wahana judi slot

Invasi Tao

Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akan Merger dengan KCI******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dimerger atau digabung.

Pernyataan ini membantah informasi yang disampaikan Serikat Pekerja PT KAI yang sebelumnya menyebut PT MRT Jakarta mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Merger antara MITJ dan KCI, kapannya didasarkan dengan proses dari 'due diligence', penilaian BPKP dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi sekali lagi bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, 'due diligence'. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, tidak bisa tahu-tahu tanda tangan begitu saja," ungkap Budi Karya.

Ia menambahkan merger dua perusahaan itu dilakukan untuk membangun transportasi massal di perkotaan yang andal.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkatan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," tambah Budi Karya.

Ia mengatakan ketiadaan transportasi massal yang andal memberikan kerugian besar. Perhitungannya, kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkatan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI Jakarta adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah BRT (Bus Rapid Transit) dan ini menjadi satu modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkap Budi Karya.

Menurut dia, khususnya untuk pengelolaan perkeretaapian perlu dikelola oleh satu lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu 'stressing' dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan 'feeder-feeder'bagi angkutan massal itu sebagai contoh katakanlah akan ada kegiatan LRT Jabodetabek maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan baik berupa bus dan angkutan lain berupa 'first mile'dan 'last mile'," tambah Budi Karya.

Alasannya adalah agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT Jabodetabek dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

"Tadi sudah disepakati bahwa Pemda Jakarta maupun Sumatera Selatan mendukung ada titik-titik perjumpaan yang artinya stasiun," katanya.

MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta dikabarkan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.

Akuisis ini pun memantik reaksi dari Serikat Pekerja PT KAI. Mereka menolak rencana ini karena bertentangan dengan hukum. Serikat pekerja itu pun mengancam akan mogok kerja jika pencaplokan tetap dilakukan.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, akuisisi no! Ini demi mencegah permasalahan hukum serius di kemudian hari," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi.

legenda kosong

Twitter Tutup Kantor Sementara Saat PHK Karyawan Dimulai******

Twitter Inc memutuskan untuk menutup sementara kantor mereka mulai Jumat (4/11) ini. Hal itu dilakukan setelah mereka menginformasikan kepada karyawansoal kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengumuman penutupan dilakukan setelah manajemen memberitahu kepada karyawan akan mengirimkan email apakah mereka di PHK atau tidak. Langkah ini diambil karena tidak ada kepastian setelah sepekan perusahaan di bawah pemilik baru, Elon Musk.

Twitter telah mengirimkan email kepada karyawan mereka bahwa akan memberi tahu keputusan PHK pada pukul 09.00 pagi waktu Pasifik pada Jumat (12 malam EDT/1600 GMT).

Sebelumnya, Elon Musk sebagai pemilik baru twitter dalam rencana kerjanya menuliskan ingin memangkas 3.700 staf twitter atau setengah dari total pekerjanya. Hal ini untuk menghemat biaya untuk gaji pegawai.

Adapun target PHK yang diincar adalah tim moderasi. Namun, saat dikonfirmasi, twitter belum memberikan respons terkait hal tersebut.

Pekerja twitter pun menyampaikan kekesalan terhadap rencana Musk tersebut. Kekesalan dilampiaskan di twitter dengan menggunakan tagar #OneTeam.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti fenomena rokok murahyang membanjiri pasar. Izin Usaha Industri (IUI) dan cukaiadalah hal penting yang menjadi sorotan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo menerangkan duduk perkara rokok murah hingga faktor yang bisa merugikan negara.

"Sepanjang perusahaan tersebut memiliki IUI dan membayar cukai, maka rokok murah itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu kan semacam pricing policy daripada perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Edy merinci rokok murah ilegal berarti melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang cukai serta menyalahi aspek pengawasan dan pengendalian.

Terkait rokok bermasalah, Edy menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukumnya menjadi ranah Bea Cukai. Begitu juga pengawasan di lapangan terhadap rokok-rokok yang beredar dan potensi pelanggaran.

"Bisa salah peruntukkan, misal harusnya membayar (cukai) golongan 1 malah membayar golongan 2 atau 3 atau rokok polos tidak menggunakan cukai atau cukai palsu," imbuhnya soal kemungkinan pelanggaran.

Ia lantas menjelaskan peran Kemenperin dalam peredaran rokok murah yang membanjiri pasar saat ini.

