situs slot gacor terpercaya

Permainan berburu

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Gelombang naga di zaman makmur

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.

Monster tentakel dari awal

Jokowi Gelontorkan Tambahan Modal untuk Pertamina Rp3,3 T******

Presiden Jokowimemberikan tambahan modal sebesar Rp3,3 triliun kepada PT Pertamina(Persero).

Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara.

Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya.

Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG Jl. Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.