about writing articles citing 'unnamed sources', as they are frequently false," tulis Elon di akun Twitter @elonmusk, Kamis (12/1).

[Gambas:Video CNN]