pisauqq

Mati di Siang Hari

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Kemenhub Akan Resmikan KA Makassar******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare segera diresmikan pada Maret ini.

"Makassar-Parepare InsyaAllahdalam waktu dekat di Maret ini akan diresmikan," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia menjelaskan saat ini semua stasiun sudah siap. Adapun unit kereta sedang dalam pengiriman dari Madiun namun terhambat karena ada gelombang tinggi sehingga kapal yang yang membawanya harus berhati-hati.

"Dan kami berharap dengan kendaraan (truk) naik ke atas kereta biaya lebih ekonomis dan biaya operasional truk bisa berkurang jauh terhadap perawatan juga berkurang jauh," ujarnya.

Risal menyebut saat diresmikan nanti, tarif kereta api Makassar-Parepare masih akan gratis. Ia tidak menerangkan lebih detil terkait kapan dan akan berapa harga nikel jika masa uji coba gratis itu berakhir.

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad menyebut tiket kereta api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek kereta api Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Bapanas Kaji Harga Patokan Gabah dan Beras Baru Jelang Panen Raya******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menggodok Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabahdan beras baru menjelang panen raya. HPP gabah kering panen (GKP) saat ini, yakni Rp4.200 per kg, dinilai sudah tak relevan lagi.

Pengkajian ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan perberasan nasional untuk menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan harga dalam menyerap gabah petani. Dari regulator, pengusaha hingga petani memberi masukan soal harga baru gabah dan beras.

"Kami analisis setiap opsi, terutama terkait impact-nya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dikutip dariAntara, Jumat (3/3).

Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan HPP berada di kisaran Rp4.800-Rp5.100 per kg dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp4.850-Rp5.000 per kg.

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp5.550 per kg dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp5.600 per kg.

Sementara itu, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp5.800 per kg dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp5.375 per kg, lalu Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp5.400 per kg.

Arief menjelaskan semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu, setelah dianalisis selanjutnya akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

Dalam penetapannya nanti, kata Arif, pemerintah mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya.

"Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Pasti akan ada pertimbangannya, misal apabila ditetapkan terlalu tinggi bagaimana dampaknya terhadap komoditas lain. Namun yang pasti, HPP GKP harga Rp4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Menperin Sebut Polemik Impor KRL Bekas Diselesaikan Luhut Hari Ini******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan polemik imporgerbongkeretarel listrik (KRL) akan diselesaikan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada JUmat (3/3) ini.

"Besok kami rapatkan, dengan semua. Nanti diundang oleh Menko Marves (Luhut). Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

"Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi," sambung Agus.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor. Tapi izin itu terganjal di Kementerian Perindustrian. Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio khawatir kalau tak segera diselesaikan, permasalahan itu bisa berdampak pada 200 ribu penumpang KRL.

Kendati demikian Agus enggan berkomentar tegas soal alasan Kemenperin mengganjal izin impor yang diajukan oleh KCI tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenperin bertugas mendorong industri dalam negeri.

Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat hingga industri dalam negeri, dalam polemik impor KRL ini.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

Fintech Fazz Financial PHK Karyawan******

Startup fintech, Fazz Financial, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya reorganisasi bisnis perusahaan.

"Sayangnya, kami tidak dapat mengungkapkan angka pastinya karena kerahasiaan bisnis," ujar juru bicara Fazz seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (6/3).

Kebijakan PHK dilakukan setelah mengambil langkah pemotongan biaya operasional dan infrastruktur, termasuk pemotongan gaji sukarela para pendiri dan tim eksekutif senior.

Selanjutnya perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan karyawan terdampak sesuai ketentuan.

Dalam hal ini, karyawan terdampak akan menerima paket pesangon dan masa pemberitahuan sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan kontrak kerja. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan THR, tunjangan kesehatan selama pendampingan, dan pendampingan kesehatan mental.

Fazz Financial merupakan perusahaan hasil penggabungan startup PayFazz di Indonesia dan Xfers.

Pada September 2022 lalu, perusahaan mengumumkan telah mendapatkan suntikan modal senilai US0 juta dari sejumlah investor di antaranya Tiger Global, DST Investment, dan Insignia Vertures Partners.

Dalam pengumuman tersebut, perusahaan mengklaim akan menambah jumlah karyawan dari 800 menjadi 1.400 orang di Singapura, Indonesia, hingga Taiwan.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Isi Lengkap Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang 28 Tahun******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengirim surat ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meminta izin impor KRL bekas dari Jepang.

Berdasarkan surat yang didapatkan CNNIndonesia.com, surat tersebut tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/ AL.105/CU/KCl/lX/2022.

Judul surat yang disampaikan KCI tersebut adalah "Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru".

Berikut isi surat lengkap tersebut yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (IMALTE) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan:

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI di Tempat

1. Merujuk/mempertimbangkan:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Repubtik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

b. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-05.18.0499 tanggal 12 Februari 2018, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 30 (Tiga puluh) Unit KRL Seri 6000 Tokyo Metro dan untuk 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

c. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.19.0698 tanggal 21 Maret 2019, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 256 (Dua ratus lima puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

d. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.20.0737 tanggal 19 Maret 2020, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 120 (Seratus dua putuh) Unit KRL Seri JR205;

e. RJPP PT KCI tahun 2020-2024 perihal Kebutuhan KRL dikarenakan sarana existing yang sudah masuk program konservasi/scrap;

f. Proyeksi jumlah penumpang di tahun 2020-2024 seiring dengan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan penambahan rencana perjalanan KRL di PT Kereta Commuter Indonesia (terlampir).

2. Sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) periode 2020-2024 terdapat kebutuhan penambahan kapasitas angkut penumpang KRL (dengan data terlampir), serta kebutuhan peremajaan KRL Eksisting.

3. Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada butir 2, PT KCI telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT INKA untuk rencana pengadaan sarana KRL Baru mulai akhir tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Adapun di tahun 2023-2024 dibutuhkan ketersediaan sarana KRL untuk kebutuhan peremajaan dan pemenuhan kapasitas angkut sampai dengan selesai produksi KRL Baru dari PT INKA di tahun 2025, dimana mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT KCI memiliki kebutuhan untuk melakukan program konservasi/scrap/peremajaan atas Train Set eksisting yang terdiri dari KRL Seri 05, KRL Seri 6000, dan KRL Seri 7000.

4. Sebagai komitmen PT KCI dalam mengutamakan produk industri dalam negeri, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa PT KCI dalam pengoperasian KRL Bukan Baru terhitung sejak tahun 2009 selalu mengedepankan penggunaan suku cadang yang diproduksi dalam negeri. Beberapa penggunaan suku cadang yang telah diadakan oleh PT KCI melalui badan usaha dalam negeri antara Iain jok kursi penumpang, pembelian AC (Air Conditioning), deadman pedal (peralatan siaga) dan PT KCI secara kontinu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat mendorong pertumbuhan industri produsen suku cadang KRL di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

KCI memohon ke Kemendag agar impor disetujui