petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

replay777

slot gacor dan terpercaya 535Jutaan kata 328646Orang-orang telah membaca serialisasi

《replay777》

BP Batam targetkan warga Rempang tempati hunian baru pada September******

BP Batam targetkan warga Rempang tempati hunian baru pada September
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait. ANTARA/HO-BP Batam
Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April 2024 ini. Sebab, rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat
Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September 2024.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dalam keterangan di Batam, Senin, mengatakan saat ini proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen.

"Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April 2024 ini. Sebab, rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat," ujar Ariastuty.

Ia menambahkan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.

"BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024," ujar dia.

Menurut Ariastuty, pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah masih dikuasai oleh masyarakat.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Tim Terpadu Kota Batam mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Februari lalu.

Tim itu dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

"Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam," kata dia.

Adapun Tim Terpadu Kota Batam terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan," ujar Ariastuty.

Ariastuty menjelaskan sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut, dari total keseluruhan lahan di Tanjung Banon seluas 145 hektare.

Baca juga: BP Batam targetkan rumah contoh Rempang Eco City selesai Maret 2024

Baca juga: Realisasi proyek Rempang Eco City dipercepat, utamakan hak warga

Baca juga: Program Rempang Eco-City, 387 KK sudah daftar tempati hunian baru

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:lembu4d

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
mahkota4d
beb88 slot
rahasiaqq
bigwin138 demo
jaring88
buku mimpi 2d 76
hari slot gacor
kakek zeus maxwin
halutoto
Daftar isi semua bab
Bab 1 sinarjp
Bab 2 slot sensasi
Bab 3 power slot88
Bab 4 mpo212
Bab 5 situs judi slot online terbaru
Bab 6 pinjaman online cepat cair tenor panjang
Bab 7 2qq slot gacor
Bab 8 bunga pinjol terendah
Bab 9 slot yang paling mudah menang
Bab 10 lapakhoki88
Bab 11 slot gacor 5000 pragmatic play
Bab 12 tempat main slot
Bab 13 for4d situs slot online dan togel hadiah terbesar 2023
Bab 14 cara menghasilkan uang buat pelajar
Bab 15 agbslot
Bab 16 ratutogel
Bab 17 slot terpercaya dan tergacor
Bab 18 dapat uang dari pinterest
Bab 19 petir zeus 88
Bab 20 batavia4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5893bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

cicilan iphone tanpa kartu kredit
SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kiri) dan Direktur Operasi SIG Reni Wulandari (kanan) menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan RDF (Refuse-Derived Fuel) di TPST Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Gresik, Jawa Timur. ANTARA/HO-SIG
Pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060
Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Refuse-Derived Fuel(RDF) atau bahan bakar alternatif dari hasil olahan sampah.

"Kerja sama ini tidak hanya membantu Pemkab Gresik menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membantu SIG mendapatkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sebagai upaya dekarbonisasi," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari di Jakarta, Senin.

Pengelolaan bahan bakar alternatif sampah tersebut akan dilakukan di TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik, Kabupaten Gresik.

TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik telah dilengkapi fasilitas RDF, yang masing-masing memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 200 ton/hari dengan kapasitas input mesin 20 ton/hari, yang dapat menghasilkan 3,8 ton/hari RDF dari sampah anorganik dan 9 ton/hari RDF dari sampah organik.

Melalui kerja sama ini, nantinya RDF dari dua fasilitas tersebut akan dikirimkan ke SIG Pabrik Tuban untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.

Menurut Reni, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular seperti RDF, memiliki banyak keunggulan.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan kesehatan, pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060.

Terlebih, volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan lahan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah.

Hal itu yang melandasi SIG berkolaborasi dengan pemda dalam mengatasi persoalan sampah.

Sebelum menjalin kerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gresik dan Bantul, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti Aceh, Cilacap, DKI Jakarta, Banyumas, Temanggung, Sleman, Wonosobo, dan pengelola sampah di Bali.

Di Kabupaten Cilacap, Jateng, SBI tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia.

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mengolah 160 ton sampah/hari untuk menghasilkan 70-80 ton RDF/hari. Jumlah itu berpotensi menggantikan 50-60 ton batu bara/hari.

