bomslot 667Jutaan kata 561095Orang-orang telah membaca serialisasi
《pria4d》
IHSG Rawan Terkoreksi di Awal Pekan******
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) berpeluang terkoreksi pada Senin (30/10).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh rilis data inflasi yang disinyalir masih berada dalam kondisi stabil. Hal itu menahan tekanan terhadap IHSG yang datang dari gejolak rupiah belakangan ini sehingga koreksi yang terjadi pada indeks tak terlalu dalam.
Ia mengatakan kondisi ini masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian.
William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.702 dan resistance6.899 hari ini.
Karena sentimen itu, ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BBCA, KLBF, UNVR, ICBP, PWON, ASRI, TBIG, dan HMSP.
Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG akan tetap berada dalam tren naik jangka pendek.
"Dan diperkirakan menguji arearesistance6.810-6.820 sebelum melanjutkan struktur penurunan wave B menuju 6.666 sebagai target terdekat menurut analisis Fibanocci retracement," kata dia.
Ia memprediksi IHSG bergerak di levelsupport6.700 dan resistance6.968.
IHSG ditutup di level 6.758 pada Jumat (27/10). Indeks saham menguat 44,27 poin atau 0,66 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,32 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 279 saham menguat, 243 terkoreksi, dan 235 lainnya stagnan.
[Gambas:Video CNN]
Mentan Amran Surati KPK agar Staf Berkantor di Kementan Secepatnya******
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada karyawannya yang kembali berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allahitu kami minta dengan hormat," ucap Amran di Kantor Kementan, Jumat (27/10).
Lihat Juga :![]() |
"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama, ini kita bernegara ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama," imbuh Amran.
Ia pun berharap KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, secepatnya KPK bisa berkantor di Kementan.
[Gambas:Video CNN]
"Lebih cepat lebih baik dan bagus," kata Amran.
Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.
Di lain kesempatan, ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.
Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.
Lebih lanjut, Amran memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.
Pilihan Redaksi
|
Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.
Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.
"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.
(mrh/rds)Label:situs togel 88、situs judi slot terpercaya、japan slot888
Terkait:slot demo 88、voucher belanja alfamart、sinar68、togel 90、cara agar dapat uang banyak、cari situs slot yang gacor、pasar138、cara masuk server thailand slot、merah putih 88 slot、pinjaman untuk driver online
bab terbaru:cara cepat naik limit kredivo(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Menteri PertanianAmran Sulaiman bakal melanjutkan proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang pernah terseret dugaan kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Semula, proyek tersebut sempat dibatalkan oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Saat itu, Arief meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.
Menanggapi hal tersebut, AMran mengatakan akan membuka kembali proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu harus lanjut karena petani membutuhkan.
Berdasarkan data yang Amran kantongi, alsintan di tingkat petani itu kurang. Ia menilai jika alsintan kurang, produksi pun bisa menurun.
Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa jumlah alsintan yang akan diberikan. Namun, ia menyebut secara keseluruhan kemungkinan petani membutuhkan 50 ribuan unit traktor.
"Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan sebagainya, itu tertinggal," ucap Amran.
Sebelumnya, Arief meminta jajaran Kementan untuk mereview ulang proyek alsintan. Hal tersebut dilakukan guna 'membersihkan' proyek dari bumbu korupsi.
"Ada waktu untuk mereview itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak (Ali Jamil) tidak usah nego-nego lagi. Tidak ada," kata Arief beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.
Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.
Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.
Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.
Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.
Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.
Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.
Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal fokus meningkatkan produksi padidan jagungusai masa kekeringan atau El Nino melanda.
Amran mengakui El Nino berdampak pada penurunan produksi pangan. Ia bahkan mengklaim dunia pun mengalami krisi pangan.
Lihat Juga :![]() |
Ia lantas menargetkan produksi pada dan jagung pada November nanti bisa mencapai 1,5 juta ton. Sementara, untuk Desember bisa mencapai 2 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
Amran menegaskan target tersebut harus bisa dicapai. menurutnya, soal pangan tidak boleh main-main.
"Kalo ini (pangan) bermasalah, ini bisa terjadi gejolak sosial yang dahsyat," imbuhnya.
Meski begitu Amran bisa menarik napas lega. Pasalnya, saat ini hujan mulai turun di Tanah Air.
Lihat Juga :![]() |
Oleh karena itu, ia makin optimis target produksi pangan tadi bisa tercapai di tahun ini.
"Sekarang sudah musim hujan. Ini yang kita khawatirkan (tidak turun hujan). (Tapi) ternyata musim hujan sudah masuk," ujarnya.
(mrh/rds)KPPUmenyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi terlapor dalam dugaan monopoli bunga utang.
Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu.
"Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelenggarapeer-to-peer (P2P) lendingsebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga," kata Gopprera dalam keterangan resmi, Jumat (27/10).
Penyelidikan awal terhadap para anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini dilakukan KPPU sejak awal November 2023. KPPU menyoroti penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman.
Mereka menilai penetapan aturan suku bunga AFPI diikuti seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam asosiasi tersebut. Padahal, suku bunga yang diatur pada 2021 lalu tidak lebih dari 0,4 persen per hari.
"KPPU telah memperoleh satu alat bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan," tuturnya.
"KPPU juga menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI atas penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari biaya predatory lendingatau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat ketentuan bunga dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman," sambung Gopprera.
Gopprera mengatakan proses penyelidikan, termasuk pemanggilan para terlapor, akan berlangsung tertutup dan memakan waktu selama 60 hari ke depan. Kendati, ia tak menutup kemungkinan ada masa perpanjangan waktu penyelidikan hingga penambahan terlapor.
Ia menegaskan KPPU akan membuktikan apakah 44 pinjol yang menerapkan suku bunga seragam itu buah kongkalikong atau tidak. Menurutnya, setiap pelaku usaha P2P lending normalnya memberikan suku bunga lebih rendah dan variasi dari para pesaing.
Sebelumnya, Ketua AFPI Entjik S Djafar membantah dugaan kartel atau monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan para anggotanya.
"Kalau kartel kan monopoli bunga. Menurut saya (monopoli bunga) itu kita melakukan aturan batas minimum. Kalau batas maksimum (0,4 persen) bukan kartel, justru customer protection yang kita lakukan. Jadi untuk memproteksi konsumen, maka tidak boleh lebih dari sini. Yang diuntungkan ya konsumen. Itu yang ada di aturan kita," tegas Entjik dalam Konferensi Pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).
Menurutnya, tuduhan monopoli bunga pinjol bisa berlaku jika AFPI menetapkan batas minimum di angka 3 persen-5 persen. Sedangkan ia mengklaim yang dilakukan asosiasi adalah menetapkan batas maksimum bunga 0,4 persen per hari.
[Gambas:Video CNN]
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara.
Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.
Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.
Lihat Juga :Bahlil Resmi 'Tendang' Pontjo Sutowo dari Hotel Sultan |
Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
![]() |
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
[Gambas:Video CNN]
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan |
Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Lihat Juga :Kubu Pontjo Sutowo Klaim Berhak Kuasai Hotel Sultan hingga 2053 |
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
(fiq/agt)Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.
Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.
Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.
Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.
Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.
Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.
Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.
Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.
[Gambas:Video CNN]
《pria4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot yang bagusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pria4d》bab terbaru。