situs slot online terbaik 2022

republik365 462Jutaan kata 332435Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot online terbaik 2022》

Sebelas wakil Indonesia siap beraksi di hari kedua Thailand Masters******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 11 wakil Indonesia siap beraksi pada hari kedua turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2024, Rabu.

Dari sektor tunggal putra, ada Alwi Farhan yang akan berjumpa dengan wakil Belanda Mark Caljouw di babak pertama turnamen BWF ketiganya ini.

Lebih lanjut ke sektor tunggal putri, ada dua pemain muda Indonesia yaitu Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Komang Ayu Cahya Dewi, masing-masing akan menghadapi Liang Ting Yu dan Pai Yu Po dari Taiwan.

Sementara Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum akan menjadi satu-satunya wakil ganda putri Indonesia hari ini berhadapan dengan wakil Polandia Anastasia K/Daria Zimnol di babak pertama.

Di sektor ganda putra, pasangan baru Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat yang memulai debut mereka di turnamen BWF Super 300 ini akan bersua dengan wakil tuan rumah Tanadon P/Wachirawit Sothon di babak pertama.

Lalu ada pula juara Indonesia Masters 2024 Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang bakal menghadapi Ming Che Lu/Tang Kai Wei (Chinese Taipei).

Beralih ke ganda campuran, Indonesia menurunkan lima wakil di sektor ini. Pertama ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sebagai unggulan kedelapan yang berhadapan dengan Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman), diikuti dengan aksi Adnan Maulana/Nita Violina Marwah yang akan berjumpa dengan unggulan ketiga asal Jepang Hiroki Midorikawa/Natsu Saito.

Selanjutnya ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (4), Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata yang masing-masing akan bersua dengan Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han (Singapura), Jesper Toft/Clara Graversen (Denmark), dan Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang (Taiwan).

Sejauh ini, terdapat tiga wakil Indonesia yang sudah mengamankan tiket menuju babak 16 besar, Kamis (1/2).

Ada ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, serta dua pasangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto melaju ke babak kedua Thailand Masters 2024.

Baca juga: Bagas/Fikri hingga Ana/Tiwi melesat ke 16 besar Thailand Masters
Baca juga: Kemarau gelar juara ganda putra berakhir di Istora
Baca juga: Daniel persembahkan gelar juara Indonesia Masters untuk mendiang papa

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs new member 100 to kecil、erek erek dua angka、33 gacor

Terkait：cara menggunakan voucher 30rb lazada pengguna baru、benua togel、giototo4d、gacor hari、slot yang lagi gacor sekarang、lazawin、cara membuat voucher ikuti toko di shopee、situs slot juragan69、topwin138、keju4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjaman online masuk ke dana（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02

Daftar bab terbaru

pinjam uang di ovo paylater

vbola76

cara dapat uang dari internet 2022

jaya slot 288

fyrewin

kotaBacaan TerkaitMore+

Wu Po Jiu Huang

seluruh situs slot

Musbes Nahdliyin Nusantara sepakat kembalikan netralitas NU di politik******

Bantul (ANTARA) - Musyawarah Besar (Musbes) Nahdliyin Nusantara yang diselenggarakan di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyepakati untuk bersama mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar benarnya sesuai khittah jamiyah.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwa dalam konferensi pers usai musyawarah di Bantul, Minggu, mengatakan, kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mengembalikan netralitas NU dalam politik tersebut dituangkan dalam keputusan bersama yang dibacakan para kiai yang hadir di kegiatan.

"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan.

Dia mengatakan, Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jamiyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: PBNU tegaskan independensi dan netralitas NU tidak berubah sejak 1926

Baca juga: Said Aqil tegaskan netralitas NU dalam Pilpres

Dia juga mengatakan, kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misi, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khittah NU.

"Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU," ujarnya.

Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

"Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan," ucapnya.

Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah(Aswaja) karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah.

Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

seribu mimpi tawon

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang membuktikan langit

saranaslot

Kemendikbudristek: Pendidikan usia dini harus menyenangkan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek, Iwan Syahril menegaskan pendidikan bagi anak-anak usia dini harus berlangsung secara menyenangkan, sehingga memunculkan rasa cinta mereka pada belajar.

“Kita ingin anak-anak sejak PAUD dan SD kelas 1 dan 2 memiliki rasa cinta terhadap belajar. Belajar adalah sesuatu yang mereka rindukan. Bukan hal yang menakutkan,” katanya dalam Sosialisasi Penguatan Implementasi Transisi PAUD ke SD 2024 di Jakarta, Selasa.

Iwan menuturkan apabila anak-anak sejak usia dini memiliki rasa cinta dan nyaman terhadap kegiatan belajar, mereka akan memiliki fondasi yang baik dan kuat untuk bisa menyambut masa depan lebih cerah.

Baca juga: Kemendikbudristek apresiasi Bunda PAUD kawal transisi bahagia ke SD

Menurutnya, pembelajaran yang berlangsung menyenangkan bagi anak-anak akan membuat mereka memiliki nilai-nilai pribadi yang baik, mulai dari sisi agama, budi pekerti, bersosialisasi, komunikasi, meregulasi emosi, hingga motorik.

Oleh sebab itu, Kemendikbudristek pada tahun lalu mengeluarkan gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk "Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan" dan kini telah diimplementasikan oleh lebih dari 504 kabupaten/kota di Indonesia.

