rtp ole388

Guizhou Fengyun

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Satu-satunya Dewa Dharma

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Jasamarga Buka Tutup GT Cibitung 3 Buntut Macet Demo Buruh******

PTJasamargaTransjawa Tol (JTT) melakukan buka tutup secara situasional akses Gerbang Tol (GT) Cibitung 3. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kawasan Industri Cibitung imbas Aksi Demo BuruhKawasan Industri MM2100 Cibitung.

Pengelola Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini sempat melakukan penutupan akses GT Gerbang Tol Cibitung pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, akses GT Cibitung 3 dibuka kembali. Selang 15 menit setelah dibuka, akses tersebut kembali di tutup atas diskresi pihak Kepolisian.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian yang dimaksud," terang perusahaan dalam keterangan resmi.

Selain itu, pengelola juga melakukan sosialisasi dengan memasang media luar ruang berupa Dynamic Message Sign(DMS) di KM 15 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Perusahaan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku," imbau perusahaan.

Kelompok buruh menggelar demo menolak besaran kenaikan upah minimum yang minim di sekitar simpang Cibitung, Kabupaten Bekasi hari ini. Mereka menutup jalan utama Bekasi-Cikarang sejak pagi tadi.

Berdasarkan informasi yang dibagikan akun media sosial X, ATCS Kabupaten Bekasi, @atcskabbekasi, demo buruh sudah berlangsung mulai pukul 09.04 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

IHSG Lesu ke 7.036 Usai 300 Saham Layu******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.036 pada Rabu (29/11). Indeks saham melemah 4,98 poin atau minus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 300 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia terpantau bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2,08 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,32 persen, dan indeks Shanghai Composite di China melemah 0,55 persen.

Di sisi lain indeks Straits Times di Singapura menguat 0,82 persen.

Sementara bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,24 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,74 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika pun kompak menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,10 persen, indeks Dow Jones menguat 0,24 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Cadangan Devisa Melesat Jadi US8,1 M Imbas Penarikan Utang******

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisaIndonesia sebesar US8,1 miliar per akhir November kemarin.

Posisi itu meningkat dibandingkan dengan akhir Oktober 2023 yang sebesar US3,1 miliar.

BI dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (7/12) menyatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Erwin mengatakan cadangan itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]