2d cicak

ahli super

50 Ribu Tiket Mudik Gratis Kemenhub Ludes, Ada Tiket Tambahan?******

Tiketmudik gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) habis diburu 58.694 orang dan 17.880 sepeda motor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan direktoratnya menyediakan 722 unit bus yang bisa mengangkut 3.088 penumpang. Ada juga 30 truk yang bisa membawa 900 sepeda motor.

"Sudah kami siapkan (mudik gratis Kemenhub di darat, kereta api, dan laut) ada 58.694 penumpang dan 17.880 sepeda motor. Ini sudah habis, satu hari dibuka langsung diserbu dan sudah habis," klaim Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Lihat Juga : Prediksi Kemenhub: Puncak Arus Mudik 8 April, Balik 14 April

Khusus untuk program di Ditjen Darat Kemenhub ada 33 kota tujuan mudik gratis yang semuanya berangkat dari Jakarta. Ada yang ke Garut, Tasikmalaya, Tegal, Padang, Bengkulu, Banjarmasin, hingga Pangkalan Bun.

Sedangkan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyediakan program mudik bernama motor gratis (motis) untuk 28.196 penumpang dan 12.180 sepeda motor. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pengiriman satu motis akan mendapatkan dua tiket KA, selama persediaan masih ada.

Risal mengatakan pendaftaran program motis ini dibuka sejak 4 Maret 2024 hingga 18 April 2024. Saat ini, ia menyebut sudah 84 persen kuota terpenuhi.

Di lain sisi, ada 14 ruas trayek pelayaran angkutan laut pulang pergi (PP) yang disediakan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Total, ada 17.610 penumpang yang bisa diangkut dalam program mudik gratis jalur laut ini.

Lihat Juga : 3 Tujuan Pemudik Favorit saat Lebaran versi Kemenhub

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan mudik gratis yang mereka sediakan terbagi menjadi dua jenis. Ada yang mengangkut penumpang dan motor, tetapi juga ada tiket gratis hanya untuk penumpang.

"Tiket gratis (untuk penumpang) ini dialokasikan 49 ruas dengan jumlah penumpang 39.289 (orang). Ada PT Dharma Indah, PT Pelayaran Sakti Makmur, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Pelni," jelas Antoni.

Suamiku adalah seekor rubah tua

Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI******

Perusahaan pembuat senjata asal Prancis Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintahan RI.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan kepercayaan sangat diperlukan untuk bekerja sama antar kedua belah pihak yakni Prancis-RI, demikian pula terkait transfer teknologi . Salah satu yang menjadi fokus adalah soal rantai pasok pembuatan sistem senjata.

"Kami akan bekerja sama di sisi rantai pasok dan infrastruktur," kata De Poncins di Versailles, Prancis beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Prabowo Ingin Indonesia Mandiri Bisa Produksi Jip, Sedan hingga Pikap

Pindad dan Nexter KNDS sebelumnya sudah bekerja sama untuk konten lokal kendaraan taktis 4x4 Komodo Nexter berbagai tipe dan Caesar 155 mm Howitzer pada periode 2017-2020.

Dalam situs resmi Pindad disebutkan, tipe yang diproduksi antara lain: Battalion Command Vehicle (BnCV), Battery Command vehicle (BCV), Meteo Vehicle (MeV), Forward Observer Vehicle (FoV), Relay Vehicle (ReV) dan Logistic Vehicle (LoG).

"PT Pindad sudah memiliki kualifikasi super untuk mendesain kendaraan tempur dan amunisi kaliber kecil. Jadi kami percaya PT Pindad adalah mitra untuk proyek ini," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Salah satu aktivitas karyawan di pabrik Nexter KNDS di Roanne, Prancis. (Foto: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Kerja sama disaksikan menhan

Sebelumnya, Nexter KNDS dan Pindad meneken Nota Kesepahaman di bidang pertahanan, khususnya terkait Munisi Kaliber Sedang dan Munisi Kaliber Besar pada Februari 2022.

