situs judi online terpercaya login

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

slot up

Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut makan siang gratisyang akan dijalankan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah program aneh.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan. Oleh karena itu, ia bercerita pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti program yang berbentuk natura menjadi direct paymentalias pemberian uang tunai.

Kajian pun dilaksanakan pada 2017 dan setahun berikutnya program pengganti berupa pemberian bantuan tunai dilakukan.

Ia mengatakan usulan tersebut dibuat berdasarkan studi dari World Bank yang menemukan ada pemborosan anggaran negara sampai 40 persen imbas program rastra dan raskin. Andreas mencatat hampir Rp8 triliun uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin lenyap entah ke mana.

"Dan itu (penyunatan anggaran) pasti terjadi di nanti program makan siang gratis. Kalau kita tidak hati-hati dengan program tersebut, kita akan terjebak ke sana lagi, terjadi penyelewengan luar biasa di program tersebut, akhirnya yang dirugikan masyarakat," wanti-wanti Andreas.

"Kalau direct paymenttidak mungkin disunat, bagaimana nyunatnya? Dana Rp30 triliun transfer langsung ke rekening gimana cara nyunatnya, kan gak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk natura, waduh itu permainan semua. Untuk itu saya tak setuju dengan program tersebut," tandasnya.

Prabowo-Gibran berencana memberikan makanan gratis ke 82,9 juta orang bila berhasil menang Pilpres 2024.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program ini adalah anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Budiman mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Diperlukan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Program makan siang dan susu gratis ini juga sudah dibahas di Rapat Sidang Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). Bahkan, direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tak tanggung-tanggung, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun 2024 menjadi 2,45 persen-2,8 persen, di tengah pembahasan program Prabowo-Gibran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Dokter yang Dimanjakan Beracun

ug slot

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Daftar Isi

• 1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
• 2. Jumlah penerima tidak sesuai
• 3. Lemahnya pengawasan

Jakarta, CNN Indonesia--

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

Lihat Juga : Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(pta)

Menikah dengan iblis

dapat menghasilkan uang

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Lotere film dan televisi paling kuat

togelsingapora

BMKG Bandung catat Jabar diguncang 152 kali gempa selama Februari******

Bandung (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mencatat selama periode Februari 2024 telah terjadi 152 kejadian gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

"Dari 152 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 5,7 magnitudo dan yang terkecil tercatat adalah 1,1 magnitudo,” kata Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu di Bandung, Sabtu

Teguh menyampaikan berdasarkan kedalaman, pusat gempa bumi berkedalaman kurang dari 60 kilometer sebanyak 136 kejadian, dan antara 60-300 kilometer 16 kejadian.

“Sepanjang periode bulan Februari 2024 terdapat 12 kali gempa bumi yang dirasakan,” kata dia.

Baca juga: BMKG: Gempa magnitudo 3,1 guncang Tasikmalaya bersumber dari daratan

Baca juga: Bey minta pemda cek ulang struktur bangunan wilayah rawan gempa

Lebih lanjut, dia menyebut salah satu gempa bumi terbesar pada Februari ini berkekuatan 5,7 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Bayah, Banten pada Ahad (25/2).

Gempa tersebut dirasakan di Surade IV MMI, Pelabuhan Ratu, Bayah, Malimping, Cijaku, Cibadak, Labuan, Sawarna, Kelapanunggal, Garut, Tanjung Lesung III MMI, Sidareja, Cigeulis, Panimbang, Bandung, Lembang, Serang, Tangerang dan Tangerang Selatan II-III MMI.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi,” katanya.

Selain itu, BMKG menekankan pentingnya peningkatan pemahaman kepada warga dan pemangku kepentingan mengenai upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak gempa di wilayah tersebut.

“Kami mengimbau jika terjadi gempa bumi, masyarakat diminta untuk tenang, waspada, serta tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab,” kata Teguh.

BMKG Bandung memberikan rekomendasi bagi masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa.

Jika terjadi gempa bumi, masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta informasi dari BMKG.*

Baca juga: BPBD Subang: 37 rumah rusak terdampak gempa Sumedang

Baca juga: Polda Jabar kerahkan 500 personel bantu warga terdampak gempa Sumedang

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang terlahir kembali

margo123

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Daftar Isi

• 1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
• 2. Jumlah penerima tidak sesuai
• 3. Lemahnya pengawasan

Jakarta, CNN Indonesia--

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

Lihat Juga : Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(pta)

Faun

sarang777 slot

Dalih Bulog soal Beras Mahal: Sekarang Orang Eropa Juga Makan Nasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perum Bulog 'menyalahkan' orang Eropayang mulai ikut makan nasi di balik lonjakan harga beras global.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan orang Eropa yang biasanya makan gandum kini mulai memakan nasi. Mereka juga memborong beras dari Vietnam dan Thailand.

"Sekarang saja (orang) Eropa jadi makan beras (nasi). Aneh juga, biasanya dengan gandum," dalih Febby soal harga beras mahal saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2)

Menurutnya, harga beras yang mahal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lain. Apalagi, India selaku eksportir terbesar beras juga membatasi ekspornya.

"(Sebanyak) 40 persen kebutuhan beras dunia itu kan (dipasok) dari India," katanya.

El Nino memang mengganggu produktivitas pertanian, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino ini juga terasa di negara-negara pengekspor beras, termasuk Thailand.

Fenomena iklim yang memicu kekeringan ekstrem di sejumlah negara ini terjadi sejak Juli 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi sisa efek ganasnya masih bakal bertahan hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Inflasi Tembus 2,75 Persen pada Februari 2024 Gara-gara Beras Mahal

Akan tetapi, El Nino tidak bisa menjadi justifikasi minimnya stok beras di Indonesia. Terlebih, beras di Tanah Air masih surplus tipis sekitar 100 ribu ton pada 2023 lalu.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton imbas El Nino. Di lain sisi, konsumsi sepanjang tahun lalu cuma 30,8 juta ton.

Meski begitu, pemerintah malah ngotot jor-joran impor beras. Tahun lalu sudah diketok impor 3 juta ton, bahkan keputusan impor 2 juta ton di 2024 juga diketok di 2023.

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa mengkritik keras narasi defisit beras yang sering digaungkan rezim Presiden Joko Widodo. Menurutnya, itu salah kaprah.

"Berkaca di 2023, itu tadi Mbak Eliza (penelita Core) 0,65 juta ton (penurunan produksi imbas El Nino) prognosis Oktober 2023. Prognosis Desember 2023 turunnya (hanya) 0,58 juta ton, sedangkan impornya 3 juta ton," ucap Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

"Masuk di Desember (2023) 2,7 juta ton, lalu yang sisanya barusan masuk awal Februari 500 ribu ton, sehingga keputusan impor 2023 sudah masuk 3,2 juta ton. Maka terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton, ini akan menghasilkan stok awal tahun (2024) 6,71 juta ton beras, angka yang sangat besar," bantahnya soal defisit beras Indonesia.

Terlebih, Indonesia akan memasuki masa panen raya mulai bulan ini dan puncaknya di Mei 2024. Tambahan impor 1,6 juta ton, sehingga total beras yang didatangkan dari luar negeri mencapai 3,6 juta ton di 2024, dinilai serampangan oleh Andreas.

Ahli IPB itu memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," tandasnya.

Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengatakan ada penurunan harga beras di negara produsen. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yaitu sekitar US0 per ton alias Rp9,53 juta (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

"Sementara, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg). Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Jika menggunakan data tersebut, berarti harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)