cara mendapat uang di shopee

Hati Naga dan Ambisi

Buruh Ancam Penjarakan Pengusaha Halangi Aksi Mogok Nasional******

Buruh mengancam akan memenjarakan pengusahayang melarang aksi mogok nasional5 juta buruh di 100 ribu perusahaan. Mogok nasional rencananya dilakukan pada Juli atau Agustus 2023.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi ini adalah bentuk perlawanan atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Selain itu, buruh juga menggugat Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Dalam beleid tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh.

"Tidak ada alasan pengusaha melarang. Kalau melarang kita akan tuntut penjara perusahaan itu. Makanya mogok nasional diumumkan sebulan sebelumnya agar perusahaan bersiap-siap. Saya belum putuskan, kami rencanakan 3-5 hari (durasi aksi mogok nasional)," tegas Said dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan setop berproduksi dan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Said mewanti-wanti bakal ada penumpukan massa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan outputaksi mogok nasional ini adalah meminta para gubernur, bupati/walikota, serta DPRD setempat untuk membuat surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI. Isi surat tersebut adalah penolakan Perppu Cipta Kerja serta pencabutan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Di tingkat nasional outputnya adalah meminta DPR RI resmi mencabut Omnibus Law Perppu Cipta Kerja yang mereka telah sahkan tanpa melibatkan para buruh dan stakeholderlainnya," tandasnya.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Menhub Batasi Pergerakan Truk Tronton selama Musim Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimengatakan pihaknya bakal membatasi pergerakan truk yang mempunyai 3 sumbu roda/gardan atau tronton selama mudik lebaran 2023.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari hambatan di jalan tol maupun jalan arteri. Pasalnya, tronton acapkali mengangkut barang yang banyak sehingga melaju dengan kecepatan rendah hingga 60 km per jam saja.

Selain itu, tronton juga memiliki ukuran besar sehingga membuat jalanan sempit. Budi menilai hal itu bisa menghambat para pemudik.

Budi pun mengatakan ada pengecualian untuk truk tronton yang mengangkut BBM, hewan ternak, pupuk, hantaran uang, sayur-mayur, sepeda motor pemudik, hingga makan dan minuman.

Meski begitu, ia belum merinci kapan dan di jalanan mana larangan itu diberlakukan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idul Fitri.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Budi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Ia memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Budi menyebut prediksi pergerakan itu disampaikan berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Perjalanan arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 lebaran alias 19 April 2023.

Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Alasan MR DIY Lakukan PHK Sepihak Pada Buruh Harian Lepas******

PT Duta Sentosa Yasa atau MR DIY Indonesia menjelaskan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadapburuh harian lepaslantaran kinerja si pekerja tidak memenuhi kualifikasi perusahaan.

President Director MR DIY Indonesia Cyril Noerhadi menuturkan pemberhentian terjadi karena performa kerja yang tidak sesuai dengan tolok ukur perusahaannya.

"Kami menyesalkan adanya kabar beredar yang kurang berdasarkan fakta lengkap. MR DIY Indonesia tidak melanjutkan perjanjian kerja dengan status kontrak terhadap 25 mantan karyawan dikarenakan performa kerja yang tidak memenuhi tolok ukur kinerja, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan MR DIY Indonesia," ungkap Cyril Noerhadi dalam keterangan tertulis, dikutip dari Detikfinance, Rabu (22/3).

Kendati demikian, MR DIY Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu ketenagakerjaan dengan cara musyawarah mufakat bersama pihak-pihak terkait.

"MR DIY Indonesia akan terus bertindak secara responsif untuk memitigasi isu apapun yang berkaitan dengan bisnis dan karyawan kami untuk terus dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami di Indonesia," ujarnya.

MR DIY dituding melakukan PHK sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022.

Lihat Juga : Sandiaga Uno Jelaskan Kenaikan Harta Rp300 Miliar

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022. Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias PKWTT, jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

"Memang dia (PT Duta Sentosa Yasa) bandel, nggak kooperatif. Tetapi kemarin sudah diberikan data nominatif yang PKWT karena kalau mau buat nota PKWT itu harus ada lampiran nominatif. Sekarang sudah diberikan, jadi proses," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Cara Hitung THR Karyawan 2023******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Selain itu, Ida menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," tutur Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Sementara itu, bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan disanksi Kemnaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Macam-macam sanksi yang diberikan, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Berikut cara hitung karyawan THR 2023:

THR Karyawan Swasta

THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji satu bulan.

Menaker Ida memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan.

Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut," ucap Ida.