Salah satu kebijakan dari gerakan tersebut adalah menghapuskan tes membaca, menulis, dan menghitung (calistung) ketika anak-anak PAUD mendaftar untuk masuk ke jenjang SD.

Iwan mengatakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bahkan yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan masing-masing siswa akan memicu mereka untuk memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga membentuk pribadi yang berpikir kritis.

“Jadi, harapan kami guru kelas 1 dan kelas 2 tidak bingung kalau anaknya tidak bisa calistung. Tetapi, secara holistik melihat tumbuh kembang anak di enam kemampuan fondasi,” katanya.

Ada enam kemampuan fondasi pada anak usia dini yang ingin dibentuk melalui kebijakan ini, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, serta kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar.

Kemudian, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri, serta pemaknaan belajar yang menyenangkan dan positif.

Baca juga: Kolaborasi menjadikan gerakan Transisi PAUD ke SD lebih bermakna

Baca juga: Kemendikbud: PAUD fondasi anak jadi pembelajar sepanjang hayat

Ia menambahkan apabila para guru bingung dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini, guru bisa menggunakan Kurikulum Merdeka.

Di dalam Kurikulum Merdeka sudah mengasumsikan bahwa anak-anak sebagian belum bisa calistung, sehingga dari buku dan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan, dan pertumbuhan anak.

“Jika anak belum bisa calistung, tidak apa-apa. Ada anak yang mungkin lebih cepat, ada anak yang lebih lambat. Apalagi tidak semua anak-anak memiliki kesempatan masuk ke taman anak-anak,” kata Iwan.

wadah pemikir perkotaan

we88

Polisi amankan CCTV pascaledakan rumah sakit di Padang******

CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi

Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap membenarkan telah mengamankan closed circuit television (CCTV) di Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa sekitar pukul 15.30 WIB.

"CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi," kata Kapolresta Padang Kombes Pol. Ferry Harahap di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Sejauh ini kepolisian baru meminta keterangan kepada pihak rumah sakit mengenai insiden tersebut. Namun, polisi akan memanggil atau menggali lebih banyak informasi kepada sejumlah pihak terkait.

"Belum ada yang diperiksa dan sekarang kami masih mendata," ujarnya.

Kombes Pol. Ferry memastikan akan mendalami apakah ada petugas yang sedang bekerja di lantai tujuh atau lokasi yang diduga terjadinya gangguan instalasiair conditioner (AC) sentral.

Kapolresta mengatakan bahwa polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara (PLN) setempat terkait dengan pasokan listrik untuk dialiri ke beberapa ruangan, salah satunya terkait dengan vaksin.

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha menuturkan bahwa manajemen rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat (UGD). Masalahnya, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang untuk sementara waktu dihentikan.

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

Baca juga: Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

jalan dewa permainan

siputri 88

Kate Middleton dan Raja Charles III keluar dari rumah sakit******

Jakarta (ANTARA) - Raja Charles III dan menantunya Princess of Wales Kate Middleton telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah pasca perawatan intensif, demikian dikonfirmasi oleh Istana Buckingham sebagaimana disiarkan laman Eonline, Selasa (30/1) waktu setempat.

Sang Raja sebelumnya menjalani prosedur rutin untuk pembesaran prostat di The London Clinic akhir pekan lalu, sementara Kate melakukan operasi perut di rumah sakit yang sama.

"Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung kunjungannya ke rumah sakit, dan berterima kasih atas semua pesan baik yang ia terima dalam beberapa hari terakhir." kata Istana dalam sebuah pernyataan, Senin (29/1).

Meskipun telah kembali ke rumah, pria berusia 75 tahun ini tidak akan menghadiri acara-acara kerajaan di tengah-tengah pemulihannya yang terus berlanjut karena Istana menambahkan bahwa Charles telah menjadwalkan ulang agenda publik yang akan datang untuk memungkinkan masa pemulihan.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

Operasi Raja pertama kali diumumkan pada 17 Januari, dengan Istana mencatat pada saat itu, "Kondisi Yang Mulia tidak berbahaya dan beliau akan masuk rumah sakit minggu depan untuk prosedur korektif."

Sementara itu, Kate dikabarkan mengalami kemajuan kesehatan yang baik. Dia dan suaminya Pangeran William, mengucapkan terima kasih atas perawatan yang dilakukan seluruh tim rumah sakit, dan segala ucapan doa dari seluruh dunia, yang mereka sampaikan melalui juru bicara Istana.

Hal yang menarik, selama keduanya tinggal di rumah sakit, Charles memastikan untuk mengunjungi menantunya.

Sementara Kate-yang memiliki anak Pangeran George, 10 tahun, Putri Charlotte, 8 tahun, dan Pangeran Louis, 5 tahun, bersama William sudah keluar dari rumah sakit dan dalam masa pemulihan, mungkin masih perlu waktu beberapa saat lagi sebelum para penggemar dapat melihatnya keluar rumah.

“Berdasarkan saran medis saat ini, Kate tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah. Princess of Wales ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terkait karena dia harus menunda agendanya yang akan datang, dia berharap dapat kembali bekerja sebanyak mungkin, sesegera mungkin." ujar Istana Kensington.

Baca juga: Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama

Baca juga: Raja Charles akan jalani perawatan di RS karena pembesaran prostat

Baca juga: Kedubes Inggris akan gelar pesta ulang tahun Raja Charles III

Cara menarik bintang dengan login di awal

casino gacor

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.

Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

《situs slot online terbaik 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link slot 5000Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot online terbaik 2022》bab terbaru。