"Kita ada kegiatan terkait registrasi mesin pelinting rokok, tetapi ini sifatnya juga koordinasi. Karena anggaran maupun dana untuk melakukan kegiatan registrasi mesin pelinting ini diberikan kepada pemda. Jadi, kita sifatnya hanya memonitor laporan dari pemda-pemda," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Gaprindo Duga Rokok Murah yang Marak Beredar Ilegal******

Ketua Gabungan Produsen RokokPutih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menduga rokok murahyang membanjiri pasar belakangan ini adalah produk ilegal. Namun katanya, ilegal itu  bukan berarti tanpa cukai.

Benny menjelaskan mahalnya rokok terpaku dengan kategori cukainya. Begitu pula sebaliknya, harga rokok bisa murah tergantung layer cukai.

"Jadi kalau kita hitung-hitung, ya dari sebatang rokok katakanlah harganya Rp10 atau Rp100, 70 sampai 75 mungkin ada yang 80 persen itu masuk ke kas negara. Jadi kalau mau lebih murah ya itu bisa saja, ada dugaan tidak sesuai, ya dalam arti ilegal. Ilegal tuh begini, bukan gak pasang cukai, tapi cukainya di bawah atau di luar peruntukannya, jadi salah peruntukan. Misal golongan 2 pakai golongan 3 kan jadi lebih murah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Iya (siasat perusahaan). Rokok ilegal itu karena cukainya ada peluang lah. Jadi makin mahal cukai, makin besar peluang orang bikin ilegal," ujarnya.

Tarif cukai di Indonesia tahun ini sudah mengalami kenaikan sejak awal Januari 2022, usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

[Gambas:Video CNN]

Kini, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Merespons hal tersebut, Benny beranggapan bahwa wacana kenaikan tarif cukai pada tahun depan seharusnya bisa diberikan kelonggaran. Ia menyoroti gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini.

"Di luaran kan ada krisis ekonomi, ekspor tidak mudah, inflasi sudah tinggi. Kalau menurut saya sih sektor ini, ya walaupun katakanlah banyak orang yang gak suka, tapi bagaimana pun kan masih berkontribusi. Jangan sampai mati sama sekali," harap Benny.

"Kalau mati sama sekali, pendapatan negara juga hilang. Dalam situasi sulit, mestinya ada kelonggaran. Karena kalau cukainya dipaksakan tinggi, bisa muncul rokok ilegal yang lebih banyak lagi," lanjutnya.

Jika pun tarif cukai harus naik, Benny berharap seharusnya tarif cukai tidak lebih dari 9 persen.

"Jadi jangan terlalu tinggi, satu digit lah paling tinggi. 8 atau 9 persen menurut saya, tapi itu hanya usulan," pungkasnya.

One Piece: Rasul Laut

Khawatir Resesi, Transportasi Online di AS PHK 683 Karyawan******

Perusahaan transportasi online Lyft yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengumumkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 683 karyawan. Kebijakan didasari oleh meningkatnya inflasi dan kekhawatiran resesiekonomi.

Salah satu pendiri Lyft Logan Green dan John Zimmer mengatakan PHK bakal berdampak pada setiap sektor perusahaan. Manajemen merujuk pada tantangan ekonomi makro yang lebih luas, sehingga menimbulkan PHK massal ini.

"Kami tahu hari ini akan sulit. Kami menghadapi kemungkinan resesi di tahun depan dan biaya asuransi rideshare(asuransi untuk pengemudi) naik," ungkap pimpinan Lyft dalam memo untuk staf, dikutip dari CNN Business, Jumat (4/11).

PHK Lyft tak luput dari saingan utamanya, Uber, yang melaporkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Keberhasilan Uber bertahan di tengah krisis didorong oleh tingginya permintaan perjalanan dan pengiriman makanan.

"Kami tidak kebal terhadap realitas inflasi dan ekonomi yang melambat," tulis pendiri Lyft dalam memo.

Lyft mengkonfirmasi rencana PHK 13 persen karyawannya itu akan menghabiskan biaya sekitar US juta hingga US juta untuk biaya restrukturisasi serta pesangon dan tunjangan.

Terlepas dari pengumuman PHK karyawan pada Kamis (3/11), saham Lyft sudah mengalami penurunan hampir 70 persen sepanjang tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Badan Perlindungan Konsumen Minta BPOM Setop Izin Edar Produk Sirop******

Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.

Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.

"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.

"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

[Gambas:Video CNN]

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.

Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.

Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.