Baca juga: SIG turunkan emisi CO2
Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara
Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Pedang mendominasi gunung dan sungai

kode referral pada kredivo
Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat "focus group discussion" (FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

slot demo roma legacy
Polda NTB tangani laporan perampasan sepeda listrik di Trawangan
Foto Dokumentasi-Pelancong menggunakan sepeda melintas di jalan umum depan salah satu pondok penginapan di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB. (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani laporan tindak perampasan sepeda listrik milik para pengusaha oleh sekelompok warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat di Mataram, Senin, membenarkan adanya laporan tindak perampasan sepeda listrik itu.

"Iya, laporannya ada di meja saya, belum saya terima. Ada kemungkinan laporan seperti ini akan kami limpahkan ke polres biar cepat dilakukan penyelidikan," kata Syarif.

Pelapor tindak perampasan ini merupakan Ketua Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan Budi Handoyo. Dia mewakili para pengusaha sepeda listrik di Gili Trawangan melaporkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/3) pagi.

"Kami laporkan beberapa oknum dari dua koperasi yang mengambil paksa sepeda listrik kami dengan mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan," kata Budi.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara menertibkan sepeda listrik di Gili Trawangan

Selain laporan pengambilan paksa, Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan juga melapor dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota Koperasi Cidomo Janur Indah yang beroperasi di Gili Trawangan.

"Anggota kami juga menjadi korban kekerasan dan pengancaman. Satu orang anggota kami dipukul oleh mereka sampai terluka saat berusaha mempertahankan sepedanya," ujar dia.

Akibat peristiwa perampasan itu, sekelompok warga menyita sebanyak 69 sepeda listrik milik 15 pengusaha di Gili Trawangan. Sepeda listrik tersebut kini dititipkan di area parkiran masjid di Gili Trawangan.

"Rencananya akan dibawa ke pinggir di Pelabuhan Bangsal nanti," ucap Budi.

Baca juga: Ribuan turis asing mengunjungi Gili Trawangan NTB

Budi menerangkan maraknya persewaan sepeda listrik di Gili Trawangan ini hanya menjadi alternatif baru yang ditawarkan oleh para pengusaha karena hingga kini belum ada aturan baku tentang larangan pengoperasian sepeda listrik di lokasi wisata itu.

"Kami tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan. Jadi, kami mengacu kepada apa yang menjadi program nasional yang memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, tindak perampasan sepeda listrik oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan itu dipicu adanya dugaan kecemburuan sosial antarpelaku bisnis.

Salah satunya datang dari pelaku bisnis cidomo, alat transportasi umum yang sudah cukup lama beroperasi di Gili Trawangan.

Dia mengatakan cidomo kini mematok harga sewa angkut cukup tinggi. Hal itu membuat para wisatawan beralih untuk memilih alat transportasi alternatif, yakni sepeda listrik yang sewanya jauh lebih murah dan praktis.

"Kalau Cidomo hanya digunakan sekali trip saja, itu wisatawan bayar Rp150 ribu. Tidak bisa dipakai seharian. Kenapa menggunakan sepeda listrik? Ya, karena harganya terjangkau," katanya.

Untuk harga sewa sepeda listrik di Gili Trawangan, para pengusaha menawarkan Rp150 sampai Rp200 ribu per hari.

Baca juga: Gubernur NTB minta pelayanan wisatawan Gili Tramena menjadi prioritas
Baca juga: Pengunjung Trawangan meningkat saat libur Lebaran

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

slot gacor terbaik dan terpercaya
Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN 
Ilustrasi kapal selam. ANTARA
ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer Alman Helvas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi itu tantangan jangka panjang kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar," kata Alman kala dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman orde baru.

Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di laut Indonesia.

Terlebih saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal petikemas hingga nelayan.

"ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam," kata dia.

Baca juga: TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: Kasad sebut pembentukan kodam di IKN dikaji usai pemerintahan berjalan

Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI II, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN diketahui berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (28/2)

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," ujar Ali.

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

gacor 24 jam
BRI Insurance salurkan bantuan gizi anak ke yayasan di Cianjur
PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance menyalurkan bantuan asupan gizi dan dukungan belajar kepada tiga yayasan di Cianjur, Jawa Barat. (ANTARA/HO-BRI Insurance)
Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya.
Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance menyalurkan bantuan asupan gizi dan dukungan belajar kepada tiga yayasan di Cianjur, Jawa Barat.

Bantuan itu disalurkan bersama Komunitas BRINS Touring Club ke Yayasan Al Ikhlaas, Yayasan Ghafururrahim, dan Yayasan Santo Yusup.

“Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: BRI Insurance salurkan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus

Salah satu perwakilan pihak Yayasan Ghafururrahim Aziz mengatakan bantuan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan berbagai upaya lainnya untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak di yayasan.

Penyaluran bantuan bersama Komunitas BRINS Touring Club merupakan bentuk upaya perusahaan memfasilitasi pekerja menyalurkan hobi di tengah kesibukan kerja sekaligus memberikan manfaat sosial.

Bantuan tersebut juga sekaligus menjadi rangkaian kegiatan menyambut HUT ke- 35 BRI Insurance pada April mendatang.

Ke depan, BRI Insurance menyatakan akan melakukan pemerataan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.

Baca juga: BRI Insurance rilis fitur Claim Tracking untuk pantau klaim kendaraan

Sebelumnya, BRI Insurance mencetak premi bruto sebesar Rp3,3 triliun pada 2023, tumbuh 26,60 persen year-on-year(yoy) dari capaian 2022 sebesar Rp2,60 triliun.

Sebagai upaya menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, pada 2024 ini BRI Insurance mengusung tema tahunan, yaitu Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership.

Dengan itu, perusahaan menargetkan peningkatan kinerja melalui kolaborasi yang baik di BRI Group maupun mitra bisnis lainnya dalam upaya meningkatkan customer engagementyang mampu menghasilkan nilai dan manfaat dari BRI Insurance.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Pedang Cerah

rtp dangdut4d
Kepala Satres Narkoba Polres Bima jadi korban penganiayaan dalam tugas
Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi. (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kepala Satuan Reserse(Satres) Narkoba Kepolisian Resor(Polres) Bima Kota, Nusa Tenggara Barat(NTB), Ajun Komisaris Polisi Tamrin diduga jadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas pengembangan kasus narkotika di salah satu kafe yang ada di wilayah itu.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi di Mataram, Senin, membenarkan adanya peristiwa yang menimpa salah seorang anggotanya tersebut.

"Iya, saat itu kepalanya (AKP Tamrin) kena pukul botol minuman (beralkohol) yang mengakibatkan luka robek di bagian dahi," kata Deddy.

Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa AKP Tamrin itu terjadi pada pertengahan Februari 2024. Saat itu, Tamrin bersama tim sedang melakukan pengembangan kasus narkotika dengan memburu salah seorang pengunjung kafe.

"Pas masuk, Tamrin  melihat ada pegawai kafe sedang cekcok dengan seseorang," ujarnya.

Tamrin yang melihat hal itu, langsung melerai kedua belah pihak. Saat meredam aksi tersebut, Tamrin mendapatkan pukulan dari seorang pria berinisial A.

"Pelaku A ini yang memukul kepalanya pakai botol minuman," ucap dia.

Anggota Satres Narkoba Polres Bima Kota yang melihat kejadian itu langsung mengamankan pelaku A bersama seorang pengunjung berinisial S yang tertangkap tangan membawa senjata tajam.

"Malam itu juga kedua pelaku dibawa ke Polres dengan dugaan pelaku A lakukan penganiayaan dan S bawa senjata tajam dikenakan undang-undang darurat. Untuk Tamrin sudah dapat perawatan medis," kata Deddy.

Dalam giat pengembangan kasus narkotika di kafe tersebut, Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota mengamankan 16 poket sabu-sabu siap edar.

"Untuk pemiliknya ini yang masih dicari, karena akibat peristiwa pemukulan itu, pemiliknya kabur," ujar dia.

Meskipun demikian, Deddy mengatakan bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota merupakan salah satu komplotan personel andalan Polda NTB dalam mengungkap kasus-kasus narkotika.

Hal itu dapat dilihat dari kinerja pengungkapan pada awal tahun 2024. Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota berhasil menangkap 11 tersangka dari 11 kasus berbeda.

"Untuk barang bukti narkotika-nya juga cukup banyak, sabu 38,72 gram dan ganja 594,28 gram. Artinya, dari segi kinerja pada awal tahun 2024, Polres Bima Kota sudah sangat baik," ucap Feddy.

Dia tidak memungkiri bahwa banyak ancaman dan gangguan ketika personel menjalankan tugas di lapangan.

"Memang, sebagian besar masyarakat puas dengan kinerja kami, tetapi ada juga yang mempersoalkan. Itu hal biasa ketika ada anggota kami yang berhasil menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Kanit Intel Polsek Moraid Sorong dianiaya sekelompok warga
Baca juga: Polisi tangkap dua pelaku penganiayaan anggota Polri di Medan
 

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024