situs slot mudah wd

Tertawa Erythrina

Biaya Perawatan Bengkak, Tarif Tol Bakauheni******

PTHutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengumumkan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) bakal naik mulai besok, 25 Mei 2023 pada pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif tol sepanjang 140 km ini disebabkan biaya maintenance atau perawatan yang membengkak. Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menegaskan kenaikan tarif tol ini dilakukan sesuai regulasi.

"Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi jalan tol agar tetap kondusif yang berdampak pada keberlanjutan jalan tol ini," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).

"Selain itu, mengingat Tol Bakter merupakan tol yang cukup panjang hingga 140 km sehingga biaya maintenance dari tahun ke tahun pun semakin bertambah. Kami juga melengkapi banyak fasilitas dalam mengoptimalisasi pengoperasian Tol Bakter sehingga penyesuaian tarif ini juga telah dibarengi dengan peningkatan layanan yang ada," imbuh Koentjoro.

Selain itu, Koentjoro mengatakan kenaikan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini sudah melalui proses diskusi bersama pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Hutama Karya turut melibatkan key opinion leader (KOL) sebelum mengambil keputusan tersebut.

Meski begitu, belum ada bocoran tarif baru yang akan berlaku mulai besok. Koentjoro menyebut besaran tarif anyar bakal diumumkan usai surat keputusan (SK) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terbit.

Ia menekankan tarif baru nanti baru dilakukan di Tol Bakter. Dengan begitu, masyarakat yang melintas dari gerbang tol (GT) Terbanggi Besar hingga GT Kayu Agung masih menggunakan tarif normal yang ada di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Namun, sebagai apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah setia memilih Tol Bakter sebagai alternatif perjalanan sejak 2018, kami berikan diskon tarif baru hingga 20 persen di seluruh gerbang tol yang ada di ruas Tol Bakter mulai tanggal berlaku tarif 25 Mei 2023," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar******

BupatiJembrana I Nengah Tamba mengatakan pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, membutuhkan biaya sebesar Rp360 miliar.

Tamba menyebut anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga berupaya menggaet investor untuk pendanaan proyek tersebut.

"Kalau kita non APBD, jadi semuanya dari pihak investasi. Kemungkinan juga bisa ASDP yang membiayai semuanya. DID diperkirakan Rp360 miliar," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/5).

"ASDP menyanggupi di tahun 2024 itu sudah ada penguatan progres yang harus dikerjakan," imbuhnya.

Pemda Jembrana juga optimis bisa menggaet investasi dari luar untuk pengembangan Pelabuhan Gilimanuk. Tamba menilai Jembrana adalah masa depan Bali. Selain itu, adanya pembangunan Tol Mengwi- Gilimanuk akan membuat warga dari arah Jawa Timur berdatangan ke Bali melewati Jembrana.

Apalagi, kata Tamba, bakal ada taman bermain (theme park) internasional seluas 57 hektar dibangun di daerahnya. Ia menggadang-gadang taman bermain ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kalau melihat trennya sekarang, Jembrana kan the future of Bali, kita sebutnya. Dengan dibukanya Jalan Tol di Jembrana ini saya rasa investasi akan masuk ke Jembrana.
Apalagi akan dibangun salah satu theme park terbesar di Asia, ini membawa (pengaruh) signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan pelabuhan ini memakai lahan milik pemda dan ASDP. Pihaknya mengklaim ada investor dari Perancis yang berminat menanam modal. Ia juga tak menutup kemungkinan adanya investor lokal.

"Ada lahannya Pemkab Jembrana dan lahannya ASDP. Yang ASDP mungkin pelabuhan saja, yang sektor penunjangnya kita punya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

7 Anak Muda RI Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2023******

Forbes baru saja merilis daftar pengusaha, pebisnis dan profesional muda dunia yang berada di kategori usia di 30 tahun pada 2023 ini. Tujuh diantaranya berasal dari Indonesia. 

Berdasarkan daftar Forbes 30 Under 30 Asia, ketujuh anak muda Indonesia tersebut berasal dari lima bidang berbeda, mulai dari makanan, retail, hingga manufakturing.

Pertama, ada nama Eko Pujianto (29 tahun) yang merupakan CEO PT Sari Kreasi Boga Tbk (SKB Food). Kemudian ada juga Felix Saputra (28 tahun) yang saat ini tercatat sebagai Co-founder Satu Dental.

Lalu ada, Clara Carina Lukito (29 tahun) dan Claudia Sastra (28 tahun). Keduanya berkolaborasi dan tercatat sebagai Co-Founders Little Joy.

Nama lainnya, adalah Clinton Augusto Kartawijaya (27 tahun) dan Sally Varsly (27 tahun). Keduanya juga berduet dan terdaftar sebagai Co-Founders Muscle First.

Selebihnya, anak muda Asia yang mengisi daftar Forbes 30 Under 30 berasal dari India, Jepang, Malaysia, hingga China. Semua nama yang masuk dalam daftar ini dipilih oleh tim juri yang dipimpin Founder and CEO RB Capital Kishin RK dan Founder and Chairman Lan Kwai Fong Group Allan Zeman.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Erick Beri Peringatan ke Direksi dan Komisaris Baru BSI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi peringatan kepada jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Jika tidak ada perbaikan, Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan.

"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," ujar Erick dari Tokyo, Jepang, Senin (22/5).

"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Erick sendiri mengaku selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tak bisa ditolerir.

"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," tegasnya.

Hari ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim yang diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris dan mengangkat Abu Rokhmad sebagai penggantinya.

Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii dan Tiwul Widyastuti.

Berikut susunan Dewan Komisaris BSI hasil RUPST Senin (22/5):

- Komisaris Utama/Independen: Muliaman D Hadad*
- Wakil Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim
- Komisaris: Suyanto
- Komisaris: Masduki Baidlowi
- Komisaris: Imam Budi Sarjito
- Komisaris: Sutanto
- Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan
- Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- Komisaris: Abu Rokhmad*

Dewan Direksi BSI:

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Retail Banking: Ngatari
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib
- Direktur Information Technology: Saladin D Effendi*
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H*

Dewan Pengawas Syariah:

• Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
• Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
• Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A
• Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

Keterangan: (*) direksi/komisaris baru

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]