erek erek tafsir mimpi 2d bergambar

memaksa langit

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Tuan dan kegilaan jahat

412 Unit Pesawat Siap Layani Pemudik pada Lebaran Tahun Ini******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) mencatat 412 unit pesawatakan beroperasi selama mudik Lebaran2023.

Rinciannya; Garuda Indonesia 54 unit, Citilink 48 unit, Lion Air 86 unit, Batik Air 63 unit, Wings Air 50 unit, Super Air Jet 45 unit, Sriwijaya Air 4 unit. Kemudian NAM air 2 unit, Pelita Air 5 unit, IAA 21 unit, Transnusa 4 unit, Susi Air 25 unit, dan Trigana Air 5 unit.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Mauludin mengatakan jumlah tersebut bisa bertambah dengan adanya penerbangan ekstra oleh maskapai.

Sementara rute yang menjadi favorit yaitu Sumatera, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai tujuan mudik. Kemudian Denpasar sebagai tujuan untuk liburan.

Mauludin mengatakan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 April dan arus balik 30 April. Sebanyak 51 bandara akan melayani penerbangan dalam negeri dan 16 bandara melayani penerbangan luar negeri.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini, 123,8 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Erick Gandeng Pemprov DKI Bahas Kompensasi Buffer Zone Depo Plumpang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang bakal terdampak pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang.

Erick mengatakan Pertamina akan memberikan kompensasi meskipun tanah yang ditempati warga tersebut milik Pertamina.

"Itu kerja sama kita dengan pemda. Kan tanahnya, tanah Pertamina, tapi bukan berarti kita juga tidak mengkompensasi. Tentu ini kan sama-sama melindungi," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/3).

"Sudah meeting dua kali. Hasilnya yah kita tunggu, namanya kesepakatan kan, ya kan," kata Erick.

Erick menyebut buffer zone depo Plumpang akan dibangun sejauh 50 meter. Padahal rata-rata internasional buffer zone adalah 500 meter.

"Untuk langkah awal memang mau tak mau harus bikin buffer zone. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini saling mengamankan. Paling tidak ada buffer 52,5 meter itu walaupun rata-rata aslinya itu 500 meter," kata Erick.

Erick juga menanggapi rencana pembentukan direktorat baru Pertamina yaitu direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Ia menyebut rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada (pembahasan). Tanya Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati). Kan tetap mesti diajukan ke saya dulu," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan buffer zoneperlu dibangun sebagai antisipasi terjadi kebakaran seperti di depo Plumpang.

Depo Plumpang sendiri tidak bisa ditutup secara langsung karena akan mengganggu pasokan BBM nasional.

Nicke menjelaskan depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten-kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

"Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi hingga tidak dapat beroperasi. Ini bisa mengakibatkan kekurangan suplai di 19 kota-kabupaten, secara nasional 15 persen," kata Nicke.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Mandor Masjid Zayed Kerja di Gresik******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk mengungkapkan para mandor pekerja proyek pembangunan Masjid Syeikh Zayed Solo; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa sudah bekerja di daerah lain meskipun masih punya utangRp145 juta ke warung kecil di sekitar proyek masjid tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh Director of Operation I & QSHE I  Waskita Karya Ketut Pasek Senjaya. Ia mengatakan para mandor terpantau sudah bekerja di wilayah Gresik, Tangerang dan Ambon.

Namun katanya, Waskita Karya ingin memediasi penyelesaian utang mandor ke pemilik warung. Akhirnya dengan itikad baik itu, pihaknya memanggil mandor dan meminta mereka ke Solo guna menyelesaikan utangnya.

Menurutnya, Waskita Karya juga langsung membantu proses mediasi antara para mandor dengan pemilik warung. Karenanya, saat ini utang Rp145 juta tersebut telah dibayarkan.

"Kami bantu mediasi antara mandor dan pihak warung walaupun secara langsung bukan merupakan tanggung jawab Waskita dan puji syukur sudah selesai dengan pembayaran secara langsung dan tanda tangan berita acara," jelas Pasek.

Para mandor pun menyampaikan permintaan maaf karena membuat kegaduhan dan permasalahan yang menjadi topik perbincangan. Bahkan, sampai membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ikut berkomentar.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," ucap mereka.

Sementara itu, Dian Ekasari selaku pemilik warung berterima kasih dan menyatakan tidak ada maksud untuk membuat kegaduhan. Ia hanya ingin haknya dipenuhi.

"Terima kasih kepada Wali Kota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Masalah utang Rp145 juta mandor Masjid Sheikh Zayed ke pedagang kecil di sekitar proyek masjid itu mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. 

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.

penyelamatan ekstrem

Cegah Baju Bekas, Bea Cukai Bakal Batasi Sesuai Kuota Impor Perusahaan******

Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta merespons isu pembatasan impor baju bekas. 

Hal ini mereka lakukan guna mengantisipasi peredaran barang, termasuk pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Sebenarnya bukan larangan, tetapi kita melakukan pembatasan, karena emang ini produk tekstil harus dilindungi," kata Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (20/3).

Ia mengatakan pembatasan ini merupakan langkah Bea Cukai menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Kalau kita berdasarkan surat persetujuan impor dari perdagangan dan nanti pengawasannya perusahaan-perusahaan kita potong berdasarkan kuota," ujarnya.

Ia mengungkapkan langkah pembatasan tersebut selain merujuk pada aturan pemerintah, juga sebagai upaya melindungi produk-produk dalam negeri.

"Kalau dilepas nanti kalah produksi dalam negeri," ujar Gatot.

Pakaian impor bekas belakangan ini memang dianggap masalah oleh pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merugikan UKM dalam negeri dan mengganggu pekerjaan 1 juta orang Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi karena itu memerintahkan jajarannya untuk memberantas itu. 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul dan isi berita dikoreksi pada Rabu (22/3). Tidak ada pembatasan barang bawaan untuk penumpang.