bigwin138 deposit pulsa tanpa potongan

Saya bukan orang baik dalam sistem

McKinsey & Co PHK 2.000 Karyawan, Rekor Terbesar Perusahaan******

Perusahaan konsultan McKinsey & Co akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 pekerja. Jumlah tersebut merupakan PHK terbesar yang dilakukan perusahaan tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (21/2), PHK tersebut fokus pada staf pendukung yang tidak memiliki kontak langsung dengan klien perusahaan yang dikenal sebagai penasihat bisnis di berbagai proyek, termasuk Proyek Magnolia. Proyek tersebut sebenarnya diharapkan membantu mempertahankan kumpulan kompensasi mitra McKinsey & Co.

Sementara itu, McKinsey dilaporkan sedang mencari cara untuk merestrukturisasi cara mengatur tim pendukungnya untuk memusatkan beberapa peran.

McKinsey bukan satu-satunya perusahaan global yang melakukan PHK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, firma akuntansi global KPMG melakukan PHK terhadap 700 orang atau setara 2 persen jumlah karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan laporan Financial Times, kabar PHK tersebut diumumkan perusahaan kepada kalangan internalnya pada Rabu (15/2) kemarin.

Kemudian ada juga Ford Motor Co. yang berencana melakukan PHK terhadap 3.800 karyawan perusahaan di seluruh Eropa demi menyiasati kondisi ekonomi saat ini yang tengah sulit.

Pemangkasan juga dilakukan seiring rencana industri otomotif itu yang akan mendukung pengembangan kendaraan listrik.

"Ini adalah keputusan yang sulit dan tidak dianggap enteng. Kami menyadari ketidakpastian yang kami ciptakan. Namun, saya meyakinkan mereka bahwa kami akan menawarkan dukungan penuh dalam beberapa bulan mendatang," kata Manajer Umum Ford Model e di Eropa Martin Sander dalam pernyataannya.

Lebih jauh, juru bicara Ford mengungkapkan PHK terjadi karena haluan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Terlebih, sepanjang 2022 merupakan tahun sulit bagi manufaktur Eropa. Biaya energi yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 338 euro (US3 atau Rp5,44 juta) per megawatt jam pada Agustus.

Selain itu, harga bahan baku juga melonjak. Peningkatan biaya ini terus membebani produsen. Akibatnya, terjadi pengurangan produksi, pemindahan sebagian operasi mereka ke luar Eropa, dan memangkas sejumlah staf.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Pengusaha Ritel Pede Harga Beras Turun Seminggu Sebelum Lebaran******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey memprediksi harga beraspremium akan turun seminggu sebelum Idulfitri. Hal itu seiring dengan terjadinya panen raya pada Maret mendatang sehingga beras bisa masuk ke ritel pada pertengahan April.

"Mudah-mudahan sebelum HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri sudah turun. Satu minggu sebelum HBKN sudah turun karena yang panen di pertengahan-akhir Maret itu sudah digiling, pertengahan April sudah masuk," ujar Roy di Balai Sudirman, Kamis (23/2).

Dalam kesempatan yang sama, Roy juga menjelaskan penyebab kenaikan harga beras premium beberapa waktu terakhir di mana di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp64 ribu per 5 kg. Ia mengatakan kenaikan harga tidak terlepas dari belum adanya panen raya.

"Swasta-swasta ini juga waktu menebus berasnya dari penggilingan itu memang sudah naik karena demand supply tadi. Kenapa tebus mahal? Karena supply belum panen tapi demand tetap kan," katanya.

Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meramal stok beras sejumlah daerah di Indonesia akan melimpah pada Maret 2023. Perkiraan tersebut dilandaskan pada masa panen raya yang bakal tiba pada akhir Februari ini hingga awal Maret mendatang. Jokowi berharap stok yang melimpah bisa mempengaruhi harga beras di pasaran.

"Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektar), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektar). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada, artinya stok melimpah," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/2).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Railink Tambah Perjalanan KA Bandara DIY******

PT Railinkmenambah jadwal perjalanan kereta api bandarayang ada di Yogyakartadan Medan mulai Rabu (1/3).

Untuk perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta, Railink bakal menambah jadwal untuk bisa melayani penumpang yang menggunakan penerbangan malam.

"Perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta ini untuk mengakomodir pelanggan kami yang akan melakukan penerbangan malam dan atau tiba lebih malam di Bandara Yogyakarta International Airport", ungkap Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho melalui keterangan resmi, Selasa (28/2).

Untuk harga tiket KA Bandara YIA-KA Bandara Yogyakarta PP dan KA Bandara YIA-KA Bandara Wates PP sebesar Rp20 ribu. Sedangkan harga tiket KA Bandara Yogyakarta-KA Bandara Wates PP sebesar Rp10 ribu dengan waktu tempuh 39 menit.

"Tiket KA Bandara Yogyakarta dapat dibeli di channel offlinemelalui vending machinesertachannel onlinemelalui via aplikasi KA Bandara, Website dan KAI Access," jelasnya.

KA Bandara Medan juga menambah jadwal perjalanan baru, yakni keberangkatan dari Medan ke Kualanamu mulai 05.00 WIB sampai 19.20 WIB. Sebaliknya, keberangkatan dari Kualanamu ke Medan jadwal pertama dimulai 07.20 WIB sampai jadwal terakhir 20.30 WIB.

Untuk harga tiket bervariasi, dimulai dari Medan ke Bandar Khalipah Rp10 ribu, Bandar Khalipah ke Kualanamu Rp40 ribu. Sedangkan, Medan ke Kualanamu langsung Rp70 ribu dengan jarak tempuh hanya 32 menit.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

Rincian Tarif Tol Cisumdawu yang Bakal Berlaku Besok******

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka tidak lagi gratis dan resmi dikenakan tarifmulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif, yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Teknik dan Operasi CKJB Bagus Medi Suarso menyampaikan sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui akun Instagram resmi @official_ckjt, media luar ruang seperti spanduk, hingga baliho dan Variable Message Sign(VMS) di sepanjang jalan tol selama fungsional.

"Adapun penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan," kata Bagus melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

CKJB sendiri mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol. Salah satunya dengan menggunakan kartu uang elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat melakukan Top up saldo di Gerbang Tol Cisumdawu.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor
Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan
Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang
Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka
Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.