wdbola

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Mendag Ajak ICC Perkuat Kolaborasi untuk Maksimalkan Potensi Kelapa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak International Coconut Community (ICC) untuk memperkuat kolaborasi. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menilai, kolaborasi merupakan faktor kunci agar potensi olahan kelapa dapat dimaksimalkan.

Demikian dikatakan Zulhas dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting, Bandar Lampung, Selasa (5/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, perwakilan pengusaha industri kelapa dari sejumlah negara, jajaran Kemendag, dan Pemprov Lampung.

"ICC dan seluruh negara anggota harus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang transfer teknologi, dan program sektor kelapa berkelanjutan serta implementasi berkelanjutan," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas berharap pertemuan 59th ICC Session & Ministerial Meeting ini dapat menghadirkan strategi untuk pengembangan sektor kelapa.

"Pertemuan ini harus mampu memberikan masukan strategis bagi inovasi dan pengembangan sektor kelapa," tutupnya.

Sebagai informasi, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa. Organisasi ini diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Xingwutongshen

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Saat keajaiban jatuh

Platform Jual******

Platform jual beli Non-Fungible Token (NFT), OpenSea, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 50 persen pegawainya.

NFT merupakan aset digital yang menggambarkan objek asli seperti karya seni, musik, atau item yang terdapat pada video dan game dalam format JPEG, PNG, MP4, dan lainnya.

Melansir CoinDesk, PHK terjadi ketika perusahaan bersiap meluncurkan pasar baru yang diberi nama OpenSea 2.0, saat harga NFT terus turun. Platform ini dapat digunakan untuk memperdagangkan dan mengumpulkan koleksi NFT, termasuk Bored Apes dan Pudgy Penguins.

Pada Juli 2022 lalu, OpenSea telah memberhentikan 20 persen stafnya sehingga hanya mempekerjakan 230 karyawan.

Namun tidak diketahui pasti berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh perusahaan sebelum putaran PHK terakhir ini.

Menurut laporan Nansen, NFT kelompok 'blue-chip' mengalami penurunan harga dasar lebih dari 25 persen pada Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi PT KAI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi PTKereta ApiIndonesia (Persero).

Ada dua perombakan posisi yang dilakukan Erick. Salah satunya, ia menarik Corporate Secretary Mandiri Rudi As Aturridha dan menjadikannya sebagai direktur pengembangan usaha dan kelembagaan KAI.

Sementara satu nama lagi adalah John Robertho yang kini dipercaya sebagai direktur strategis dan pengelolaan sarana KAI. John dulunya menjabat sebagai direktur perencanaan strategis dan pengembangan usaha KAI.

Selain mengangkat dua direksi baru, Erick memberhentikan dengan hormat Direktur Pengelolaan Sarana KAI Eko Purwanto. Kini, Eko mendapatkan jabatan baru sebagai direktur utama PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA.

Agus yang mewakili manajemen KAI lantas menyampaikan terima kasih kepada Eko. Mereka menghargai pengabdian diri yang dilakukan Eko selama ini di KAI.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Eko Purwanto atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia," tandasnya.

Berikut daftar terbaru jajaran direksi PT KAI:

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo
Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi KAI Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI Rudi As Aturridha
Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna
Direktur SDM dan Umum KAI Suparno
Direktur Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI John Robertho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Nilai Impor Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimporberas, gula, dan bawang putih senilai US3,4 juta atau setara Rp7,2 triliun (asumsi kurs Rp15.534 per dolar AS) pada Oktober 2023.

Angka itu terdiri dari impor beras senilai US6,7 juta atau Rp3,05 triliun, gula US2,8 juta atau Rp3,46 triliun, dan bawang putih US,9 juta atau Rp682,24 miliar.

"Jadi di Oktober 2023 ini tercatat bahwa impor beras ada sebesar US6,7 juta," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (15/11).

Sementara, impor gula berasal dari Brasil, Australia, dan Thailand.

"Dan untuk bawang putih impor bawang putih di Oktober 2023 adalah sebesar US,9 juta dengan asal negaranya adalah China, Jerman, dan India," imbuh Pudji.

Terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras tahun ini turun ke 30 juta ton dari produksi pada 2022, yakni 31 juta ton. Pemicunya adalah El Nino.

Akibatnya, Indonesia harus mengimpor 3,5 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah (CPP).

"Dulu kita pernah swasembada, sekarang terpaksa harus impor. Produksi beras nasional 2022-2023 turun akibat ancaman El Nino,"kata dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Senin (13/11).

Amran mengatakan jika produksi tidak ditingkatkan, maka Indonesia diprediksi mengimpor 5 juta ton beras yang merupakan gabungan tahun ini dan tahun depan.

Namun, ia berharap hal itu tidak akan terjadi.

"Iya (gabungan tahun ini dan tahun depan). Maksudnya itu jangan sampai terjadi," katanya.

Amran mengatakan pada tahun depan Kementan menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton.

[Gambas:Video CNN]