gacor hari

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Perpadi soal Harga Beras Hanya Bisa Turun Rp200: Salah Besar Bulog******

Wakil Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto menanggapi pernyataan Perum Bulog soal hargaberas hanya bisa turun sekitar Rp200 meski sudah panen raya.

Billy menegaskan pernyataan tersebut salah besar. Faktanya, kini harga beras di pasaran rata-rata sudah di bawah Rp15 ribu per kg.

"Salah besar itu Kabulog. Sekarang saja sudah di bawah Rp15 ribu (per kg) semua. Yang tadinya Rp17 ribu, sekarang Rp15 ribu. (Sekarang) harga rata-rata beras Rp13 ribu sampai Rp14.500 per kg," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

"Yang penting HET (harga eceran tertinggi) harus benar-benar dijalankan dan diawasi. Siapa yang melanggar HET harus dicabut izin dagangnya, pasti semua kan patuh dan mengikuti pemerintah," lanjut dia.

Menurutnya, masalah beras menjadi masalah yang paling mudah untuk diurus. Maka itu, ia berharap pemerintah harus bersifat 'tangan besi'.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan harga beras hanya bisa turun sekitar Rp100-Rp200 per kg meski sudah mulai panen raya.

Ia mulanya menjelaskan harga gabah sudah cenderung menurun di sekitar Rp7.000 per kg. Kemudian, pasokan beras ke ritel modern hingga ke pasar tradisional sudah mulai berangsur-angsur bertambah.

Suyamto merinci harga gabah kering panen (GKP) sekitar Rp7.000-Rp7.200 per kg. Sementara, harga beras di penggilingan itu Rp12.800 sampai Rp13 ribu per kg.

"Ini nanti mudah-mudahan di tingkat konsumen segera diturunkan. Walau memang sudah terjadi penurunan, namun masih belum signifikan penurunannya, masih sekitar Rp100-Rp200," pungkasnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga sebelumnya memperkirakan harga beras bakal sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di Bulog, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti tahun lalu," ujar dia dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Bayu, harga beras sulit turun karena berbagai faktor, salah satunya upah tenaga kerja. Ia mengklaim faktor tersebut menjadi penyebab terbesar harga pokok produksi beras meningkat.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi lahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Kemendagri Beri Peringatan Pj Kepala Daerah Karena Abai Harga Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.

"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.

Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.

"Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," jelas Tomsi.

"Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.

Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.

Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Nias Barat
5. Kabupaten Rokan Hilir
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Kabupaten Situbondo
8. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabupaten Kupang
11. Kabupaten Timor Tengah Utara
12. Kabupaten Belu
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Tengah
15. Kabupaten Malaka
16. Kabupaten Sekadau
17. Kabupaten Barito Utara
18. Kabupaten Berau
19. Kabupaten Bulungan
20. Kabupaten Nunukan
21. Kabupaten Morowali Utara
22. Kabupaten Maluku Barat Daya
23. Kabupaten Buru Selatan
24. Kota Tual
25. Kabupaten Halmahera Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Sula
27. Kabupaten Halmahera Timur
28. Kabupaten Merauke
29. Kabupaten Nabire
30. Kabupaten Kepulauan Yapen
31. Kabupaten Biak Numfor
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pegunungan Bintang
34. Kabupaten Yahukimo
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Boven Digoel
37. Kabupaten Mappi
38. Kabupaten Asmat
39. Kabupaten Mamberamo Raya
40. Kabupaten Mamberamo Tengah
41. Kabupaten Yalimo
42. Kabupaten Lanny Jaya
43. Kabupaten Nduga
44. Kabupaten Deiyai
45. Kabupaten Manokwari
46. Kabupaten Fakfak
47. Kabupaten Sorong Selatan
48. Kabupaten Raja Ampat
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Kaimana
51. Kabupaten Manokwari Selatan
52. Kabupaten Pegunungan Arfak
53. Kota Sorong

Bunga mekar di Jinxiang

CNN Indonesia dan Pemred Titin Rosmasari Raih Award BCOMSS 2024******

CNN Indonesia menyabet dua penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan Kementerian BUMNdi Jakarta, Kamis (7/3) malam.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

CNN Indonesia adalah media yang menghadirkan platform televisi dan situs berita yang bernaung dalam grup Trans Media. CNN Indonesia menyajikan berita terbaru tentang Indonesia baik yang berkaitan dengan isu nasional, politik, ekonomi, internasional, olahraga, hiburan hingga gaya hidup.

Huashan Shenmen

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]