website slot paling gacor

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Inggris Investigasi Unilever soal Klaim Produk Ramah Lingkungan******

PemerintahInggris tengah melakukaninvestigasiterhadap Unilever terkait klaim produk mereka yang ramah lingkungan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyebaran info yang menyesatkan pembeli.

BerdasarkanCNN, Rabu (13/12), Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) Inggris menyebut pihaknya menemukan indikasi adanya praktik pemasaran 'curang' dan tidak sesuai dengan faktanya yang dilakukan perusahaan barang konsumen tersebut.

Investigasi ini merupakan bukti upaya regulator untuk menindak 'greenwashing', yang mengacu pada iklan menyesatkan konsumen tentang dampak sebenarnya suatu produk terhadap lingkungan.

"Pernyataan yang tidak jelas seputar kemampuan daur ulang, serta gambar dan logo yang terlihat alami," ujar perwakilan CMA.

Unilever mengatakan pihaknya terkejut dan kecewa dengan penyelidikan tersebut. Sebab, produk yang dijual dan dinyatakan ramah lingkungan adalah fakta.

"Kami membantah bahwa klaim kami menyesatkan," kata juru bicara perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Namun, Unilever berjanji siap dan akan bekerja sama dengan CMA dalam penyelidikan tersebut.

"Unilever berkomitmen untuk membuat klaim yang bertanggung jawab tentang manfaat produk kami pada kemasan kami dan mengatakannya secara transparan dan jelas," tambah juru bicara tersebut.

Anggota parlemen Uni Eropa tampaknya akan menyetujui peraturan baru yang akan melarang frasa seperti 'dapat terurai secara alami' dan 'ramah lingkungan' jika hal tersebut tidak didukung oleh bukti.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Menhub Tinjau Angkutan Nataru di Pelabuhan Ketapang******

Menteri Perhubungan Budi Karyameninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali, Sabtu (16/12) menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 

"Sejak dua bulan yang lalu kami sudah sampaikan ke Korlantas dan ASDP. Jika sebelumnya kami tanpa koordinasi, sekarang kami sudah lakukan koordinasi dan sudah ada perbaikan-perbaikan," ujar kata dia di Pelabuhan Ketapang, dikutip dari siaran pers, Sabtu (16/12).

Ia menyampaikan perbaikan dan peningkatan layanan telah dilakukan di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama masa Nataru.

Di pelabuhan Ketapang, ASDP telah meningkatkan kapasitas kapal dari 10.685 kendaraan kecil di tahun 2022 menjadi 12.885 kendaraan kecil tahun 2023.

Pelabuhan Ketapang hanya akan melayani kendaraan penumpang saja, sedangkan truk pengangkut barang akan dialihkan ke pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola oleh PT Pelindo dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo.

"Berita gembira juga tadi evaluasi kami dengan Pak Korlantas dan Ibu Dirut ASDP, ada tambahan tiga kapal yang relatif besar sehingga daya tampung penumpang yang akan menyeberang dari Banyuwangi ke Bali akan bertambah dengan baik," kata Budi.

Di samping itu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi menuturkan, selain pemisahan dermaga kendaraan dan penambahan kapasitas, ASDP juga memberlakukan pengaturan zona penjualan tiket online.

Penjualan tiket online hanya bisa dilakukan pada radius maksimal 2,6 kilometer sebelum pelabuhan Ketapang dan 2 kilometer sebelum pelabuhan Gilimanuk.

Dengan demikian, penumpang sudah tidak dapat melakukan pembelian tiket setelah memasuki radius tersebut.

"Ini kami lakukan untuk menghindari agen tidak resmi dan agar ketidaklancaran tidak terjadi," ujarnya.

Musim semi Xianxia

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank******

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisianVietnam karena menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp194 triliun pada Oktober 2022 lalu.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik karena dana yang ditilap sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Modus yang dilakukan bos pengembang properti Van Thinh Phat Holdings Group itu adalah dengan menilap uang dari Saigon Commercial Bank (SCB). Lan disebut sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut.

"Memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagai beneficiary dari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Profil Rudy Tanoesoedibjo, yang Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos******

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoesoedibjoterseret dalam kasus dugaan korupsipenyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Komisaris PT Dos Ni Roha Logistik (DNR) sekaligus kakak dari Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/12).

Kasus dugaan korupsi bansos beras ini menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo. Lembaga antirasuah telah menetapkan Kuncoro sebagai tersangka.

Rudijanto Tanoesoedibjo atau yang akrab dipanggil Rudy Tanoe merupakan Presiden Direktur Dos Ni Roha (DNR) Corporation yang bergerak di sektor penyedia distribusi dan logistik untuk ritel offlinemaupun online.

Pada 1963, DNR dirikan sebagai perusahaan distribusi farmasi dan medis. Namun selama beberapa dekade berikutnya, DNR berkomitmen untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan kepulauan Indonesia yang luas.

Berdasarkan akun Linkedin pribadinya, pria kelahiran Surabaya pada 16 Januari 1964 itu sebelumnya memiliki pengalaman di sektor media dengan menjadi Presiden Direktur MNC Sky Vision pada 2004-2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris GTV (2008-2016), komisaris RCTI (2002-2016), wakil presiden Komisaris PT Global Mediacom Tbk (2002-2016), dan komisaris MNC Group (2002-2006).

Saat ini, ia juga tercatat menempati posisi lainnya diantaranya CEO PT Zebra Nusantara Tbk serta CEO Trinity Healthcare.

Trinity Healthcare merupakan pemegang saham pengendali DNR Corporation. Trinity Healthcare kemudian resmi menjadi pemegang saham pengendali Zebra Nusantara menggantikan Infinity Wahana melalui penandatanganan jual beli saham (PJBB) yang telah dilakukan pada 25 Februari 2021 lalu.

Dari sisi pendidikan, Rudy memperoleh gelar master Bisnis Administrasi dari Universitas San Fransisco pada 1989.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]