pinjam uang di bank bsi

Alkimia Shinto

Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang Lalu Minta Maaf******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik LRTPalembang sebagai sebuah proyek gagal. Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. 

Permintaan maaf ia sampaikan dalam unggahan instagramnya awal pekan ini. Permintaan maaf khususnya ia sampaikan kepada warga Palembang.

"Permohonan maaf kepada warga Palembang jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan." ujar pria yang akrab disapa Emil ini dalam instagramnya, Senin (24/10).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang  yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10).

Ridwan Kamil luruskan pernyataan soal kegagalan itu. Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developer di Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

[Gambas:Video CNN]

Dalam diskusi itu, tiba-tiba adadeveloperyang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi. 

Pertama, MRT itu mahal. "Rp1 triliun per km. Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI mungkin," katanya.

Kedua, populasi harus besar supaya penuh dan balik modal cepat. Ketiga, harus terkoneksi dengan feeder dan jaringannya harus luas.

Jika populasi sedikit tambahnya, nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Ia mengatakan diskusi itu pun sifatnya akademis.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statementakademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Pemurni Teknologi

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Microsoft PHK Hampir 1.000 Karyawan Pekan Ini******

Microsoft Corp (MSFT.O) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 1.000 orang karyawan. Kebijakan itu berdampak pada kurang dari 1 persen total pekerja di perusahaan tersebut.

Tercatat, per 30 Juni 2022, Microsoft memiliki 221 ribu orang pekerja.

"Seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi prioritas bisnis kami secara teratur dan membuat penyesuaian struktural yang sesuai," kata juru bicara Microsoft, dikutip dari Reuters pada Rabu (19/10).

Jumlah karyawan yang di PHK kurang dari 1 persen dari total karyawan perusahaan software yang mencapai 181 ribu per Juni 2021.

"Ini adalah hasil dari penataan kembali strategis, dan seperti semua perusahaan, kami mengevaluasi bisnis kami secara teratur. Kami terus berinvestasi di area tertentu dan meningkatkan jumlah karyawan di tahun mendatang," imbuh juru bicara Microsoft.

Microsoft diketahui juga melakukan PHK pada 2017 silam setelah dimulainya tahun fiskal baru. Perusahaan itu memangkas ribuan karyawan karena melakukan penyesuaian terhadap penjualan.

Sementara itu, laporan Reuters mencatat induk Facebook Meta Platform menurunkan target penambahan software engineer tahun ini dari 10.000 menjadi sekitar 6.000 hingga 7.000 orang. Insider juga melaporkan divisi ritel Amazon juga menurunkan target perekrutan pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Telkom Terus Pacu Transformasi untuk Mendigitalkan Bangsa******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan terus berupaya bertansformasi menjadi digital telco kelas dunia yang dapat selalu beradaptasi dengan berbagai situasi, tantangan, dan kondisi pasar di dunia.

Telkom memahami percepatan adopsi digital dalam negeri juga semakin terasa pada beragam sektor vertikal mencakup logistik, perawatan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan layanan keuangan yang saat ini sudah banyak memanfaatkan layanan digital.

Sebagai BUMN telekomunikasi yang tengah fokus bertransformasi, Telkom mendapatkan amanat untuk menjadi lokomotif digitalisasi yang mampu mendorong perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

Salah satu keberhasilan terbesar Telkom hingga saat ini adalah pengembangan aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu aplikasi digital dengan jumlah pengguna terbesar.

Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pada kesempatan diskusi panel dengan tema Economic Transformation through Digitalization: Impact to Nation's Trade and Investment.

Kartika mengatakan bahwa PeduliLindungi menjadi salah satu aplikasi digital terdepan yang fokus pada fungsi tracking dan tracing yang sangat bermanfaat dalam menangani puncak pandemi Covid.

PeduliLindungi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan telemedicine sehingga saat ini telemedicine menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan berbagai kebutuhan dalam satu aplikasi.

"Saat ini kami tengah berdiskusi mengkaji peluang utilisasi aplikasi PeduliLindungi pasca pandemi, yang memungkinkan menjadi apps Government to People," ungkap Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Hingga saat ini, Telkom fokus menggarap kompetensi dan kapabilitasnya di bisnis digital melalui tiga pilar utama, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital services.

Lapisan dasar bisnis Telkom adalah konektivitas digital, dengan memiliki Telkomsel dan IndiHome yang menguasai pangsa pasar yang telah melayani lebih dari 80 persen pelanggan seluruh Indonesia.

Selain itu, Telkom juga memiliki infrastruktur serat optik, menara telekomunikasi hingga satelit yang mumpuni dan menjangkau hingga wilayah pelosok. Lapisan kedua di atas konektivitas digital adalah platform digital.

Kini Telkom telah memiliki beragam platform untuk dimanfaatkan pada berbagai sektor seperti data center, cloud computing, Big Data dengan platform Big box, IoT dengan platform Antares, Ads dengan platform Tadex, serta payment digital LinkAja.

Selanjutnya, Telkom memiliki lapisan digital services dengan tujuan memberikan beragam solusi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, di antaranya sektor pendidikan melalui Pijar, sektor pertanian dengan Agree, sektor logistik dengan Logee, sektor perdagangan dan UMKM melalui PaDi UMKM, serta beragam layanan hiburan.

Untuk semakin membangun keunggulan kompetitif perusahaan, Telkom telah mencanangkan lima strategi utama yang dikenal dengan strategi Five Bold Moves. Strategi ini dibentuk untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dapat memberikan penciptaan nilai yang optimal bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Ririek menyampaikan bahwa Telkom akan terus bertransformasi mengikuti arus perubahan pasar dan membidik potensi digital ke depan.

"Kita sudah tahu bahwa solusi digital telah terbukti menyelesaikan beberapa masalah sosial, seperti pandemi Covid-19 dan pemerintahan. Program bantuan sosial juga tak lepas dari prioritas utama Telkom dalam memberikan kebermanfaatan yang lebih bagi masyarakat," pungkas Ririek.

Ketiga pilar utama bisnis yang dijalankan Telkom turut didemonstrasikan pada acara SOE International Conference 2022. Telkom juga melaksanakan business matching, investor talk, dan corporate day dengan para calon investor. Sebagai side event dari G20, SOE International Conference 2022 berlangsung pada Senin hingga Selasa, 17-18 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut B. Pandjaitan ini dihadiri juga oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury, dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, serta jajaran direksi BUMN. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya untuk memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia.