winsgoal

kehidupan konseptual

Gedung Kemenko Akan Jadi Kantor Bersama Sementara ASN di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung kementerian koordinator (kemenko) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kantor bersama sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Basuki menyebut masing-masing gedung kemenko akan menampung ASN beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.

"Empat gedung kementerian koordinator untuk sementara menjadi sharing office," katanya di Jakarta, dikutip Antara,Rabu (29/11).

Basuki menambahkan pembangunan tahap awal IKN kini telah mencapai 60 persen. Kementerian PUPR saat ini tengah membangun infrastruktur konektivitas, infrastruktur air melalui Bendungan Sepaku Semoi, serta empat kantor kemenko.

Tak hanya itu, gedung lembaga-lembaga negara juga sudah mulai dibangun di IKN termasuk Bank Indonesia.

"Kantor presiden, kantor sekretariat negara, dan bangunan untuk pasukan pengamanan presiden (Paspampres) sedang dibangun oleh Kementerian PUPR," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli dan Agustus 2024.

Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

"Kita buat simulasi untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus, kita akan sesuaikan mereka yang pindah. Tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung selesainya gedung di sana," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Detik, Senin (20/11).

Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga.

"Kita sudah exercise ya, hampir setiap kementerian ada jabatan yang pindah. Ada yang duluan, ada yang tidak (pindah), sudah exercise, FGD dengan KL. Intinya begitu tempat siap, kita sudah siapkan," imbuhnya.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memintanya dan kementerian terkait lainnya untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang mau pindah ke IKN.

"Termasuk insentif untuk mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk keluarga anak yang akan tinggal di sana. Termasuk indeks kemahalan dan (ongkos) kepindahan di IKN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Wow, Kasur Berkualitas Banting Harga di Transmart Mulai Rp1,5 Jutaan******

Kabar gembira buat kaum rebahan yang lagi cari kasur baru. Hari ini (26/11) Transmart kasih diskon khusus buat pembelian kasur berbagai merek berkualitas.

Pesta diskon bertajuk Transmart Full Day Sale kasih diskon buat kasur dengan harga mulai Rp1.520.000 aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

• Resta E Mattress 160x200 cm, harga diskon Rp1.520.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Resta E Mattress 160x200 cm, harga diskon Rp1.584.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga berlaku di Medan dan Makassar.
• Airland New Ottawa Set 180x200 cm, harga diskon Rp5.759.200 dari harga normal Rp20.000.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Airland New Ottawa Set 180x200 cm, harga diskon Rp5.999.200 dari harga normal Rp22.000.000 per unit. Harga berlaku di Medan dan Makassar.

Selain kasur, ada juga ranjang tingkat yang diskon, loh. Simak daftar mereknya.

• Fenton Bunked 100x200 cm Black/White, harga diskon Rp3.039.200 dari harga normal Rp5.499.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Fenton Bunked 100x200 cm Black/White, harga diskon Rp3.119.200 dari harga normal Rp5.499.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Murah-murah banget kan? Enggak cuma itu, ada ekstra diskon 20 persen jika menggunakan metode pembayaran Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Belanja jadi makin hemat.

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Teman buku terkuat

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

tuan perak

Mentan Jawab Kritik Food Estate Anies: Beda Biasa, Tapi Tetap Lanjut******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tak ingin fokus melanjutkan program food estate jika memenangkan Pilpres 2024.

Alih-alihfood estate, Anies mengaku bakal lebih fokus pada sistem contract farming yang merupakan kerja sama antara petani dan pihak lain untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan.

Amran menegaskan konsepfood estateatau lumbung pangan tetap dilanjutkan. Menurutnya, food estatedirancang untuk cadangan pangan skala besar alias untuk negara.

Amran lantas menjelaskan dalam pertanian ada dua konsep, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil panen. Sementara, ekstensifikasi adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.

Amran pun mengatakan kedua konsep itu saat ini dijalankan secara paralel.

Ia menyebut pembangunan food estatedengan konsep ekstensifikasi adalah untuk berjaga-jaga jika Indonesia kekurangan pangan. Selain itu,food estatejuga dibangun untuk meningkatkan pertanian menjadi lebih modern.

"Sekarang sawah kita kan kecil-kecil tuh di seluruh Indonesia. Ini nanti skalanya besar, sehingga memungkinkan untuk pertanian modern," jelas Amran.

Di sisi lain, Amran mengatakan pihaknya juga terus meningkatkan kualitas pertanian di lahan eksisting atau intensifikasi. Peningkatan kualitas itu dilakukan mulai dari tanam, pupuk, hingga pengolahan.

Menurutnya, kedua konsep itu jika dijalankan bersamaan bisa membuat Indonesia kembali swasembada pangan.

"Nah ini yang kami rancang menjadi pertanian modern. Jadi satu intensifikasi, satu ekstensifikasi," kata Amran.

Anies sebelumnya menilai program food estate terlalu sentralistik. Padahal, lanjut dia, petani seharusnya tetap menggarap lahannya seperti biasa dan diajak kerja sama.

"Mengapafood estatebukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," ucap Anies dalam agenda Konferensi Orang Muda Pulihkan Lingkungan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/11).

Selain itu, Anies juga menilai, food estate tidak memberi kepastian hasil yang merata. Sebab, praktiknya program tersebut berbasis korporasi.

"Kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya ini adalah sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar dia.

Sementara Indonesia, lanjut Anies, membutuhkan konsep yang sebaliknya. Indonesia dinilai membutuhkan program yang lebih setara dan memberikan keadilan bagi semua, terutama petani.

"Agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produk pertanian di Indonesia," ujar Anies.

Dengan demikian, konsep yang tadi bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi serta membuat petani memegang peran yang lebih besar.

Tak hanya itu, Anies juga melihatfood estatemenyumbangkan permasalahan ekologi yang baru karena ekstensifikasi lahan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi.

"Efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ucap dia.

Dalam hal ini, Anies ingin fokus pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas.

"Jadi, petani yang ada di mana-mana itu jangan dilupakan di [saat] pemerintah membuat satu kawasan baru. Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat," pungkas Anies.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.