Penandatangan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly.

Dalam situs resmi Pindad disebutkan, pertemuan bilateral antara kedua belah pihak itu membahas peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Hal itu diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Sementara untuk lingkup kerja sama produk munisi sedang dan besar itu a.l. munisi kal. 120 mm Main Battle Tank (MBT); munisi kal. 105 mm medium tank Harimau; munisi kal. 20 mm Vector GI-2; munisi kal. 30 mm Rafale Gun; serta munisi kal. 30 mm 6 & 7 barrel.

Prabowo saat itu menuturkan hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis hingga kini sudah berada dalam status tertinggi. Sehingga, kata dia, butuh ratifikasi dari parlemen Indonesia untuk bisa diimplementasikan dengan baik.

"Kerja sama ini perlu kita tingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan bersama dan kami juga menyambut baik rencana pengembangan mekanisme 2+2 antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri kedua negara guna mempererat kerjasama bilateral," ujar Prabowo.

Guizhi Tongjian

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Daftar Ruas Tol Berlaku One Way dan Contra Flow Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Korlantas Polri melakukan pengaturan lalu lintas satu arah (one way), lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan tolsaat musim mudik Lebaran.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H.

Melalui keterangan resmi, Jumat (15/3), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan pengaturan dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas sehingga pemudik merasa nyaman.

- 5 April 2024 pukul 14.00 - 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat

2. KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang

- 8 dan 9 April 2024 pukul 08.00 - 24.00 waktu setempat

3. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

- 5 April 2024 pukul 12.00 - 14.00 waktu setempat, 8 - 9 April 2024 pukul 06.00 - 08.00 waktu setempat.

4. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

- 8 - 10 April 2024 pukul 00.00 sampai 02.00 waktu setempat.

One Way Saat Arus Balik

1. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

- 12 April 2024 pukul 14.00 - 24.00 waktu setempat

2. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali)

- 13 April 2024 pukul 08.00 - 24.00 waktu setempat

3. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

- 14 April 2024 pukul 14.00 - 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat

4. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area KM 72 A ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai KM 414 A ruas Jalan Tol Semarang - Batang.

- 12 April 2024 pukul 12.00 - 14.00 waktu setempat, 13 April 2024 pukul 06.00 - 08.00, 14 April 2024 pukul 12.00 - 14.00 waktu setempat.

5. Normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk KM 72 Ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai KM 414 Ruas Jalan Tol Semarang - Batang.

- 13 dan 14 April 2024 pukul 00.00 - 02.00 waktu setempat, 16 April 2024 pukul 08.00 - 10.00 waktu setempat.

Contra Flow Saat Arus Mudik

KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

- 5 April 2024 pukul 14.00 - 11 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat.

Contra Flow Saat Arus Balik

Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek.

- 12 April 2024 pukul 14.00 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Ganjil Genap Saat Arus Mudik

1. KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang

- 5 April 2024 pukul 14.00 - 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat

2. KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang.

- 8 dan 9 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat sampai 24.00 waktu setempat.

Ganjil Genap Saat Arus Balik

1. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

- 12 April 2024 pukul 14.00 - 24.00 waktu setempat

2. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

- 13 April 2024 pukul 08.00 - 24.00 waktu setempat

3. KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai KM 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

- 14 April 2024 pukul 14.00 - 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Sistem ganjil genap pada umumnya untuk kendaraan penumpang, bus dan angkutan barang dengan nomor kendaraan genap dilarang melintas pada tanggal ganjil, begitupun sebaliknya.

Ketentuan sistem ganjil-genap dikecualikan untuk kendaraan pimpinan negara, kendaraan dinas berwarna merah, pemadam kebakaran, ambulans, angkutan umum berpelat kuning, kendaraan listrik, kendaraan operasional pengelola jalan tol, dan kendaraan barang pokok.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.