THR Karyawan Baru

Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal satu bulan. 

Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

THR Buruh Harian

Sementara itu, besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

[Gambas:Video CNN]

Mulailah berlatih dari dasar laut

PVG Rilis Pembaruan Aplikasi Klikoo, Hadirkan Fitur Marketplace PPOB******

Perusahaan pengembang fintechPintar Ventura Group (PVG) merilis versi terbaru aplikasinya Klikoo beberapa waktu lalu. Pada versi teranyar ini, Klikoo menghadirkan fitur Klikoo Mart, marketplaceyang memudahkan para agen payment point online bank(PPOB).

"Kami meluncurkan pembaruan besar untuk Klikoo sebagai tanggapan atas saran dan masukkan dari komunitas kami," kata CBDO of PVG, Januar Parlindungan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3).

Januar mengatakan, dengan pembaruan aplikasi Klikoo ini, pihaknya dapat memenuhi kebutuhan para agen PPOB untuk mendapatkan harga dan kualitas layanan terbaik dengan menawarkan berbagai penyedia di fitur barunya.

"Selain itu, mereka tidak perlu menginstal, mengisi ulang, dan beralih diantara beberapa aplikasi seperti sebelumnya," ucapnya.

CEO PVG, Vlad Ayukaev menambahkan, melalui aplikasi Klikoo, PVG memberikan kebebasan kepada kedua pihak dengan solusi inovatif yang tak ditemukan di aplikasi serupa lainnya.

Menurutnya, di aplikasi Klikoo, UMKM memiliki kesempatan untuk memutuskan supplieryang mereka suka berdasarkan kecepatan transaksi, harga, dan tingkat keberhasilan.

"Dengan demikian agen PPOB mendapatkan lebih banyak pelanggan dari jaringan supplier Klikoo yang tersebar di seluruh negeri," ucap Vlad.

Dalam pembaruan besar di aplikasi Klikoo ini, PVG memberikan kemudahan untuk para agen PPOB lewat perubahan atau penambahan fitur. Misalnya, Klikoo mengubah User Interface(UI) dan User Experience(UX) menjadi lebih user-friendlydan cepat dioperasikan.

Selain itu, dalam pembaruan ini Klikoo juga memudahkan agen PPOB lewat pengintegrasian Qris untuk keperluan top upsaldo.

Kemudian ada juga fitur Klikoo Transfer Money. Dengan fitur ini, proses registrasi dan verifikasi yang cepat membuat agen dapat langsung menawarkan layanan tersebut beberapa saat setelah melewati proses verifikasi.

Untuk diketahui, sejak peluncuran pada Maret 2022 lalu, aplikasi Klikoo mendapat antusias yang cukup tinggi dari para agen. Hal itu terlihat dari 50 ribu agen telah mendaftar dengan total transaksi dari pelanggan mencapai 1,5 juta transaksi.

"Hingga saat ini Klikoo sudah membantu lebih dari 50 ribu UMKM dimana menawarkan lebih dari seribu produk digital. Klikoo Mart akan memberi mereka fleksibilitas dan keandalan yang selama ini mereka lewatkan," tutur Vlad.

Adapun dari survei yang dilakukan PVG selama 11 bulan, tercatat 97 persen agent PPOB di Indonesia memasang tiga atau lebih aplikasi PPOB di perangkat mereka. Hal itu menjadi perhatian besar PVG dalam menanggapi pain pointdari para agen PPOB.

Pertama, para agen memiliki masalah efisiensi yaitu harus membagi modal kerjanya untuk top upbeberapa aplikasi yang mereka gunakan, serta menyusun strategi aplikasi mana yang harus diprioritaskan dengan anggaran dan produk terbaik yang ditawarkan.

Kedua, rata-rata agen menggunakan ponsel pintar kelas menengah ke bawah. Dengan banyaknya aplikasi yang dipasang akan memakan banyak ruang penyimpanan, dan memperlambat kinerja ponsel pintar mereka, bahkan bisa menyebabkan kesalahan yang membuat agen harus mengulang transaksinya.

"Akibatnya, agen kehilangan pelanggan karena perangkat yang lambat atau kesalahan transaksi," ujar Vlad.

PVG sendiri berkomitmen untuk terus membantu UMKM di Indonesia. Menurut Vlad, UMKM di Indonesia membutuhkan fintechuntuk memodernisasi transaksi keuangan dan melayani penduduk pedesaan.

"PVG yakin, Klikoo akan membantu lebih banyak mereka untuk melek digital dan meningkatkan daya saing," pungkasnya.

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.